Masuk tirto.id
tirto.id - Genap satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berjalan, berbagai kebijakan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat mulai menunjukkan hasil.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menegaskan bahwa arah kebijakan Presiden Prabowo berpijak pada prinsip keberpihakan yang jelas terhadap seluruh lapisan masyarakat.
“Saya pahami yang pertama bahwa bagaimana yang atas ini dijaga, yang tengah difasilitasi, dan yang bawah dibela lewat pelindungan, rehabilitasi, dan pemberdayaan sosial,” ujar Gus Ipul saat menjadi narasumber dalam acara Capaian 1 Tahun Pemerintahan Prabowo–Gibran di Jakarta, Senin (20/10/2025) malam.
Menurutnya, mandat tersebut diterjemahkan Kementerian Sosial ke dalam tiga transformasi besar: transformasi data, transformasi penerima manfaat, dan transformasi penanganan kemiskinan terpadu.
Langkah pertama, ujar Gus Ipul, adalah memperbaiki dan menyatukan data melalui Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Data ini dikelola oleh Badan Pusat Statistik (BPS), sementara Kemensos bertanggung jawab melakukan pemutakhiran secara berkala.
“Bapak Presiden meminta kepada kita semua untuk melakukan konsolidasi data. Jadi yang pertama-tama ini yang penting adalah konsolidasi data. Karena sejak Indonesia merdeka, Indonesia belum pernah memiliki satu data,” tegasnya.
Ia menambahkan, data yang akurat menjadi kunci agar intervensi kebijakan lebih tepat sasaran.
“Pemutakhiran data itu menjadi sangat penting. Di lapangan, data ini dinamis. Setiap hari ada yang lahir, setiap hari ada yang wafat, setiap hari ada yang menikah, setiap hari ada yang pindah tempat,” jelas Gus Ipul.
Kemensos bersama kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah terus menyempurnakan sistem tersebut agar semakin akurat.
“Saya yakin kalau dilakukan secara terus-menerus akan makin akurat data kita ini,” katanya.
Setelah data terintegrasi, tahap berikutnya adalah memastikan penyaluran program bantuan sosial berjalan berdasarkan data yang sama dan terukur. Namun, Gus Ipul menekankan bahwa arah kebijakan di era Presiden Prabowo tidak berhenti pada pemberian bantuan semata. Pemerintah ingin memastikan masyarakat miskin dapat keluar dari ketergantungan melalui program pemberdayaan.
“Selama ini heavynya pada social protection, maka pada era Pak Prabowo ini, di samping pelindungan sosial tetap diberikan, yang kedua, program pemberdayaan,” ungkapnya.
Salah satu bentuk nyata dari pendekatan baru tersebut adalah Sekolah Rakyat, program pendidikan gratis berasrama bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Hingga Oktober 2025, terdapat 166 titik Sekolah Rakyat rintisan yang telah beroperasi dan menampung hampir 16 ribu siswa.
“Ini yang perlu saya tegaskan terlebih dahulu, ini adalah bagian dari pengentasan kemiskinan. Maka itu Sekolah Rakyat terhubung dengan program-program Presiden yang lain,” jelasnya.
Sekolah Rakyat bukan sekadar lembaga pendidikan, melainkan model pemberdayaan sosial yang menyeluruh. Anak-anak mendapatkan pendidikan dan asrama, sementara orang tua mereka didorong untuk mandiri.
“Sekolah Rakyat menjadi bagian dari miniatur pengentasan kemiskinan terpadu, di mana anaknya bisa bersekolah, orangtuanya diberdayakan, rumahnya diperbaiki, keluarganya menerima bansos lengkap dan jaminan kesehatan melalui PBI-JKN, serta didorong jadi anggota Kopdes Merah-Putih,” terang Gus Ipul.
Ia berharap, manfaat program ini tidak berhenti pada siswa, tetapi juga dirasakan langsung oleh keluarga mereka.
“Saya ingin sampaikan, diharapkan nanti ketika anaknya lulus Sekolah Rakyat, maka keluarganya juga ikut naik kelas. Jadi tidak hanya muridnya yang lulus, tapi keluarga-keluarga dari siswa Sekolah Rakyat ini juga ikut naik kelas,” pungkasnya.
(INFO KINI)
Penulis: Tim Media Servis
