Masuk tirto.id
tirto.id - Universitas Gadjah Mada (UGM) melakukan pendataan mahasiswa yang melakukan aksi unjuk rasa di wilayah Yogyakarta pada Selasa (10/11/2026) kemarin. Pendataan dilakukan terutama terhadap mahasiswa yang ditangkap aparat keamanan imbas demo berujung ricuh hingga Rabu (11/11/2026) dini hari.
"Sehubungan dengan adanya laporan mengenai mahasiswa yang diamankan oleh aparat dalam peristiwa tersebut, UGM tengah melakukan pendataan, penelusuran keberadaan, serta verifikasi kondisi mahasiswa yang terdampak," jelas Rektor UGM, Prof. Ova Emilia, dalam keterangannya dilansir dari situs resmi UGM, Rabu (11/11/2026).
Ova mengatakan pihak Rektorat UGM juga berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk memastikan keberadaan dan kondisi mahasiswa serta mengupayakan pendampingan yang diperlukan.
Pihak UGM juga akan memberikan pendampingan hukum terhadap mahasiswa yang ditangkap aparat keamanan.
"Apabila terdapat mahasiswa UGM yang ditangkap atau diamankan, universitas akan mengupayakan segala langkah yang diperlukan untuk memastikan terpenuhinya hak-hak mereka, termasuk memberikan pendampingan hukum dan berkoordinasi dengan pihak berwenang," terang Ova.
Ova mengatakan UGM menolak segala bentuk tindakan kekerasan terhadap sivitas, baik dalam penyampaian aspirasi maupun dalam proses pengamanan aksi. Ia menegaskan bahwa setiap tindakan pengamanan oleh aparat harus dilakukan berdasarkan ketentuan hukum, mengedepankan prinsip legalitas dan proporsionalitas, serta menghormati hak asasi manusia.
"UGM akan terus mengupayakan langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi mahasiswa dan memastikan hak-hak mereka terpenuhi," jelas Ova.
UGM memandang kebebasan menyampaikan pendapat secara damai sebagai bagian penting dari kehidupan demokrasi dan merupakan hak konstitusional setiap warga negara, termasuk mahasiswa. Sebagai institusi pendidikan tinggi, UGM berkomitmen menjaga ruang akademik yang terbuka, kritis, dan demokratis, serta menghormati partisipasi sivitas termasuk mahasiswa dalam kehidupan publik.
UGM, kata Ova, meyakini bahwa universitas memiliki tanggung jawab untuk menjaga ruang demokrasi, termasuk memastikan bahwa perbedaan pendapat, kritik, dan penyampaian aspirasi dapat berlangsung secara damai tanpa ancaman kekerasan.
"Kampus harus tetap menjadi ruang aman bagi kebebasan berpikir, berekspresi, dan menyampaikan kritik. Komitmen terhadap demokrasi tidak berhenti pada pengakuan atas kebebasan berpendapat, tetapi juga harus diwujudkan melalui perlindungan terhadap mereka yang menggunakan hak tersebut," tegas Ova.
Sikap Tegas Fisipol UGM: Kecam Represif hingga Intimidasi Aparat
Pendampingan terhadap mahasiswa yang ditangkap aparat keamanan juga diberikan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) UGM.
Dekan Fisipol UGM, Prof. Dr. Gabriel Lele, mengatakan pihaknya mendukung langkah Rektorat UGM dalam melakukan pendataan dan verifikasi kondisi mahasiswa yang terdampak aksi unjuk rasa, hingga meminta jaminan akses informasi, layanan kesehatan, dan pendampingan hukum.
Menurut Gabriel, aksi unjuk rasa berujung tindakan represif aparat kepolisian menjadi persoalan serius, terutama terkait keselamatan mahasiswa, kebebasan menyampaikan pendapat, dan perlindungan ruang sipil dalam kehidupan demokrasi.
"Fisipol UGM berdiri bersama mahasiswa dalam menyampaikan aspirasi, kritik, dan kegelisahan terhadap penyelenggara negara sebagai bagian dari kehidupan demokrasi," ujar Gabriel dalam keterangannya dilansir dari situs resmi Fisipol UGM, Rabu (11/11/2026).
Fisipol UGM mendesak pemerintah untuk menjamin kebebasan berpendapat setiap warga negara tanpa tekanan, intimidasi, ancaman, maupun tindakan represif dalam menyampaikan aspirasi di ruang publik.
Fisipol UGM, kata Gabriel, juga mengecam segala bentuk tindakan represif, kekerasan, dan intimidasi terhadap massa aksi, termasuk yang terjadi di lingkungan kampus.
"Kampus harus dihormati sebagai ruang aman bagi sivitas akademika untuk menjalankan kebebasan akademik dan menyampaikan aspirasi," terang Gabriel.
Fisipol UGM tegas menuntut pembebasan mahasiswa yang ditangkap serta dibukanya akses bantuan hukum secara penuh dan tanpa hambatan bagi seluruh mahasiswa yang menjalani proses pemeriksaan maupun penahanan.
Menutup rilisnya, Gabriel mengatakan pihaknya berkomitmen untuk terus mengupayakan pendampingan dan koordinasi guna memastikan keselamatan peserta aksi unjuk rasa.
"Kami percaya bahwa keberanian berpikir kritis, kebebasan berpendapat, dan perjuangan melawan ketidakadilan merupakan bagian penting dari kehidupan demokrasi yang harus terus dirawat dan dilindungi," pungkasnya.
Demonstrasi massa di Yogyakarta pada Selasa (10/11/2026) berakhir ricuh. Aksi unjuk rasa dilaporkan jadi makin ricuh setelah memasuki malam hari dan terus berlangsung hingga dini hari. Lebih dari 100 orang ditangkap polisi imbas aksi tersebut.
Aksi unjuk rasa yang digelar di Yogyakarta itu dilakukan oleh kelompok mahasiswa dan elemen masyarakat sipil lainnya. Pada momen Hari Pahlawan tersebut, mereka berkumpul di Titik Nol Kilometer sejak siang hari.
Aksi protes semula berlangsung damai. Massa aksi menuntut perbaikan keadaan pada sebagian isu, termasuk penarikan militer, pengusutan kasus penembakan di Aceh dan Papua, hingga kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Akan tetapi, pada malam hari, unjuk rasa berubah ricuh. Kericuhan terus berlangsung hingga Rabu (11/11) dini hari.
Editor: Mochammad Fajar Nur
