Gerindra DKI Jakarta Tekankan Peran Wagub Penganti Sandiaga Uno

DPD Gerindra DKI Jakarta menilai wakil gubernur diperlukan untuk melengkapi kekurangan Gubernur Anies Baswedan dalam berbagai peran.

Reporter: Damianus Andreas

Terbit 6 Feb 2019 17:53 WIB,

Waktu baca ±2 menit

Kandidat gubernur Anies Baswedan, kanan tengah, memeluk pasangannya Sandiaga Uno saat konferensi pers di Jakarta, Indonesia, Rabu, 19 April 2017. Hasil tidak resmi menunjukkan Baswedan dengan gemilang mengalahkan gubernur minoritas Kristen di ibukota itu, Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama, setelah sebuah kampanye yang memecahkan perpecahan agama dan ras terbuka di negara Muslim terpadat di dunia. (Foto AP / Tatan Syuflana)

tirto.id - Wakil Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta Syarif, berharap agar calon wakil gubernur pengganti Sandiaga Uno nantinya bisa mendorong penyerapan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) agar lebih maksimal.

Menurut Syarif, salah satu faktor penyerapan APBD yang rendah lantaran kekosongan jabatan pada posisi tersebut.

“Sehingga peran wakil gubernur akan diisi dengan memikul beban yang lebih banyak sebagai eksekutor. Kebijakan tetap ada di gubernur, namun dikurangi untuk kegiatan yang protokolernya ya,” kata Syarif di Jakarta, Rabu (6/2/2019).

Lebih lanjut, Syarif menyebutkan, tingkat penyerapan APBD di DKI Jakarta belum cukup memuaskan. Pada tahun lalu misalnya, angka penyerapan APBD di Ibu Kota hanya tercatat sebesar 81,6 persen.

Syarif mengatakan tingkat penyerapan itu semestinya bisa tinggi hingga kisaran 87 persen ke atas.

“Di beberapa daerah kan ada yang [penyerapannya mencapai] 92 persen. Untuk di pemerintah pusat juga sampai 90 persen,” ungkap Syarif.

Saat ini belum ada penetapan wakil gubernur setelah Sandiaga Uno mengundurkan diri untuk maju bursa Cawapres 2019 bersanding Prabowo Subianto. Informasi terakhir menyebut penetapan dua calon wakil gubernur DKI Jakarta ditetapkan pada 10 Februari 2019.

Tak hanya menyoroti ihwal rendahnya serapan anggaran, Syarif juga turut menyinggung soal kelemahan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan lainnya.

Menurut Syarif, pada situasi itulah sosok wakil gubernur diperlukan, mengingat keberadaannya harus menjadi pengisi dari kekurangan yang dimiliki Anies.

Syarif sendiri menyebutkan, Pemprov DKI Jakarta saat ini harus merespons aspirasi yang disampaikan dunia usaha, terutama usaha mikro, kecil, dan menengan (UMKM).

“Sekarang kami ada regulasinya, sudah mulai perbaikan. Tinggal nanti kita lihat bagaimana pelaksanaannya,” ucap Syarif.

Syarif turut mengimbau agar wakil gubernur DKI Jakarta nantinya juga memiliki kemampuan yang terbukti dalam perencanaan serta mampu berkomunikasi dengan DPRD DKI Jakarta secara baik. Ia lantas mencontohkan soal penetapan penyertaan modal daerah bagi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

“Itu kan uang rakyat yang ditaruh pada BUMD. Sebetulnya misinya sama untuk kesejahteraan. DPRD DKI Jakarta perlu dikomunikasikan secara hari per hari,” ujar Syarif.