tirto.id - Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengungkapkan peran penting kepala daerah dalam pembaruan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) lewat proses validasi data di lapangan. Dia pun mendorong seluruh kepala daerah turut menyukseskan program tersebut. Ajakan itu disampaikan kepada gubernur dan bupati/walikota se-NTT di Kantor Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kemen PKP) pada Selasa (18/3/2025) malam.
"Data itu (DTSEN) saya minta persetujuan bupati/walikota, jadi data bansos itu harus ditandatangani oleh bupati/walikota agar data bisa dimutakhirkan. Semua data bansos itu sejatinya harus melalui proses disetujui oleh kepala daerah masing-masing," kata Gus Ipul.
Pemerintah daerah juga akan dilimpahkan wewenang pengawasan dan penilaian kinerja para pendamping/pilar sosial. Hal ini dilakukan guna memastikan kolaborasi program pusat-daerah dapat terintegrasi.
"Saya akan meminta bapak-ibu untuk mengawasi pendamping kami, bobotnya 30 persen. Lewat Dinsos nanti saya minta ikut mengawasi dan mengintegrasikan program," kata Gus Ipul.
Merespons hal itu, Emanuel Melki Laka Lena, mengatakan pihaknya siap mendukung program Kemensos tersebut. Gubernur NTT itu sepakat bahwa pembaruan DTSEN yang akurat, berpengaruh pada penyaluran bantuan yang tepat sasaran.
"Kami siap mendukung pemutakhiran data agar bantuan yang diberikan tepat kepada yang membutuhkan," pungkas Melki.
Usulan Data untuk Lokasi Sekolah Rakyat
Bersamaan dengan itu Gus Ipul menekankan agar setiap kepala daerah juga turut menyukseskan program Sekolah Rakyat. Sekolah Rakyat sendiri merupakan program yang dicanangkan presiden dan digadang-gadang mampu berdampak nyata bagi rakyat, khususnya masyarakat miskin.
"Jadi ada Sekolah Rakyat untuk masyarakat miskin ekstrem dan miskin di desil 1 dan 2 DTSEN. Tentu sekolah ini diperuntukkan bagi mereka di sekitar lokasi yang tanahnya milik kabupaten/kota," terang Gus Ipul.
Gus Ipul kemudian menyinggung model pendirian Sekolah Rakyat dari revitalisasi aset milik pemerintah daerah untuk dijadikan lokasi sekolah. Dia meminta para kepala daerah mengoordinasikan dan segera mengirim data usulan aset tanah yang bakal dibangun Sekolah Rakyat.
Saat ini, para pendamping sosial tengah melakukan proses ground checking atau uji petik di seluruh Indonesia. Sehingga sejalan dengan itu, Gus Ipul meminta kontribusi langsung dari pemerintah daerah untuk menyukseskan Sekolah Rakyat.
(INFO KINI)
Penulis: Tim Media Servis
