tirto.id - Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto membenarkan adanya komunikasi tim pemenangan pasangan calon (paslon) nomor urut 1 dan 3. Namun, komunikasi itu bukan terkait koalisi pada putaran kedua pemilu melainkan upaya menghadapi intimidasi yang diterima kedua pasangan calon.
“Jadi komunikasi di dalam menghadapi intimidasi itu telah dilakukan, antara paslon 1 dan 3, melalui tim kampanyenya masing-masing,” kata Hasto di Jakarta Selatan, Jumat (12/1/2024).
Terkait dengan komunikasi bergabung saat putaran kedua, Hasto enggan membeberkannya. Baginya, satu atau dua putaran pemilu tetap rakyat yang menentukan.
“Jadi, tim hukum kami memang sudah membangun komunikasi,” ungkap Hasto.
Dibeberkan Hasto, Megawati sebagai Ketua Umum PDIP sudah berpesan agar tetap mengedepankan persatuan. Oleh karenanya, komunikasi dengan Capres Anies Baswedan juga sudah terpampang dari jabat tangan Puan Maharani saat debat.
Hasto melanjutkan, kesempatan itu digunakan Puan untuk menjalankan pesan Megawati agar pemilu tetap mengedepankan komitmen bersama menciptakan demokrasi yang baik.
“Ya tentu saja kami sangat welcome apa yang disampaikan Mbak Puan dengan salaman dengan Pak Anies. Ini menunjukkan hal yang kontradiktif dengan Pak Prabowo yang tidak mau salaman dengan Pak Anies,” tutur Hasto.
Sejauh ini, kata Hasto, komunikasi paslon 1 dan 3 pun hanya melalui tim hukum yang membahas mengenai pencegahan kecurangan di hari pencoblosan. Hal itu juga disebutnya sempat dibicarakan bersama mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK).
JK, kata Hasto, sangat mengkhawatirkan pencoblosan diwarnai dengan banyak kecurangan. Politikus senior itu bahkan menyatakan kepada Hasto bahwa pesta demokrasi sudah semakin bergeser.
“Beliau juga sangat mengkhawatirkan terhadap kecenderungan pemilu yang sepertinya sudah bergeser, tidak lagi menempatkan rakyat yang berdaulat untuk menentukan pemimpinnya,” tutur Hasto.
Saat ini saja, ucap Hasto, banyak iming-iming bansos dan BLT. Padahal, sejatinya program itu untuk rakyat yang tak boleh dipolitisasi.
Komitmen memberikan kesejahteraan rakyat sebagai perintah konstitusi, kata Hasto, harus dipegang siapa pun yang nanti menjadi pemimpin. Selain itu, pemimpin nantinya harus memastikan fakir miskin anak terlantar dipelihara negara.
Penulis: Ayu Mumpuni
Editor: Anggun P Situmorang
