Demo Jogja 10 November: 64 Aduan LBH dan 157 Orang Ditangkap

tirto.id - Aksi demonstrasi yang berlangsung di Yogyakarta pada Selasa (10/11/2026) berujung pada penangkapan 157 orang oleh Polda DIY. Tim Hukum Barisan Advokasi Rakyat untuk Demokrasi dan Keadilan (BARA ADIL) mencatat sedikitnya 64 aduan masuk melalui hotline mereka hingga pukul 03.50 WIB pada Rabu dini hari.

Demo Jogja awalnya berlangsung damai, namun situasi berubah menjadi tidak kondusif. Kericuhan yang terjadi di sekitar kawasan Malioboro hingga Kantor DPRD DIY tersebut diikuti dengan pengerahan aparat keamanan dan penangkapan sejumlah orang.

Polda DIY sendiri dalam rilis resmi pada Rabu (11/11/2026) pukul 16.00 WIB, menyatakan telah menangkap 157 orang orang, yang diduga terlibat dalam aksi anarkis dan perusakan fasilitas umum.

Data Aduan Demo Jogja 10 November

Berdasarkan siaran pers Tim Hukum Barisan Advokasi Rakyat untuk Demokrasi dan Keadilan (BARA ADIL) yang diunggah melalui akun Instagram @lbhyogyakarta, sebanyak 64 aduan diterima melalui hotline bantuan hukum hingga Rabu (11/11/2026) pukul 03.50 WIB.

Dari total tersebut, sebanyak 47 orang dilaporkan ditahan oleh aparat. Kemudian, terdapat 13 orang yang belum diketahui keberadaan maupun kabarnya setelah mengikuti demonstrasi, dua orang dilaporkan telah bebas atau pulang, sedangkan dua orang lainnya mengalami luka-luka hingga harus mendapatkan perawatan di rumah sakit.

Tim Hukum BARA ADIL juga menyebut terdapat sembilan massa aksi atau warga yang mendapatkan pertolongan pertama di RS Bethesda. Namun, identitas mereka belum dapat dipastikan saat pendataan awal sehingga belum masuk dalam data 64 aduan.

Dalam siaran pers yang sama, Tim Hukum BARA ADIL menyoroti tindakan aparat keamanan selama penanganan demonstrasi di Yogyakarta. Berdasarkan pengamatan di lapangan dan dokumentasi yang beredar di media sosial, mereka menilai terdapat dugaan pengerahan kekuatan secara berlebihan (excessive power) oleh kepolisian bersama TNI.

“Selain itu, berdasarkan data pengaduan, banyak penangkapan massa aksi dilakukan secara tidak proporsional, acak, dan disertai dugaan penyiksaan oleh aparat,” papar BARA ADIL.

Polda DIY Menangkap 157 Orang

Polda DIY melalui akun Instagram @poldajogja awalnya menyampaikan bahwa 104 orang ditangkap setelah kericuhan demonstrasi pada Selasa (10/11/2026) malam. Dari jumlah tersebut, 14 orang di antaranya merupakan anak-anak.

Jumlah tersebut kemudian bertambah menjadi 157, menurut keterangan Dirreskrimum Polda DIY, Kombes Pol Yani Permana, pada Rabu (11/11/2026).

Sebelumnya, kegiatan penyampaian pendapat yang berlangsung sejak siang hingga sekitar pukul 19.00 WIB disebut berjalan tertib dan aman.

Namun, situasi berubah sekitar pukul 20.07 WIB ketika sekitar 100 orang berkumpul di depan Kantor DPRD DIY. Kelompok tersebut diduga melakukan penyerangan dengan menembakkan petasan, melemparkan bom molotov, serta melemparkan batu ke area dalam gedung DPRD.

Merespons kejadian tersebut, Polda DIY mengerahkan empat Satuan Setingkat Kompi (SSK) Pasukan Huru-Hara (PHH) Brimob dan 60 personel Satuan Penindak Perusuh (SPP) Brimob. Pengerahan tersebut juga didukung kendaraan taktis roda dua dan satu unit kendaraan taktis roda empat.

Selain pasukan Brimob, kepolisian menerjunkan Satgas Penguatan Patroli Siaga Reserse (PAGAR) untuk melakukan penindakan dan menangkap orang-orang yang diduga terlibat dalam aksi anarkis. Kegiatan tersebut dilaksanakan di bawah kendali Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda DIY.

Orang-orang yang ditangkap dibawa ke posko satuan tugas di Gedung DPRD DIY untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Polisi menyatakan pemeriksaan dilakukan guna mengetahui peran masing-masing orang sekaligus mengungkap kemungkinan keterlibatan pihak lain.

Polda DIY juga mengungkapkan telah menyita sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan kericuhan tersebut. Barang bukti itu terdiri atas enam botol bom molotov, 12 buah petasan, tujuh botol berisi bensin, satu senjata tajam, satu ketapel, serta satu bungkus gotri yang diduga digunakan sebagai amunisi ketapel.

Kronologi Demo Jogja 10 November hingga Berujung Ricuh

Demonstrasi di Yogyakarta pada Selasa (10/11/2026) digelar oleh sejumlah elemen mahasiswa dan masyarakat sipil dalam rangka memperingati Hari Pahlawan. Massa berkumpul di kawasan Titik Nol Kilometer sejak siang hari untuk menyampaikan berbagai tuntutan kepada pemerintah.

