Kepuasan Publik terhadap Kinerja Tiga Nama di Bursa Capres

tirto.id - Dalam pusaran nama-nama potensial calon presiden (capres) di Pemilu 2024, tiga nama termasuk mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan Menteri Pertahanan (Menhan) cum Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto masih bertengger di urutan teratas dengan elektabilitas tertinggi berdasarkan hasil berbagai survei.

Hal ini terlihat pada rangkuman Tim Riset Tirto terkait laporan 8 lembaga survei. Per Maret 2023, rata-rata angka elektabilitas Ganjar cenderung memimpin. Menurut survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada 7-11 Januari 2023, misalnya, elektabilitas Ganjar unggul di level 36,3 persen, disusul Anies (24,2 persen) dan Prabowo (23,2 persen).

Kendati begitu, berdasarkan survei LSI yang lebih baru, pada 31 Maret 2023 hingga 4 April 2023, elektabilitas Ganjar pada April 2023 sempat melorot dibanding survei pada bulan Januari dan Februari 2023.

Salah satu penyebabnya barangkali adalah pengumuman dibatalkannya Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20. Keputusan FIFA itu menyusul pernyataan Ganjar, di samping juga Gubernur Bali Wayan Koster, yang menolak kedatangan Timnas Israel untuk bermain di Piala Dunia U-20 di Bali.

Selain persoalan elektabilitas, mengingat dua nama capres punya posisi krusial di level daerah, kepuasan masyarakat terhadap bagaimana pemerintahan daerah berjalan jadi hal penting untuk diketahui.

“Tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintahan provinsi ini untuk melihat tingkat endorsement dukungan untuk calon presiden dan calon wakil presiden ke depan,” jelas Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda AR dalam acara rilis survei lembaganya, mengenai temuan kekuatan politik elektoral di 5 provinsi di Jawa, pada 15 Desember 2022.

Lantas, bagaimana gambaran persepsi publik seputar kinerja tiga nama yang namanya kerap disebut di bursa capres Pemilu 2024?

Kepuasan terhadap Kinerja Ganjar Unggul

Beriringan dengan tingginya angka elektabilitas Ganjar, hasil rekap survei Poltracking Indonesia menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Ganjar sebagai orang nomor satu di Jawa Tengah cukup tinggi, mengalahkan Anies, sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Dalam menilai tingkat kepuasaan terhadap kinerja gubernur, Poltracking Indonesia menyasar total 5.000 penduduk di Provinsi Jawa dengan masing-masing 1.000 responden setiap provinsi. Survei persepsi kepuasan kinerja gubernur itu dilangsungkan dalam rentang waktu 21 – 27 November 2022.

Di antara 5 provinsi Jawa yang disurvei Poltracking Indonesia, termasuk Banten, Jawa Barat, dan Jawa Timur, tingkat kepuasaan terhadap kinerja Ganjar tertinggi. Sedangkan Anies di posisi keempat setelah Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.

Lebih lanjut, persentase yang menyatakan puas (gabungan jawaban sangat puas dan cukup puas) terhadap kinerja Ganjar sebanyak 84,3 persen. Sementara masyarakat yang memilih kedua jawaban itu terhadap kinerja Anies selama menjabat Gubernur DKI Jakarta adalah 73,2 persen.

Prabowo: Menteri Terbaik Versi Masyarakat

Sementara itu, terkait Prabowo, Poltracking juga melakukan survei persepsi kepuasan kinerja menteri pada 26 November – 2 Desember 2022. Untuk survei ini, Poltracking Indonesia melibatkan 1.220 pemilih nasional. Jumlah responden yang menyatakan puas (gabungan jawaban sangat puas dan cukup puas) terhadap kinerja Prabowo sebagai Menhan adalah sebesar 61,4 persen.

Angkanya memang lebih rendah dari persentase masyarakat yang puas terhadap kinerja dari Anies dan Ganjar meskipun perlu dicatat bahwa jumlah responden kedua survei ini berbeda.

Meski Poltracking Indonesia mengungkap tingkat kepuasaan masyarakat terhadap kinerja Prabowo tak mencapai 70 - 80 persen seperti Ganjar dan Anies, persentase responden yang merasa puas atas kinerja Menhan itu tertinggi dibanding persepsi masyarakat terhadap kinerja menteri dan pejabat setingkat menteri dalam jajaran Kabinet Indonesia Maju.

Di belakang Prabowo ada Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno, Panglima TNI Andika Perkasa, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.

Temuan mengenai Prabowo sebagai menteri terbaik itu didukung pula oleh laporan lembaga survei Indo Barometer. Menurut rilis Indo Baremeter yang diterima Tirto, kebanyakan masyarakat atau sejumlah 12,4 persen responden menilai kinerja Prabowo paling bagus di antara menteri Jokowi-Ma’ruf lainnya.

Senada dengan laporan Poltracking Indonesia, menteri lain yang dinilai bagus menurut responden Indo Barometer yaitu Erick Thohir, Sandiaga Uno, dan Tri Rismaharini.

Survei Indo Barometer tersebut dilakukan pada 12 – 24 Februari 2023 dan melibatkan 1.190 responden yang tersebar di 33 provinsi di Indonesia.

Penilaian Kinerja Anies, Perbandingan Survei Poltracking dan LSI

Terkait pemerintahan di DKI Jakarta, selain Poltracking Indonesia, Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada Oktober tahun lalu atau pasca lengsernya Anies pun melakukan jajak pendapat publik. Hasilnya tak jauh berbeda dengan temuan Poltracking Indonesia, bahwa mayoritas warga DKI Jakarta merasa puas atas kinerja Anies.

Sebanyak 80,9 persen responden LSI, dibanding 73,2 persen responden Poltracking Indonesia menyatakan “sangat puas” dan “cukup puas” dengan kerja Anies selama menjabat sebagai Gubernur ibu kota negara ini.

Sepenuturan Djayadi Hanan selaku Direktur Eksekutif LSI saat webinar peluncuran survei LSI tersebut, apa saja yang dilakukan oleh Anies di Jakarta selama 5 tahun itu bisa menjadi modal, baik modal positif maupun negatif dalam proses politik selanjutnya. Dengan kata lain, persepsi publik yang menyatakan puas terhadap kinerja Anies bisa jadi bekal untuk pemilihan presiden nanti.

Adapun survei LSI sendiri melibatkan lebih sedikit partisipan ketimbang Poltracking Indonesia, yakni sebanyak 610 penduduk Jakarta berumur 17 tahun atau lebih, atau yang sudah menikah saat survei dilakukan.

Bicara lebih jauh tentang evaluasi kinerja pemerintahan DKI Jakarta, masih menurut survei LSI, warga kebanyakan menilai puas atas kesediaan sarana kesehatan, pelayanan administrasi umum seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Akta Kelahiran, serta tersedianya sarana pendidikan. Sebaliknya, warga banyak tidak puas dengan kinerja pemerintah DKI Jakarta atas upaya-upayanya mengatasi kemacetan.