tirto.id - “Apakah rekrutmen, seleksi, berpengaruh langsung pada kebijakan?” kata Wiranto dari atas podium, 7 Oktober 2013.
Seratusan orang duduk di hadapannya, termasuk para profesor penguji disertasi Wiranto, salah satunya Djaali, saat itu masih menjabat Direktur Program Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta.
Judul disertasi Wiranto, “Pengaruh Rekrutmen, Seleksi, Kompetensi dan Kebijakan Terhadap Perubahan Kondisi Nasional”, menerangkan 25 kabupaten dan 25 kota di Indonesia tentang pola rekrutmen di pemerintahan dan partai politik. Setelah menghadapi ujian selama dua jam, Wiranto dinyatakan lulus dengan Indeks Prestasi Kumulatif 3,92 alias cum laude.
Wiranto menempuh jurusan Ilmu Manajemen Sumber Daya Manusia sejak 2011 di Program Pascasarjana UNJ yang kelak jadi sorotan kementerian pendidikan tinggi itu. Artinya, ia hanya butuh dua tahun untuk meraih gelar doktor.
Djaali, yang menjabat Rektor UNJ sejak 2014, mengatakan selama 1,5 tahun kuliah, Wiranto “tidak pernah absen” dalam mata kuliah yang diampunya.
"Setiap ada kelas saya, dia selalu masuk. Total dia bertemu saya 48 kali pertemuan. Saya kira ini yang mengantarkan beliau lulus dengan predikat cum laude," katanya di hari ujian doktoral sang politikus.
Selain Wiranto—kini menjabat Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan—nama politikus lain yang menyelesaikan studi doktoral di UNJ adalah Sylviana Murni (calon gubernur DKI Jakarta 2017), Abdul Hadi Djamal (politikus Partai Amanat Nasional), Andi Nurpati (politikus Partai Demokrat), Nur Alam (Gubernur Sulawesi Tenggara), dan Fahmi Idris (politikus Golkar).
Sylviana lulus dari jurusan Manajemen Pendidikan pada 2005; Hadi Djamal lulus dari jurusan yang sama dengan Wiranto pada 2012. Pada jurusan yang sama pula Andi Nurpati lulus pada 2013, Fahmi Idris pada 2012, dan Nur Alam pada 2016.
Dari sejumlah lulusan itu, Hadi Djamal dan Nur Alam punya rekam jejak yang buruk.
Hadi Djamal pernah ditangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada 2 Maret 2009 terkait suap proyek pengembangan fasilitas laut dan udara di wilayah timur Indonesia. Djamal bisa menghirup udara bebas pada Desember 2010.
Dua tahun kemudian, Djamal mendapat gelar doktor di UNJ, yang dihadiri oleh Jusuf Kalla, Wiranto, dan Fahmi Idris. Sama seperti Wiranto, Djaali menjadi promotor Djamal.
Nur Alam, Gubernur Sulawesi Tenggara, menjalani ujian disertasi pada 25 Agustus 2016, dua hari setelah ditetapkan tersangka oleh KPK karena menyalahi prosedur izin tambang. Ia dinyatakan lulusan dengan predikat sangat memuaskan oleh Djaali.
Selang sehari, dua pejabat daerah Sulawesi Tenggara—anak buah Nur Alam—yakni Nasir Andi Baso (Kepala Bappeda) dan Sarifuddin Safaa (Asisten Setda Provinsi) juga menjalani ujian promosi doktor di jurusan yang sama. Sehari kemudian, Hado Hasina (Kepala Dinas Perhubungan Sulawesi Tenggara) dan Nur Endang Abbas (Kepala Badan Kepegawaian Daerah Sulawesi Tenggara) juga menggelar ujian promosi doktor di jurusan yang sama.
Keempat pejabat menempuh program doktoral di bawah promotor Djaali. Dari laporan Tim Evaluasi Kinerja Akademik (EKA) yang dibentuk Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti), disertasi keempat pejabat ini terindikasi hasil plagiat, begitu pula disertasi Nur Alam.