Aksi tersebut melibatkan sejumlah kelompok, di antaranya Aliansi Jogja Memanggil (AJM), Forum BEM se-DIY, Front Mahasiswa Nasional (FMN) Yogyakarta, Aliansi UMY Bergerak, dan BEM Universitas Ahmad Dahlan (UAD). Mereka menyuarakan berbagai persoalan, mulai dari penurunan harga kebutuhan pokok, penghentian militerisasi, pengusutan kasus penembakan di Aceh dan Papua, hingga penanganan kebakaran hutan dan lahan.

Sebagian massa kemudian bergerak menuju Kantor DPRD DIY dan Kantor Gubernur DIY atau Kepatihan. Di depan gedung DPRD, peserta aksi menyampaikan orasi dan tuntutan. Pada sore harinya, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X juga menemui perwakilan massa dari Aliansi Jogja Memanggil di halaman Kepatihan.

Dalam pertemuan tersebut, massa menyampaikan sejumlah persoalan di Yogyakarta, termasuk kesenjangan ekonomi, upah minimum yang dinilai rendah, premanisme, kekerasan jalanan, hingga persoalan Stadion Mandala Krida. Mereka juga meminta pencabutan peraturan pembentukan Jaga Warga karena dinilai berpotensi menimbulkan konflik horizontal.

Dialog antara Sri Sultan dan perwakilan massa berlangsung sekitar setengah jam. Meski Sri Sultan menanggapi sejumlah tuntutan, sebagian peserta aksi menilai jawaban tersebut belum memberikan kepastian penyelesaian atas persoalan yang mereka sampaikan.

Menurut keterangan akun Instagram @humasjogja, sekitar pukul 19.15 WIB massa yang sejak sore memadati kawasan Titik Nol Kilometer mulai meninggalkan lokasi. Hal itu terjadi setelah Jogja Aliansi Memanggil membacakan tuntutannya dan mobil komando kembali ke titik keberangkatan.

Setelah massa demonstrasi yang sebelumnya menyampaikan aspirasi mulai meninggalkan kawasan Titik Nol Kilometer, situasi berbeda terjadi di sekitar Kantor DPRD DIY. Menurut keterangan Polda DIY, sekitar pukul 20.07 WIB terdapat kelompok sekitar 100 orang yang berkumpul dan diduga melakukan penyerangan ke area gedung DPRD.

Situasi di sekitar Kantor DPRD DIY semakin memanas. Kelompok tersebut disebut melemparkan batu, menembakkan petasan, serta melemparkan bom molotov ke area gedung DPRD.

Polisi dilaporkan menembakkan gas air mata serta menyemprotkan air menggunakan kendaraan water cannon. Di sisi lain, sebagian massa melakukan perlawanan dengan melemparkan batu dan kembang api ke arah petugas.

Penembakan gas air mata dan penggunaan water cannon tersebut kemudian diikuti dengan upaya aparat membubarkan massa. Polisi mengerahkan pasukan berseragam lengkap untuk mendorong peserta aksi meninggalkan kawasan Kantor DPRD DIY. Namun, situasi justru berkembang dan kericuhan dilaporkan meluas ke sejumlah titik di Yogyakarta.

Polda DIY menyatakan mengerahkan empat Satuan Setingkat Kompi (SSK) Pasukan Huru-Hara (PHH) Brimob dan 60 personel Satuan Penindak Perusuh (SPP) Brimob. Selain itu, Satgas Penguatan Patroli Siaga Reserse (PAGAR) turut diterjunkan untuk melakukan penindakan dan mengamankan orang-orang yang diduga terlibat dalam aksi anarkis.

Sekitar pukul 21.00 WIB, petugas melakukan pendorongan massa hingga kawasan Tugu Golong-Gilig atau Tugu Pal Putih. Sepuluh menit kemudian, personel masih bertahan dengan membentuk barikade di sekitar kawasan tersebut. Hingga pukul 22.37 WIB, aparat masih bersiaga menyusul adanya laporan pelemparan petasan dari kelompok massa.

Kericuhan juga dilaporkan meluas ke sejumlah titik, termasuk Jalan Margo Utomo, sekitar Pasar Kranggan, Jalan Jenderal Soedirman, hingga Bundaran UGM. Dokumentasi kejadian tersebut kemudian beredar di media sosial pada Rabu dini hari.

Sejumlah video memperlihatkan jalanan dipenuhi asap gas air mata dan pergerakan aparat di sejumlah kawasan termasuk ke area kampus UGM.

Pada Rabu (11/11/2026), UGM mengeluarkan pernyataan resmi bahwa pihaknya sedang melakukan pendataan, penelusuran keberadaan, dan verifikasi kondisi mahasiswa yang terdampak aksi.

UGM juga menyatakan akan mengupayakan pendampingan hukum bagi mahasiswa yang ditangkap. Sementara itu, FISIPOL UGM mengeluarkan pernyataan yang mengecam tindakan represif aparat dan menyinggung kekerasan serta intimidasi, termasuk yang terjadi di lingkungan kampus.

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Di sisi lain, Polda DIY membantah aparat masuk ke dalam kampus UGM. Menurut kepolisian, penindakan berlangsung sampai bundaran di depan UGM, bukan di dalam area kampus.