Aksi Rakyat Bela Indonesia: Ajukan 5 Tuntutan, Singgung Gibran

tirto.id - Sejumlah tokoh nasional dan pimpinan organisasi masyarakat menggelar Aksi Rakyat Bela Indonesia di Lapangan Masjid Agung Al-Azhar, Jakarta Selatan, Minggu (8/11/2026). Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan lima tuntutan. Isinya antara lain menyinggung persoalan oligarki, pengelolaan aset negara, penegakan hukum, hingga dugaan pengkhianatan terhadap bangsa dan negara.

Ketua Pelaksana Aksi Rakyat Bela Indonesia, Bachtiar Nasir, dalam pidatonya menilai kondisi Indonesia saat ini sedang tidak baik-baik saja. Ia menyinggung dugaan penyadapan terhadap Presiden, disebutnya sebagai bentuk pengkhianatan dan ancaman terhadap keutuhan serta kepemimpinan negara.

“Sekarang ada yang sedang mengancam keutuhan dan kepemimpinan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lawan atau biarkan? Tumpas atau biarkan? Mereka pengkhianat atau bukan? Sudah jadi teroris atau tidak?” ujar Bachtiar dalam siaran langsung melalui kanal YouTube Aksi Rakyat Bela Indonesia, Minggu (8/11/2026).

Dalam aksi tersebut, penyelenggara menyampaikan lima tuntutan rakyat. Pertama, menyerukan persatuan seluruh elemen masyarakat untuk membela Indonesia tanpa membedakan latar belakang.

Kedua, mengajak rakyat bersatu melawan pihak-pihak yang dianggap mengkhianati bangsa dan negara.

Bachtiar turut menyinggung dugaan penyadapan yang menurutnya menggunakan uang rakyat untuk kepentingan pihak tertentu.

“Bayangkan menyadap pakai uang rakyat hanya untuk kepentingan dia, karena dia tidak ingin kehilangan kenyamanannya setelah berkuasa begitu lama. Ini orang serakah atau tidak?” kata Bachtiar.

Ketiga, rakyat diminta bersatu melawan oligarki dan penguasaan aset-aset negara, termasuk pihak-pihak yang dinilai mendukung praktik tersebut.

Bachtiar juga menyinggung praktik politik selama satu dekade terakhir yang menurutnya telah memecah belah bangsa dan memperkaya segelintir orang.

“Negara ini adalah negara yang berdaulat dan rakyat mulai sekarang tidak akan tinggal diam. Setelah 10 tahun merajalela, memecah belah bangsa, melakukan politik belah bambu, memperkaya segelintir orang, masih mau tiga periode dan dipaksakan dengan dinastinya yang haram memimpin Indonesia,” ujarnya.

Keempat, massa menuntut penegakan Pasal 33 UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Tuntutan ini berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam serta penyelamatan aset-aset negara agar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Bachtiar menilai pengelolaan sumber daya alam selama ini belum memberikan manfaat yang sebanding bagi rakyat.

“Rakyat sekarang melihat dan cuma mendapat asapnya. Rakyat sakit paru-paru, dia yang ngambil duitnya dan dia ekspor tidak bayar pajak ke negara, negara tetangga yang diperkaya,” katanya.

Kelima, massa mendesak penegakan hukum secara konsisten, terutama dengan menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).

Tamsil Linrung Singgung Pemakzulan Gibran

Dalam aksi tersebut, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Tamsil Linrung, turut menyinggung persoalan kedudukan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Tamsil menyatakan akan membawa aspirasi yang disampaikan dalam aksi tersebut ke DPD RI. Salah satu isu yang disorot adalah desakan agar kedudukan Gibran sebagai wakil presiden ditinjau kembali.

Menurut Tamsil, persoalan tersebut perlu segera diselesaikan karena dinilai dapat membebani posisi Presiden Prabowo Subianto.

“Karena ini tidak boleh berlalu-lalu. Ini akan memberatkan posisi Presiden kalau dia terus-menerus didampingi oleh wakil yang sudah tidak memenuhi syarat. Bahkan tidak pernah memenuhi syarat sejak awal,” ujar Tamsil dalam acara tersebut.

Ia juga menyinggung kemungkinan munculnya gerakan masyarakat yang meminta Gibran diturunkan dari jabatannya. Tamsil mengaku telah berkonsultasi dengan pakar hukum tata negara Jimly Asshiddiqie terkait persoalan tersebut.

Tamsil menilai penyelesaian persoalan itu tidak perlu menunggu waktu terlalu lama. Ia bahkan berharap prosesnya dapat diselesaikan dalam waktu dekat.

“Harus selesai dan kalau bisa minggu depan sudah selesai ketika reses DPR sudah selesai. Karena tidak perlu proses yang berat, tidak perlu ada hak angket, karena sudah jelas keputusan MK. Cukup menjadikan keputusan MK dan MA itu sebagai basis,” katanya.

Sejumlah Tokoh Hadir dalam Aksi

Sejumlah tokoh nasional dan pimpinan organisasi masyarakat turut hadir dalam Aksi Rakyat Bela Indonesia.

Mereka di antaranya Ketua Dewan Pembina Yayasan Pesantren Islam (YPI) Al Azhar, Jimly Asshiddiqie; Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Seni Budaya, Erick Yusuf; serta Wakil Ketua DPD RI, Tamsil Linrung.

Hadir pula mantan Staf Khusus Menteri BUMN, Said Didu; Ketua Umum Pimpinan Pusat Al-Irsyad Al-Islamiyyah, Faisol Nasar; serta Presiden Lajnah Tanfidziyah Pimpinan Pusat Syarikat Islam (SI), Ferry Juliantono.