tirto.id - Dilema kepemilikan rumah saat ini masih terus diperbincangkan, khususnya bagi Gen Z. Tirto mewawancarai beberapa Gen Z dan menemukan bahwa mereka cenderung memilih mengontrak rumah ketimbang memutuskan membeli hunian Kredit Pemilikan Rumah (KPR).
Pratomo (26), seorang pekerja swasta di Jakarta, memilih mengontrak ketimbang membeli rumah KPR. Alasannya, mengambil KPR akan memiliki risiko tinggi karena bunga besar dan dalam jangka waktu panjang.
Kemudian, dia juga menyoroti bahwa KPR murah hanya berlaku untuk lokasi yang kurang strategis. Sebab itu, dia memilih mengontrak dalam jangka waktu yang tidak bisa ditentukan sembari menabung agar bisa membeli rumah, termasuk tanah di lokasi yang diinginkan.
"KPR ngeri bunganya terlampau tinggi dengan tenor yang panjang. Kalaupun murah lokasinya enggak strategis," ujar dia saat ditemui, Rabu (17/7/2024).
Meskipun pemerintah menyediakan fasilitas KPR subsidi seperti Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Subsidi Selisih Bunga (SSB), dan Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM), namun Gen Z masih dibayangi masalah finansial jika ke depannya akan tidak stabil membayar cicilan.
Ditemui terpisah, Naufal (25), juga memilih mengontrak terlebih dahulu dibanding memutuskan untuk KPR. Ketakutan yang sama tidak jauh berbeda karena faktor bunga tinggi dan finansial jangka panjang yang perlu diperhitungkan.
Dan Rifqy (24), memilih untuk menabung di instrumen investasi ketimbang mengambil KPR jangka panjang. Menurutnya, dengan mengalokasikan penghasilan ke investasi maka akan sedikit membantu di dalam pengelolaan uang untuk membeli rumah.
"Menabung bisa, tapi gue prefer nabung di instrumen investasi," ujarnya.
Menurut data Susenas 2023 yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS), backlog kepemilikan rumah yang sebelumnya di angka 12,75 juta, turun menjadi 9,9 juta. Angka itu masih jauh dari target nol backlog pada 2045.
“Persentase dan jumlah rumah tangga yang tidak memiliki akses terhadap hunian yang layak juga masih tinggi. Meskipun mengalami penurunan dari tahun 2020 sebesar 29,4 juta jadi 26,9 juta,” kata Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda, saat dihubungi, Rabu (29/5/2024).
Dalam hal ini, pemerintah menargetkan melalui anggaran FLPP tahun 2024 sebesar Rp13,72 triliun dapat berkontribusi untuk menurunkan angka backlog perumahan sebesar 1,3 persen dari total backlog sebanyak 12,75 juta rumah tangga.
Penulis: Faesal Mubarok
Editor: Irfan Teguh Pribadi
