Penjurusan SMA akan Berlaku Lagi, Perlu Relevan & Adaptif

tirto.id - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) berencana memberlakukan kembali sistem penjurusan di jenjang sekolah menengah atas (SMA). Sejauh ini, penjurusan masih akan mengikuti rumusan klasik dengan pilihan ilmu pengetahuan alam (IPA), Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), dan Bahasa. Rencana ini disebut bakal dimulai pada tahun ajaran 2027/2028.

Kebijakan ini memutar balik arah Kurikulum Merdeka yang berlaku sejak era Nadiem Makarim yang menghapus sekat penjurusan. Pada 2021, sistem penjurusan di SMA dihapus dengan argumentasi memberi siswa kemerdekaan meracik mata pelajaran lintas minat sesuai kebutuhan masa depan.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mandikdasmen), Abdul Mu’ti, menjelaskan langkah ini diambil karena pengetahuan dasar mahasiswa baru dewasa ini dinilai belum sesuai harapan. Oleh karena itu, penguatan pengetahuan dasar di bangku SMA dianggap krusial dan perlu diselaraskan dengan Tes Kemampuan Akademik (TKA) untuk seleksi masuk kampus.

"Dengan dibukanya kembali jurusan, kami tentu saja berharap agar para murid, khususnya SMA, memiliki basic knowledge yang lebih baik sehingga ketika mereka masuk ke jenjang perguruan tinggi akan lebih siap lagi sesuai dengan bidang keilmuannya," ujar Mu’ti di Jakarta, Kamis (5/11/2026).

Mu'ti turut membuka peluang modifikasi penjurusan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan kiwari secara bertahap. Skema teknisnya pun masih digodok di internal Kemendikdasmen. Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen, Toni Toharuddin, menyebut rincian dan mekanisme penjurusan belum dapat dibuka ke publik dalam waktu dekat.

"Sedang disiapkan, belum bisa disampaikan detailnya sampai akhir tahun ini," kata Toni singkat ketika dihubungi oleh Tirto, Selasa (10/11/2026).

Tuntutan Lintas Disiplin di Era Ekonomi Digital dan AI

Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G), Satriawan Salim, menjelaskan kebijakan penjurusan SMA pada dasarnya masih memiliki landasan hukum melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan yang hingga kini belum dicabut.

"Melalui penjurusan ini, tentu pembelajaran akan lebih fokus, lebih mendalam sesuai dengan minat bakat murid. Nah, ini tentu akan mengembangkan potensi dari murid-murid tersebut tentu mendorong mereka juga, memotivasi mereka juga untuk belajar sesuai dengan subjek yang mereka minati gitu ya," kata Satriawan via pesan suara kepada Tirto, Senin (9/11/2026).

Ketentuan mengenai penjurusan dalam aturan tersebut tertuang dalam Pasal 79 PP Nomor 17/2010. Ayat (1) pasal tersebut mengatur bahwa penjurusan pada jenjang SMA, madrasah aliyah (MA), atau sederajat berbentuk program studi yang berfungsi memfasilitasi kebutuhan pembelajaran serta menyiapkan kompetensi peserta didik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi.

Lalu, ayat (2) merincikan program studi tersebut terdiri atas jurusan IPA, IPS, Bahasa, Keagamaan, serta program studi lain yang diperlukan masyarakat untuk mendukung peningkatan kompetensi murid.

Meski secara regulasi sah dan dapat membantu guru merancang pembelajaran yang lebih mendalam sesuai karakteristik kelompok siswa, Satriwan mengingatkan skema penjurusan yang terpaku pada tiga jurusan klasik berpotensi mempersempit pilihan murid.

Menurut Satriwan, lanskap pekerjaan masa depan—mulai dari ekonomi digital, pengembangan kecerdasan buatan, hingga industri kreatif—tidak lagi berdiri di atas satu kacamata keilmuan. Sektor ekonomi digital dan industri kreatif, misalnya, menuntut perpaduan logika matematika, penguasaan teknologi, komunikasi, hingga kepekaan sosiologis sekaligus.

"Karena dunia kerja modern membutuhkan kemampuan yang sifatnya lintas disiplin ilmu," terang Satriawan.

Satriawan mencontohkan berbagai persoalan global hari ini—mulai dari kemiskinan, perubahan iklim, kesehatan, hingga etika AI—mustahil dipecahkan hanya dengan keilmuan eksakta atau sosial semata. Oleh sebab itu, P2G mendesak agar sistem penjurusan dirombak lebih kontekstual dan tidak kembali ke pola lama yang kaku.

"Harus ada program penjurusan yang lebih adaptif, yang lebih futuristik," tegas Satriawan.

Sebagai jalan tengah, Satriawan menyarankan sistem penjurusan dapat mengakomodasi bidang-bidang baru dengan membuka jurusan multidisiplin atau menyediakan skema lintas jurusan. Namun, dia mewanti-wanti penambahan variasi jurusan menuntut pemenuhan infrastruktur, laboratorium, dan pemerataan guru secara mutlak.

Sejauh ini, berdasarkan data dari Portal Data Pendidikan Kemendikdasmen, jumlah guru SMA/sederajat tercatat sebanyak 465.787. Sementara itu, jumlah murid jenjang tersebut berada di angka 8.141.631 yang tersebar di 26.280 SMA seluruh Indonesia.