Sulit Mengakses Disertasi di Pusat Data
Dari disertasi para pejabat itu, tak semuanya bisa diakses di perpustakaan UNJ ataupun pascasarjana. Ada dua pusat data perpustakaan di UNJ: yang bisa diakses lewat daring melalui laman http://lib.unj.ac.id/ dan lewat luring di komputer perpustakaan pascasarjana.
Misalnya, pencarian disertasi Wiranto lewat pusat data daring. Saya tak bisa menemukannya meski dengan mengetik kata kunci judul dan nama. Begitu pula dalam pusat data luring yang hanya ada di perpustakaan Pascasarjana UNJ.
Selain milik Wiranto, disertasi milik Nur Alam, Sylviana Murni, Andi Nurpati, Fahmi Idris pun tidak ditemukan. Begitu pula disertasi empat pejabat Sulawesi Tenggara.
Lenyapnya disertasi ini dari pusat data diakui oleh Masirah, Kepala Unit Perpustakaan Pascasarjana UNJ.
Saat kasus dugaan plagiarisme di pascasarjana UNJ mencuat, salah seorang petugas dari bagian akademik UNJ mendatangi Masirah. Ia menanyakan soal disertasi kelima pejabat Sulawesi Tenggara yang diduga plagiat tersebut. Namun, saat dicari di pusat data, disertasi kelimanya tak ditemukan.
“Kita sudah input, tapi enggak ada,” kata Masirah kepada saya di perpustakaan Pascasarjana UNJ, 18 Agustus lalu.
Masirah menjelaskan, secara teknis, jika disertasi tidak ada dalam pusat data luring, sangat mungkin dokumen fisik disertasi pun tidak tersimpan di perpustakaan.
“Kalau mereka ujian, bagian akademik yang mengumpulkan disertasi. Setelah wisuda, bagian akademik yang membawa (disertasi) ke sini. Saya langsung input satu-satu datanya. Saya hanya menerima saja. Pokoknya yang sudah saya terima langsung saya input,” jelas Masirah.
Saya meminta salah seorang petugas perpustakaan pascasarjana mencarinya secara manual di rak-rak disertasi. Rupanya dua disertasi milik Wiranto dan Nur Alam tersimpan.
Ini terhitung janggal. Disertasi Nur Alam, misalnya, sempat hilang saat penyelidikan kasus dugaan plagiarisme, setahun lalu. Bahkan saat itu akses untuk mencari disertasi dibatasi, termasuk beberapa dosen dilarang ke perpustakaan pascasarjana.
Adanya kesulitan mengakses secara terbuka disertasi sebagian lulusan pascasarjana UNJ ini menjadi salah satu sorotan dalam rekomendasi Tim EKA.
Direktur Jenderal Kelembagaan Iptek & Dikti Patdono Suwigno merekomendasikan UNJ harus mengunggah secara digital (online) hasil karya melalui repository.
Rekomendasi itu dikirim kepada Menteri M. Nasir pada 8 Mei 2017 dan diterima oleh Rektor Djaali. Isinya, selain akses perpustakaan harus terbuka kepada publik, mendesak UNJ membatalkan ijazah dan mencabut gelar kepada mereka yang melakukan plagiat, termasuk kelima pejabat dari Sulawesi Tenggara tersebut.
Rekomendasi lain: mendesak UNJ menutup perkuliahan seluruh kuliah kelas kerjasama dengan 12 perguruan tinggi negeri termasuk kerjasama dengan Pemda.
Djaali membantah tudingan tim evaluasi dari Dikti bahwa kelima pejabat dari Sulawesi Tenggara adalah hasil dari kelas kerjasama dengan Pemda.
“Mereka itu mahasiswa biasa. Hanya pejabat-pejabat Pemda datang mendaftar sebagai mahasiswa. Tidak ada kerja sama itu,” ujar Djaali, 15 Agustus lalu.
===========
Keterangan foto: Gubernur nonaktif Sulawesi Tenggara Nur Alam saat menjalani pemeriksaan di Gedung KPK. Gelar doktor diterima Nur Alam dari Program Pascasarjana UNJ. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Penulis: Mawa Kresna
Editor: Fahri Salam
