tirto.id - Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Lolly Suhenty mengatakan lembaganya akan meluncurkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Tematik sebelum proses kampanye dimulai. Ia menjelaskan IKP menjadikan Bawaslu memiliki pekerjaan rumah besar berkenaan dengan netralitas penyelenggara pemilu.
Hal yang disoroti Bawaslu lainnya adalah netralitas aparatur sipil negara (ASN) dan kampanye di media sosial.
"Karena itu dalam waktu dekat sebelum proses penetapan calon, sebelum proses kampanye dimulai, Bawaslu akan meluncurkan Indeks Kerawanan Pemilu Tematik, ada lima," kata Lolly di dalam salah satu acara Bawaslu di Sukabumi, Jawa Barat, pada Jumat (4/8/2023).
Tema yang ditawarkan oleh Bawaslu untuk masuk dalam IKP tematik tersebut antara lain: politisasi suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), kampanye di media sosial, dan pemilu luar negeri.
Lolly mengatakan Bawaslu belum menentukan lokasi peluncuran IKP Tematik tersebut. Kendati demikian, dia menyebut IKP Tematik bakal diluncurkan di lokasi yang dinilai paling rawan.
"Lima tematik IKP ini akan segera diluncurkan. Di mana tempat peluncurannya? Tempat peluncurannya berdasarkan hasil IKP yang menunjukkan di Provinsi mana kerawanan paling tinggi terjadi," kata Lolly.
Bawaslu telah meluncurkan IKP Pemilu dan pemilihan serentak 2024. Bawaslu juga melakukan pemetaan potensi kerawanan di 34 provinsi dan 514 kabupaten dan kota di seluruh Indonesia.
Tercatat dalam IKP tersebut, ada beberapa kategori provinsi yang memiliki kapasitas rawan tinggi, sedang dan rendah. Untuk kategori rawan tinggi berada di DKI Jakarta dengan skpr 88.95, Sulawesi Utara 87,48, Maluku Utara 84,86, Jawa BArat 77,04 dan Kalimantan Timur 77,04.
Penulis: Irfan Amin
Editor: Gilang Ramadhan
