tirto.id - Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan mencatat 118 pelaku usaha telah menerima Kemudahan Impor Tujuan Ekspor Industri Kecil dan Menengah (KITE IKM) hingga per Maret 2023. Dari jumlah tersebut terbanyak dari Pulau Jawa.
Direktur Fasilitas Kepabeanan DJBC, Padmoyo Tri Wikanto menduga, insentif fiskal belum banyak dimanfaatkan IKM luar Jawa. Hal itu lantaran mereka lebih banyak menggunakan bahan baku atau penolongnya dari lokal sehingga tidak ada komponen impornya.
"Atau memang dia belum ekspansi lebih besar, produk perikanan misalnya kalau nanti dia sudah dikemas harus ada persyaratan higienis tertentu ya pasti menghubungi kami," ujarnya dalam media briefing, di Kantor, Kemenkeu, Senin (20/6/2023).
Dia mengatakan setiap wilayah meman memiliki karakteristik masing-masing. Seperti di Jawa misalnya, mereka membutuhkan variasi lebih banyak untuk kebutuhan bahan baku atau penolongnya sehingga melakukan impor.
"Nah ini daerah masing masing punya karakteristik, dan keunggulan kompetitif, keunggulan komparatif," ujarnya.
Tri mengklaim, selama ini pihaknya juga sudah sosialisasikan fasilitas insentif ini kepada para pelaku IKM. Hal ini ditandai dengan sudah diterbitkannya PMK 110/2019. Dalam PMK ini pemerintah mengatur pemberian fasilitas KITE IKM.
Adapun fasilitas-fasilitas itu berupa pembebasan bea masuk dan PPN/PPnBM tidak dipungut untuk IKM yang melakukan pengolahan, perakitan, atau pemasangan bahan baku yang hasil produksinya untuk diekspor.
"Tapi kalau pastinya apakah bea cukai belum aktif mempromosikan ini ya setelah ini kan kita KITE IKM PMK begitu diundangkan ya pasti dianggap mengetahui fasilitas yang kita berikan," jelas dia.
Untuk diketahui, total ekspor yang berhasil dicapai dari 118 pengguna KITE IKM mencapai 31,49 juta dolar AS hingga Maret 2023. Sedangkan nilai impornya hanya 8,04 juta dolar AS, sehingga masih terdapat surplus sekitar 23,4 juta dolar AS atau setara Rp351 miliar (kurs Rp15.000/dolar AS).
Penulis: Dwi Aditya Putra
Editor: Intan Umbari Prihatin
