tirto.id - Ada 20 partai peserta Pemilihan Umum 2019. Satu jadi pemenang, delapan berhasil mendapatkan suara di atas ambang batas parlemen, sisanya gagal masuk ke Senayan dan karenanya bisa kita sebut sebagai partai guram.
Cerita tentang partai guram ini selalu ada di tiap pemilu, dan Pemilu 1955 adalah awal mulanya. “Pada Pemilu 1955, partai-partai peserta pemilu yang tidak berhasil meraih kursi disebut sebagai partai guram, atau partai yang tidak jelas power base-nya,” catat Sudjatmiko dan Jayus dalam Hak Kebebasan Berserikat Dalam Pendirian Partai Politik di Indonesia (2020).
Pada pemilu pertama setelah merdeka tersebut ada ratusan partai yang bersaing untuk memperebutkan kursi legislatif. Partai dengan perolehan kursi dua digit sudah malang melintang sejak zaman pergerakan nasional. Sisanya muncul pascakemerdekaan.
Ketika itu ambang batas parlemen belum ditetapkan secara ketat. Oleh karenanya bahkan Angkatan Comunis Muda (Acoma) yang memperoleh suara 0,17 persen saja bisa mendapat satu kursi.
Suara tertinggi didapat PNI dengan 57 kursi, disusul Masyumi dengan perolehan kursi yang sama, kemudian Nahdlatul Ulama (NU) dengan 45 kursi, Partai Komunis Indonesia (PKI) 39 kursi, kemudian Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII) 8 kursi, serta Partai Kristen Indonesia (Parkindo) 8 kursi. Di bawahnya ada beberapa partai lain dengan perolehan 6,5,4,2, dan 1 kursi.
Jumlah partai yang sangat banyak ini ternyata mengganggu Sukarno. Ia lantas mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 128 Tahun 1961 yang intinya menetapkan hanya PNI, NU, PKI, Partai Katolik, Partindo, Partai Murba, PSII, Arudji, IPKI, Perti, dan Parkindo yang memenuhi syarat sebagai partai politik. Sukarno bukan hanya membatasi partai guram, tapi juga Masyumi yang punya suara tinggi dan PSI yang setidaknya punya 5 kursi di DPR.
Di kemudian hari, anak perempuan Sukarno, Megawati Soekarnoputri, menjadi pemimpin sebuah partai guram: Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Beruntung PDI tidak dibubarkan hanya karena punya predikat partai yang tidak diminati masyarakat.
PDI sebagai Partai Guram
Pada 1973, MPR yang dikuasai oleh orang-orang Golkar mengeluarkan ketetapan tentang GBHN yang menegaskan mengenai perlunya pengelompokan organisasi peserta pemilu. Dengan kata lain, partai-partai yang sekiranya “sejenis” akan digabungkan.
Hasilnya, partai-partai berideologi Islam, yakni Partai NU, Partai Muslimin Indonesia (Parmusi), Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), dan Partai Islam PERTI melebur menjadi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) terhitung sejak 5 Januari 1973. Kemudian giliran kelompok nasionalis plus dua partai agama non-Islam yang dilebur, yaitu Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai Musyawarah Rakyat Banyak (Murba), Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI), serta Partai Kristen Indonesia (Parkindo) dan Partai Katolik. Hasil fusinya menjadi Partai Demokrasi Indonesia (PDI).
Pada Pemilu 1973, PDI mendapatkan suara paling rendah. Golkar menang dengan menguasai 62,1 persen suara dan mendapatkan 232 kursi di DPR. PPP dengan 29,2 persen suara atau setara 99 kursi. PDI menduduki tempat ketiga dengan 8,6 persen suara dan mendapat 29 kursi.
Rully Chairul Azwar dalam Politik Komunikasi Partai Golkar di Tiga Era (2009) memandang kemenangan Golkar tidak terjadi secara alamiah, tetapi direncanakan. “Setelah dilakukan kebijakan penggabungan (fusi) partai-partai politik di tahun 1973, posisi Golkar semakin kuat di antara dua partai politik lainnya,” catat Rully.
Perolehan suara tidak berubah jauh pada Pemilu 1982, Golkar dan PPP di peringkat 1 dan 2 sedangkan PDI di peringkat 3 dengan perolehan suara anjlok jadi 6,6 persen dan hanya mendapat 24 kursi.
Dwight Y. King dalam Half-hearted Reform: Electoral Institutions and the Struggle for Democracy in Indonesia (2003) menyebut kampanye PDI banyak menyasar petani, terutama yang berada di Jawa Tengah dan Jawa Timur--yang dulu adalah basis PKI. Namun kampanye kepada wong cilik dengan menyuarakan marhaenisme tidak berhasil. Pada masa itulah PDI mendapat sebutan partai guram.
