tirto.id - Toko percetakan Ekamulia Promotion milik Desi mulai dibanjiri order Alat Peraga Kampanye (APK) dari sejumlah daerah. Ratusan kaus polos berkelir biru terlihat menumpuk di salah satu kursi depan kios yang berada di sebelah kanan setelah melewati pintu masuk Pasar Senen Blok III, Jakarta Pusat. Satu per satu kaus dipindahkan ke mesin press dan setelahnya dipisahkan.
Orderan kaus itu datang langsung dari Papua. Dengan tiga titik sablon di bagian depan. Sebelah kanan dada memajang foto Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Sebelah kirinya logo Barisan Relawan Jokowi Presiden (JP). Sedangkan bagian tengah di isi foto karikatur calon gubernur dan wakil gubernur Papua, yakni Benhur Tomi dan Yeremias Bisai beserta nomor urutnya.
“Ini dari Papua. Ini Sulawesi Tenggara, ini Gorontalo bupatinya,” kata Desi menunjukkan orderan kaus dari beberapa calon kepala daerah, saat berbincang dengan reporter Tirto di lokasi, Selasa (1/10/2024).
Pemilihan kepada daerah (Pilkada) tahun ini, diakui perempuan asal Bangka itu sebagai momentum baik. Pada masa awal kampanye saja, orderan APK di tokonya sudah terjadi peningkatan. Peningkatannya bahkan hampir dua kali lipat dibandingkan saat Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
“Kalau dari orangnya tidak terlalu banyak kami dapat, tetapi item yang mereka pesan jauh lebih banyak. Jadi dari total order dari Pilpres kemarin sama Pilkada sekarang ini baru tahap awal sudah dua kali lipat dari Pilpres dan Pemilu kemarin,” tutur dia.
Desi mengatakan, salah satu orderan terbanyak saat ini adalah kaus. Paling sedikit, satu kepala daerah saja bisa memesan 1.000 kaus saat Pilkada tahun ini. Sementara paling banyak angkanya bisa mencapai 100 ribu kaus. Ini jauh lebih tinggi dibandingkan Pemilu kemarin, yang mana satu calon legislatif atau caleg hanya mampu order 1.000 kaus.
“Ini orderan yang sudah kami terima ya," kata dia.
Selain kaus, toko milik Desi juga melayani beberapa APK jenis lain seperti stiker dan spanduk atau baliho. Untuk orderan dua item ini pun diakui terjadi peningkatan luar biasa dibandingkan pada Pemilu dan Pilpres kemarin, meski besarannya tidak sebanyak kaus.
“Rata-rata paling banyak yang diorder itu kaus. Dari item lain juga banyak, kebetulan memang kita pegang calonnya langsung jadi mereka hampir semua item kampanyenya alat-alat kampanye mereka kita kerjakan. Tapi mungkin setiap toko berbeda,” kata Desi.
Dari segi omzet atau pendapatan kotornya saja, Desi mengaku bisa meraup miliaran rupiah untuk pengerjaan APK dalam Pilkada kali ini. Nilai, ini diperkirakan akan terus bertambah sampai dengan akhir periode masa kampanye.
“Ini masih start awal, tapi sudah dua kali lipat dari Pilpres kemarin. Dan untuk omzet berkisar di Rp3 miliar dah mudah-mudahan sampai akhir bisa naik 10 kali lipat,” jelas dia.
Lain cerita dengan toko Tunas Karya Mandiri, orderan APK pada musim Pilkada tahun ini justru tak seramai saat Pilpres dan Pemilu kemarin. Kendati begitu, beberapa orderan seperti kaus, spanduk, bendera, baliho sudah mulai masuk dan tengah dikerjakan.
Salah satu karyawan toko, Deni, mengatakan, sejauh ini sudah ada beberapa orderan masuk. Salah satunya adalah bendera milik calon kepala daerah atau milik Bupati Sambas dengan motif gambar kandidat beserta kata-kata kiasan. Ukurannya berkisar 1,50 meter x 2,20 meter dengan orderan sebanyak 300 pcs.
“Ini untuk ukuran segini Rp60 ribu kalau dihitung satuannya,” imbuh Deni, saat ditemui di tokonya.
Untuk diketahui, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota seluruh Indonesia secara resmi sudah menetapkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota sebagai peserta Pilkada Serentak Tahun 2024, Minggu, 22 September 2024.
