tirto.id - DPD Partai Golkar Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, belum menunjuk kandidat lain untuk menggantikan Ita Triwibawati dalam Pilkada 2018 mendatang. Istri dari Bupati Taufiqurrahman itu diduga ikut tertangkap pada saat Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta.
Ketua Harian DPD Partai Golkar Kabupaten Nganjuk, Firman Ady menegaskan bahwa hingga saat ini partainya belum menunjuk kandidat lain.
"Kalau rekomendasi resmi belum turun, tapi baru diumumkan. Yang jelas, sementara fokus pemenangan pilkada sesuai rekomendasi itu, perkara ada figur lain atau tidak ada semua menunggu," kata Friman di Nganjuk, Kamis (26/10/2017).
Sampai saat ini, tambah Firman, partainya belum mengambil langkah terkait dengan OTT KPK yang diduga turut menyeret Ita. DPD Golkar Kabupaten Nganjuk hingga kini juga belum memperoleh tembusan langsung dari pusat.
“Kami belum dapat informasi resmi apakah OTT itu benar atau tidak, tahunya kan baru dari media, jadi kami tunggu dulu, menunggu dari pusat. Kami juga menghormati azas praduga tidak bersalah," ungkapnya, seperti dilansir dari Antara.
DPD Partai Golkar Kabupaten Nganjuk saat ini memiliki enam kursi sedangkan untuk menghadapi Pilkada 2018 dibutuhkan setidaknya sembilan kursi. Oleh karena itu, Partai Golkar rencananya akan melakukan komunikasi dengan partai lain agar bisa berkoalisi, salah satunya yakni Partai NasDem Nganjuk.
"Dari yang bersangkutan sudah melakukan lobi politik misalnya dengan NasDem. Untuk memberangkatkan minimal sembilan kursi, jadi dengan NasDem sudah 10 kursi," tutupnya.
Ita dikabarkan akan maju pada Pilkada Kabupaten Nganjuk 2018 mendatang. Suaminya, Taufiqurrahman adalah Bupati Nganjuk dua periode yang menjabat pada 2008-2013 dan 2013-2018. Ita juga seorang pejabat di Pemerintah Kabupaten Jombang.
Selain mendaftarkan diri ke Partai Golkar, Ita juga pernah ke Partai NasDem. Namun hingga saat ini rekomendasi resminya juga belum turun.
Ita diduga ikut terseret OTT KPK di Jakarta, Rabu (25/10/2017). Bupati Taufiqurrahman, ajudan, serta seorang kepala sekolah di Kabupaten Nganjuk juga turut diperiksa KPK di Jakarta.
Tim penyidik yang berjumlah 12 orang membawa sejumlah pejabat Nganjuk, misalnya Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk, sejumlah pegawai di Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk, serta sopir dan ajudan. Mereka diperiksa di Mapolres Nganjuk.
Pemeriksaan itu berlangsung sejak Rabu (25/10/2017) siang. Tim penyidik terlihat keluar dari Mapolres Nganjuk pada Kamis pagi. Namun, belum diketahui apakah pegawai yang diperiksa di Mapolres Nganjuk dibawa ke Jakarta atau Polda Jatim.
Penulis: Dipna Videlia Putsanra
Editor: Dipna Videlia Putsanra
