Masuk tirto.id
tirto.id - Fraksi PDI Perjuangan di DPR RI menyatakan sikap bulat untuk menggunakan hak menyatakan pendapat (HMP) guna menindaklanjuti polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Keputusan tersebut diambil dalam rapat pleno fraksi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Ketua Fraksi PDIP DPR RI, Utut Adianto, mengatakan rapat pleno tersebut dihadiri 102 dari total 110 anggota Fraksi PDIP. Setelah bertukar pandangan, seluruh peserta rapat sepakat membawa persoalan tersebut melalui jalur konstitusi dengan menggunakan HMP.
“Kami bertukar pikiran dan kami sudah mengambil jalan politik, bahwa kita mengambil jalan konstitusi. Kami tidak menghitung berapa, tetapi Fraksi PDI Perjuangan menyatakan akan mengambil jalan konstitusi dengan hak menyatakan pendapat,” ujar Utut.
Utut tidak merinci jumlah anggota fraksi yang telah membubuhkan tanda tangan dalam usulan HMP. Namun, ia menegaskan keputusan politik tersebut telah disepakati bersama, sejalan dengan karakter partai yang menerapkan disiplin organisasi.
“Sepakat! Karena kita ini kan memang geleide democratie, demokrasi kita terpimpin. Jadi satu iya, semuanya,” kata Utut.
Terkait dasar pertimbangan pengajuan HMP, Utut menyebut fraksi telah menyiapkan sejumlah poin yang merujuk pada Pasal 77B.
Utut belum memastikan kapan keputusan fraksi akan disampaikan secara formal kepada pimpinan DPR maupun mulai dibahas dalam forum resmi parlemen.
Ia mengatakan usulan HMP harus terlebih dahulu disampaikan kepada pimpinan DPR sebelum dapat ditindaklanjuti melalui rapat Badan Musyawarah (Bamus).
Ia menyebut tahapan tersebut sebagai bagian dari mekanisme dan teknis administratif. Menurutnya, keputusan politik untuk menggunakan hak konstitusional itu merupakan persoalan yang lebih utama.
“Yang paling sulit di politik itu kan keputusan politiknya. Kami telah sepakat mengambil langkah konstitusi,” ujarnya.
Sebelumnya, usulan penggunaan HMP terkait Gibran telah bergulir di DPR dengan dukungan anggota dari berbagai fraksi.
Anggota DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera, menyebut hampir 50 anggota dewan telah menandatangani usulan tersebut.
Gibran, pada Selasa (10/11/2026) juga menemui Presiden Prabowo Subianto dan menyampaikan niat untuk mengundurkan diri menyusul dinamika putusan MK dan MA.
Penulis: Khizbulloh Huda
Editor: Bayu Septianto