Penetapan ini sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali kota dan Wakil Wali kota Tahun 2024.
Berdasarkan data pertanggal 23 September 2024, pukul 08.00 WIB, dari total 1.561 pasangan calon yang diterima pendaftarannya, KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota telah menetapkan sebanyak 1.553 pasangan calon dan delapan pasangan calon tidak ditetapkan. Artinya dari total 1.553 pasangan calon atau kepala daerah ditetapkan KPU berpotensi menggerakkan sektor percetakan hinga konveksi.
Dari segi konveksi sendiri, Ketua Ikatan Pengusaha Konveksi Bandung (IPKB), Nandi Herdiaman, mengakui terjadi peningkatan penjualan saat Pilkada kali ini. Khusus industri kecil menengah (IKM) produk tekstil termasuk pakaian seragam kampanye telah mengalami kenaikan hingga 50 persen.
“Kalau dari konveksi sekarang teman-teman mengerjakan seragam baju partai meningkat 30-50 persen. Mungkin masih ada peningkatan lagi,” kata dia saat dihubungi Tirto, Selasa (1/10/2024).
Nandi mengatakan, jumlah order yang diterima organisasinya mencapai puluhan ribu seragam. Adapun untuk saat ini anggota konveksi maklun di organisasinya hanya sekitar 30 persen. Artinya, pesanan dari partai dan calon-calon gubernur atau bupati hanya dinikmati sedikit pengusaha konveksi.
Di sisi lainnya, Nandi berharap peningkatan permintaan konveksi tidak hanya terjadi pada gelaran Pilkada dan Pemilu saja. Untuk menjaga industri ini, dia berharap pemerintah harus menggencarkan kampanye bangga produk buatan Indonesia.
“Harapan satu-satunya ketika masyarakat sadar produk dalam negeri penyerapan atau market terbantu. Kenapa seperti itu? Ketika masyarakat beli otomatis kami terbaru,” kata dia.
Tren APK Mulai Bergeser ke Digital
Meski sebenarnya menjadi angin segar bagi sektor percetakan, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE), Mohammad Faisal, melihat secara umum justru semakin ke sini spending atau pengeluaran saat Pemilu dan Pilkada trennya mulai berkurang. Ini akibat kampanye fisik berupa APK perlahan bergeser ke digital.
“Dan mungkin Pilkada tatanannya juga tidak semasif Pilpres kemungkinan menurut saya. Karena Pilkada bergantung pada masing-masing daerah. Sementara daerah punya kapasitas pembiayaannya dan juga kalau kita bicara budayanya berbeda-beda,” kata Faisal kepada Tirto, Selasa (1/10/2024).
Belum lagi, beberapa daerah lanjut Faisal, pola kampanye masih cukup kental dengan bagi-bagi sembako. Pola ini masih cukup masif digunakan dibandingkan dengan kampanye hanya mengandalkan APK seperti baliho-baliho dipasang di pinggiran jalan.
"Tapi untuk kaus dan lain lainnya saya tidak ikuti [perkembangannya]," kata dia.
Ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda, melihat Pilkada tahun ini dampaknya tidak akan semasif Pemilu karena peserta atau calon yang dipilih pun lebih sedikit dibandingkan Pileg dan Pilpres kemarin. Pileg sendiri satu dapil bisa puluhan caleg yang mana mereka bisa buat kaus beberapa ratus ribu pcs.
“Kalau sekarang tampaknya dampak paling besar bisa jadi di sektor advertising terutama di media sosial. Untuk pilkada heavy ke kampanye digitalnya akan cukup tinggi dibandingkan dengan Pileg,” jelas dia kepada Tirto, Selasa (1/10/2024).
Menurut Huda, orang akan lebih mengenal calonnya lewat media sosial. Maka ekonomi dengan penggerak digital justru paling merasakan dampaknya adalah ekonomi di pusat teknologi.
“Jakarta saya rasa paling banyak mendapatkan multiplier effect terutama dari sisi advertising digital. Dari sisi sektor yang terkena impact atau multiplier akan sangat terbatas,” ujar dia.
Tapi di sisi lain, kampanye tradisional juga masih sangat dominan. Dari sektor tekstil saja misalkan, diperkirakan akan naik ketika kampanye menggunakan baju kampanye, umbul-umbul, dan sebagainya.
Penulis: Dwi Aditya Putra
Editor: Abdul Aziz
