tirto.id - Indonesia kalah dalam sengketa dengan Uni Eropa (EU) di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) terkait kebijakan pelarangan ekspor bahan mentah nikel.
Kebijakan Indonesia dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan WTO. Hal ini ada dalam sengketa yang didaftarkan di DS (Dispute Settlement) 592.
Keputusan ini terungkap sejak dua bulan lalu, lebih tepatnya pada 17 Oktober 2022. Hasil kebijakan Indonesia disebut melanggar pasal XI.1 GATT 1994. Ini pun tak bisa dijustifikasi menggunakan pasal XI.2 (a) XX (d) GATT 1994.
Praktisi Perbankan, Abiwodo menilai, gugatan di WTO terkait perkara ekspor nikel memberikan dampak bagi ketahanan perbankan dalam negeri. Sebagaimana diketahui bahwa perbankan berperan utama sebagai penghubung sekaligus penjamin pembayaran untuk kegiatan eksportir dan importir di perdagangan skala internasional.
Akan tetapi, perbankan juga mendapatkan pengaruh di sektor lainnya yang berkaitan dengan perekonomian. Misalnya saja terbukanya peluang kerja yang semakin lebar, kesejahteraan di sektor perekonomian, dan masih banyak lagi.
"Nah, dari sini dapat dilihat bahwa posisi Indonesia lebih menguntungkan jika tetap tidak ekspor bahan mentah dan lebih memilih hilirisasi di dalam negeri," katanya dalam pernyataannya, Senin (12/12/2022).
Pada dasarnya, kata Abiwodo hilirisasi manufaktur bisa memperkuat pertumbuhan secara berkelanjutan. Ekspor ke negara lain memang memberi keuntungan, akan tetapi hilirisasi terbukti lebih menguntungkan dari hal tersebut.
"Ketahanan perbankan ikut terjaga. Upaya dilakukan dengan mendukung pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Pula dengan menerapkan strategi bauran kebijakan, tata kelola dan reformasi struktural pemerintah," jelasnya.
Lebih lanjut, dia menuturkan kebijakan yang pemerintah ambil bisa berdampak baik karena mampu menjaga keutuhan ketahanan perbankan. Hal ini juga beriringan dengan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan solid. Dengan demikian, Indonesia bisa bertransformasi jadi negara bersistem perekonomian maju.
Terakhir Abiwodo menyebut, ketahanan perbankan juga mendapatkan dukungan kuat dari sektor manufaktur hingga struktur transaksi yang sehat. Hal tersebut berdampak baik pada sektor pembangunan yang semakin inklusif.
"Oleh karena itu, kabar mengenai Indonesia kalah gugatan di WTO tak bisa menghentikan langkah bangsa untuk terus maju. Lagian barang-barang kita, kenapa negara lain maksa. Layaknya hubungan jaman Siti Nurbaya," tandasnya.
Penulis: Dwi Aditya Putra
Editor: Anggun P Situmorang