Dalam buku berjudul Power and Political Culture in Suharto's Indonesia (2003) Stefan Eklöf menganggap suara yang rendah dan minimnya kritik membuat kiprah PDI dalam 13 tahun pertama tidak signifikan ketika membahas kekuasaan Orde Baru.
Titik balik PDI adalah ketika Soerjadi diminta untuk memimpin partai tersebut oleh pemerintah. Soerjadi mulai berkunjung ke berbagai daerah dan mengubah gaya kampanye PDI selama ini yang selalu gembar-gembor soal marhaenisme--yang tak lain dicetuskan Sukarno. PDI pada 1987 tidak lagi melakukan itu dan Soerjadi bahkan menyatakan secara terbuka mendukung Soeharto.
Meski marhaenisme tidak lagi dipromosikan, PDI tetap mengandalkan Bung Karno. Mereka tetap membawa gambar muka Sukarno setiap kali kampanye. Tindakan Soeharto dan pemerintah pada 1978 yang menggunakan Sukarno sebagai simbol negara dan memuja-mujanya sebagai pahlawan nasional juga memberi celah bagi PDI untuk bangkit di politik nasional.
Kesuksesan di 1987 menggunakan nama Sukarno mengarah kepada perekrutan Guruh Soekarnoputra yang menguatkan posisi PDI sebagai oposisi. “Dengan reputasi Sukarno yang peduli dengan orang-orang pinggiran, Guruh jadi orang yang tepat dalam menyampaikannya,” catat Eklöf. Dari titik ini, kritik-kritik PDI kepada pemerintah kian beringas dan nama Guruh mulai muncul sebagai calon presiden.
Sejak menggunakan nama dan muka Sukarno-lah popularitas PDI semakin menanjak. Pada Pemilu 1987 PDI meraup 10 persen suara dan 40 kursi. Lima tahun kemudian, PDI kembali mengalami peningkatan menjadi 14 persen dan mendapat 56 kursi. Raihan ini hanya terpaut sedikit dari PPP yang mendapat 62 kursi.
PDI sudah tak lagi bisa disebut partai guram dan kehadiran mereka mengganggu Soeharto. Menjelang Pemilu 1997, The Smiling General memanfaatkan kisruh internal PDI untuk mendongkel kekuasaan Megawati lewat Kerusuhan 27 Juli 1996 (Kudatuli).
Menciptakan Partai Guram
Setelah Pemilu 1999 dan Megawati menjadi Wakil Presiden, Abdurrahman Wahid pernah berniat untuk menuntaskan kasus Kudatuli dengan membentuk tim koneksitas. Namun ketika Megawati menjadi Presiden menggantikan Gus Dur, penyelesaian Kudatuli mandek hingga sekarang. Sutiyoso yang menjadi tersangka kasus itu juga diusung PDIP menjadi Gubernur DKI Jakarta untuk periode kedua. Dia juga diangkat jadi Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) di era kepemimpinan Joko Widodo--yang merupakan kader PDIP.
Muncullah ketidakpuasan terhadap kepemimpinan Megawati. Sebagian kader mengundurkan diri dan membuat partai baru. Dimyati Hartono, misalnya, membentuk Partai Indonesia Tanah Air Kita (PITA), kemudian fungsionaris PDIP Eros Djarot mendirikan Partai Nasionalis Bung Karno (PNBK), dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Rakyat atau PDIP Rakyat yang dipimpin Yon Giri Mulyono. Ada juga partai yang muncul dengan usaha menunggangi nama Sukarno seperti PNI Marhaenisme, didirikan oleh Sukmawati Soekarnoputri, tapi juga berakhir gagal.
Pada Pemilu 2004, partai-partai pecahan langsung PDIP tersebut bahkan tidak ikut dalam kontestasi. Setelah PDI sempat jadi partai guram, kini giliran mereka yang merasakan pahitnya berada di posisi tersebut.
Kini PDIP sudah jauh sama sekali dari pengertian partai guram. Mereka sukses dua kali jadi pemenang pemilu. Survei elektabilitas partai juga terus menunjukkan betapa kokohnya posisi PDIP.
Romantisisme terhadap Sukarno masih dipertahankan. Kenangan terhadap Sukarno pun hampir tidak pernah lepas dari pidato Megawati. Hanya satu yang mungkin berubah: PDIP yang dulu disebut mewakili wong cilik menjadi partai penghasil pemimpin yang dekat dengan para elite.
Editor: Rio Apinino
