Indeks Indeks Kerawanan Pemilu

Ketua KPU RI mengakui adanya persaingan sengit antara kedua pasangan calon di Pilgub Jateng. Mengapa?

Bawaslu Kota Surakarta merilis peta kerawanan Pilwalkot Solo 2024. Bagaimana detail dan upaya antisipasinya?

4 jenis kerawanan itu antara lain: kampanye, penggunaan hak pilih, pemungutan dan penghitungan suara, dan kerawanan penyelenggaraan.

Isu yang rawan berkembang selama Pemilu 2024, masih berkaitan dengan politik uang, SARA, hoaks, hingga kepercayaan penyelenggara negara.

Sebagai provinsi paling rawan dalam kampanye di media sosial, Jakarta memperoleh skor 75,00.

Bawaslu meluncurkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Tematik sebelum proses kampanye Pemilu 2024 dimulai.

"Kita sudah juga petakan-petakan TPS yang rawan dari Aceh sampai Papua. TPS mana yang kemungkinan ada manipulasi dan kecurangan dalam Pemilu," kata Arif.

Ketua DPR meminta Bawaslu meningkatkan pengawasan di belasan provinsi dengan tingkat kerawanan tinggi saat Pemilu 2019, terutama Papua. 

Moeldoko mengakui peningkatan penyebaran hoaks turut memicu tingkat kerawanan di Pemilu 2019 meningkat. 

Bawaslu mengidentifikasi, Provinsi Papua punya indeks kerawanan pemilu 55,08 persen, lebih tinggi dari skor IKP untuk skala nasional.

Polda Metro Jaya akan bentuk Tim Khusus Anti-Preman (TEKAP) untuk berpatroli dan menangkap pelaku kriminal jalanan jelang Pemilu 2019.

DKI Jakarta jadi daerah paling rawan konflik saat kampanye karena pendukung konstestan pemilu terkonsentrasi di sana.

Menkopolhukam Wiranto menegaskan pemetaan indeks kerawanan pemilu penting untuk mengatasi potensi kerawanan dalam waktu enam bulan ke depan.

Tidak hanya menunggu permintaan dari Polri, tambah Kristomei, TNI juga menyiagakan kesatuan teritorial guna pencegahan dini dari kerawanan.

Tidak ada kabupaten di Indonesia yang memiliki tingkat kerawanan rendah.

Polri menggunakan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) yang dirilis Bawaslu sebagai referensi mengantisipasi kerawanan Pemilu 2019.

Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pilkada 2018 ini dibuat untuk implementasi tugas pengawasan dan pencegahan melalui pemetaan dan deteksi dini terhadap potensi pelanggaran dan kerawanan selama Pilkada serentak.

Pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap kerawanan pelaksanaan Pilkada 2018 di empat provinsi.