tirto.id - Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menganggap penurunan atribut PDIP dan baliho Ganjar Pranowo-Mahfud MD oleh Satpol PP Provinsi Bali telah mencederai rasa keadilan. Bahkan, ia mengindikasikan bahwa penurunan atribut partai itu berkaitan dengan pengumpulan kepala daerah di Istana Negara oleh Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu.
"Bahwa dengan penurunan baliho, penurunan bendera PDIP, kemudian muncul bendera dan atribut-atribut secara masif dari partai lain. Nah itu kan kemudian menimbulkan kecurigaan," kata Hasto di Gedung High End, Jakarta Pusat, Rabu (1/11/2023).
Hasto melihat respons kontra dari masyarakat bisa menjadi pengingat kepada penguasa agar jangan sampai ada penyalahgunaan wewenang jabatan atau abuse of power menjelang Pemilu 2024. Pemilu 2024, kata Hasto, harus tetap harus berjalan jujur dan adil (jurdil).
PDIP sebagai salah satu partai peserta pemilu, kata Hasto, hanya mendengarkan seluruh masukan dari masyarakat, aktivis, maupun pengamat. Ia pun meyakini bahwa masyarakat akan terus memperjuangkan demokrasi.
Menurut Hasto, sudah seharusnya Pemilu 2024 dijalankan tanpa adanya diskriminatif.
"Ya jadi masyarakat sudah sangat cerdas, masyarakat sudah menjadi bagian instrumen yang sangat penting di dalam memastikan agar pemilu berjalan dengan fair, dengan demokratis tanpa abuse of power. Suara dari masyarakat loh bukan suara PDIP. Kami hanya menangkap suara-suara itu," tutur Hasto.
Sebelumnya, baliho Ganjar Pranowo-Mahfud Md yang terpajang di sekitar Balai Budaya Batubulan, Kabupaten Gianyar, Bali dicopot oleh Satpol PP Provinsi Bali. Hal tersebut dilakukan jelang kunjungan kerja Jokowi ke Balai Budaya Batubulan, Kabupaten Gianyar, Selasa (31/10/2023) siang.
Baliho Ganjar-Mahfud dicopot Satpol PP sekitar pukul 10.30 WITA. Bukan hanya baliho Ganjar-Mahfud yang diturunkan, atribut PDIP yang berkibar di sana juga dicopot.
Ganjar pun telah merespon pencopotan atribut tersebut. Ia merasa heran mengapa atribut tersebut dicopot.
"Saya bertanya-tanya kenapa dicopot begitu ya? Kalau melanggar sih silakan dicopot tetapi kalau tidak ada pelanggaran sebaiknya tidak perlu berlebihan," ujar Ganjar dalam keterangan resmi, Rabu (1/11/2023).
Kini baliho dan atribut tersebut sudah dipasang kembali. Informasi tersebut diterima Ganjar setelah berdiskusi dengan Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDIP Provinsi Bali, Wayan Koster.
"Saya senang karena setelah berkomunikasi dengan Pak Wayan Koster akhirnya ada statement, lalu kemudian dipasang lagi. Kita senang," ucap eks Gubernur Jawa Tengah tersebut.
Sementara itu, Presiden Joko Widodo merespons pencopotan tersebut bisa dilihat sebagai upaya pemerintah daerah menjaga netralitas dalam Pemilu 2024.
Pencopotan tersebut juga sudah ditanggapi oleh Presiden Jokowi. Ia menekankan hal itu dilakukan sebagai upaya menjamin pemerintahan berjalan netral dalam Pemilu 2024.
"Ini perlu saya sampaikan bahwa pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah kota, pemerintah pusat semua harus netral," kata Jokowi di Nusantara, Rabu (1/11/2023).
Jokowi menekankan bahwa ia ingin ASN, TNI dan Polri netral. Oleh karena itu, ia memerintahkan agar pemasangan atribut mendapat izin dari pemerintah daerah.
"ASN semua harus netral, TNI semua harus netral, Polri semua harus netral. Oleh sebab itu pemindahan beberapa atribut partai-partai itu mestinya, pemerintah kabupaten/kota serta provinsi minta izin kepada pengurus partai di daerah, berkomunikasi dengan pengurus partai di daerah," jelas Jokowi.
Penulis: Ayu Mumpuni
Editor: Bayu Septianto
