Jadwal Bantuan UMKM dan BLT BPJS: Target Cair Rp17 T September 2020

tirto.id - Pemerintah menargetkan pencairan dana bantuan senilai total Rp17,4 triliun kepada masyarakat hingga akhir bulan September 2020. Informasi ini disampaikan oleh Ketua Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional (Satgas PEN) Budi Gunadi Sadikin.

Berdasarkan keterangan Budi, dana Rp17,4 triliun tersebut dialokasikan untuk program Bantuan Presiden Produktif Untuk Usaha Mikro (BPUM) dan Bantuan Subsidi Gaji.

Program pertama menyasar para pelaku usaha mikro, dan biasa disebut Bantuan UMKM. Adapun program kedua diberikan kepada para pekerja anggota BP Jamsostek sehingga kerap disebut BLT BPJS Ketenagakerjaan.

"Jadi kami ada 2 program besar sampai akhir September. Kami sudah dorong yang pertama adalah banpres produktif sekitar Rp8,6 triliun, akan kita coba salurkan sampai akhir bulan [September]" kata Budi dalam konferensi pers virtual di Jakarta, Rabu (16/9/2020), seperti dilansir Antara.

"Kemudian, program [bantuan] subsidi gaji sekitar Rp8,8 triliun akan kita coba dorong agar bisa disalurkan di akhir September," tambah Budi.

Menurut dia, bila kedua program tersebut dapat diselesaikan sampai akhir September 2020, akan ada tambahan dana Rp17,4 triliun yang disalurkan kepada masyarakat. "Tambahan dana yang disalurkan itu bisa mendorong pencapaian kita menyentuh angka Rp100 triliun dalam tiga bulan terakhir," ujar Budi.

Berdasarkan data Satgas PEN, penyaluran Banpres Produktif dalam sebulan sudah mencapai Rp13 triliun, atau 61 persen dari pagu anggaran Rp22 triliun, sejak diluncurkan pada 24 Agustus 2020. Kata Budi, seluruh anggaran Banpres Produktif diharapkan bisa cair pada Desember mendatang.

"Tapi mungkin [pada] September pun, kami bisa dekati angka tersebut [Rp22 triliun] dan program ini salah satu program unggulan karena untuk mengejar target penyaluran [bantuan] Rp100 triliun dana program pemulihan ekonomi nasional di kuartal 3," ujar Budi.

"Kami harapkan dalam dua minggu ini program Banpres Produktif bisa menyalurkan sebesar Rp8,6 triliun lagi [kepada pelaku usaha mikro]," dia melanjutkan.

Sementara program bantuan subsidi upah (BSU/BLT BPJS), dengan pagu anggaran Rp37,8 triliun untuk 15,74 juta pekerja, sudah terealisasi 17,4 persen. Sejauh ini, kata dia, pemerintah sudah menyalurkan dana sekitar Rp7 triliun dalam realisasi program BSU untuk 2 batch (tahap).

"Ini program yang baru diluncurkan penetrasinya sudah cukup baik," kata dia.

"Kami sudah mempersiapkan untuk batch ke-3, ke-4 dan ke-5, kita bisa mendorong penyalurannya dengan tambahan Rp8,8 triliun sampai akhir September ini," lanjut Budi.

Budi optimistis realisasi dua program penyaluran bantuan tersebut dapat mengerek pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal ketiga. Budi mengilustrasikan, bila pemerintah bisa menyalurkan tambahan bantuan Rp100 triliun hingga akhir kuartal 3, akan ada dampak berantai hingga Rp200 triliun.

"Memang hitung-hitungan kasarnya, kalau GDP Indonesia sekitar 1 triliun dolar AS atau Rp14.500 triliun dibagi 4 kuartal maka satu kuartal kira-kira jadi Rp3.625 triliun. Kalau kita lihat di kuartal kemarin tumbuh minus 5,2 persen, artinya 5,2 persen dikali Rp 3.625 triliun sekitar Rp188 triliun," ungkap Budi.

Meskipun demikian, dia mengakui tetap ada variabel lain yang berperan menentukan pertumbuhan ekonomi. Misalnya, soal risiko kontraksi ekonomi yang lebih dalam atau sektor yang tak produktif di luar perkiraan pemerintah.

"Tapi dengan bekerja keras salurkan Rp100 triliun, kita harap dalam 3 bulan terakhir ini kita bisa berikan daya ungkit ekonomi yang cukup besar untuk kuartal ke-3," ujar Budi.

Menurut dia, sejak dibentuk hingga saat ini Satgas PEN telah bekerja selama tujuh pekan lebih tiga hari. Jika melihat realisasi penyaluran bantuan yang jadi fokus Satgas PEN, Budi optimistis target penyaluran Rp100 triliun bisa terealisasi pada akhir kuartal III atau akhir September 2020.

"Agar efek multipliernya bisa membantu menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal ketiga ini," jelas Budi.