Bagi Satriawan, walaupun murid diberikan kebebasan memilih, tujuan penjurusan tak akan terpenuhi bila kuantitas gurunya terbatas. Dia pun meminta Kemendikdasmen membuka evaluasi Kurikulum Merdeka secara transparan serta melibatkan organisasi profesi guru, pakar, LPTK, hingga dunia usaha dalam merancang struktur penjurusan baru.

“Oleh karena itu, kami meminta kepada Kemendikdasmen yang pertama adalah kemukakan juga kepada publik bagaimana hasil evaluasi pelaksanaan Kurikulum Merdeka selama ini yang tidak ada penjurusan," ujar Satriawan.

Di sisi lain, Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji, menilai kembalinya penjurusan membuktikan rapuhnya arah kebijakan pendidikan nasional yang gemar dibongkar pasang kebijakan seiring pergantian menteri.

"Wacana hidup-mati kebijakan—seperti isu bongkar pasang kurikulum, status zonasi, hingga penjurusan—terus berulang dan membuat ekosistem pendidikan kita seperti kelinci percobaan," kata Ubaid melalui aplikasi perpesanan kepada Tirto, Senin (10/11/2026).

Menurut Ubaid, perubahan kebijakan yang mendadak tanpa evaluasi berbasis data selalu mengorbankan siswa, guru, dan orang tua yang dipaksa beradaptasi di tengah ketidakpastian. Baginya, perdebatan soal relevansi penjurusan ini tidak akan pernah tuntas selama akar persoalannya dibiarkan, yaitu ketiadaan peta jalan pendidikan nasional yang mengikat lintas rezim pemerintahan.

"Arah transformasi pendidikan tidak boleh lagi diubah semena-mena hanya karena ada pergantian pejabat atau menteri," sambung Ubaid.

Perlu Penyesuaian Penjurusan SMA

Pakar pendidikan sekaligus dosen Universitas Negeri Semarang (UNNES), Edi Subkhan, menilai wacana Kemendikdasmen mengembalikan penjurusan di jenjang SMA merupakan sebuah langkah mundur. Menurut Edi, tren di banyak negara maju saat ini justru meninggalkan sekat penjurusan kaku dan beralih memberikan keleluasaan bagi siswa untuk memilih mata pelajaran sesuai minat serta kemampuan mereka sebagai bekal studi lanjut maupun terjun ke dunia kerja.

Penjurusan IPA, IPS, dan Bahasa itu kalau dirunut ke belakang kan berdasarkan pada perbedaan rumpun keilmuan sains, sosial, dan humaniora. Nah, sekarang ilmu pengetahuan sudah berkembang bahkan lintas bidang keilmuan," jelas Edi via aplikasi perpesanan kepada Tirto, Selasa (10/11/2026).

Bagi Edi, banyak program studi di perguruan tinggi saat ini—seperti psikologi, ilmu pendidikan, pendidikan dasar, hingga seni dan desain—tidak lagi bisa disederhanakan berdasarkan ilmu tertentu, tetapi menuntut kombinasi nalar sains, sosial, dan kreativitas sekaligus.

Oleh karena itu, membatasi siswa hanya pada kotak IPA, IPS, dan Bahasa justru akan membuat kurikulum SMA kembali kaku serta mempersempit ruang eksplorasi siswa dalam menyiapkan fondasi keilmuan yang beragam.

Sebagai alternatif, Edi menawarkan skema bertahap yang menitikberatkan pada fondasi keilmuan luas agar siswa adaptif terhadap perubahan dunia kerja yang cepat. Idealnya, kelas X difokuskan pada penguatan dasar pengetahuan umum yang luas, kelas XI mulai diarahkan pada pendalaman materi, dan kelas XII difokuskan pada pilihan mata pelajaran yang relevan untuk persiapan studi lanjut atau kelulusan.

Agar sistem fleksibel ini berjalan efektif, diperlukan sinergi erat antara program studi di perguruan tinggi dan sekolah untuk memetakan mata pelajaran prasyarat sehingga guru dapat membimbing siswanya.

"Untuk keperluan studi lanjut di perguruan tinggi, perlu kerja sama antara kampus, terutama prodi-prodi, untuk memberikan informasi terkait mata pelajaran apa saja yang dapat atau perlu dipilih kalau mau studi lanjut ke prodi tertentu," ujar Edi.

Pandangan berbeda disampaikan pengamat pendidikan sekaligus anggota Tim Penyusun Kurikulum 2013, Darmaningtyas. Dia menilai kembalinya penjurusan sejak SMA justru sangat realistis dengan kondisi riil sekolah di Indonesia, sekaligus krusial bagi penguatan spesialisasi keilmuan.

Darmaningtyas menyebut penghapusan jurusan pada Kurikulum Merdeka sebelumnya sekadar gimmick kebijakan. Dalam praktiknya, ketiadaan jurusan membuat manajemen sekolah kewalahan mengatur ruang laboratorium dan mendistribusikan beban kerja guru agar memenuhi syarat minimal 24 jam mengajar per minggu demi pencairan tunjangan profesi.

"Tanpa penjurusan atau peminatan itu memang memberikan kebebasan kepada murid untuk mengambil mata pelajaran yang diminati, tapi sulit tata kelolanya," ungkap Darmaningtyas via pesan tertulis kepada Tirto.id, Selasa (10/11/2026).

Dari sisi kesiapan studi lanjut, spesialisasi sejak SMA dinilai mendesak jika pemerintah ingin mendorong penguatan bidang sains, teknologi, teknik, seni, dan matematika (STEAM). Tanpa penjurusan yang jelas, perguruan tinggi kesulitan menjaring calon mahasiswa dengan fondasi eksakta yang memadai.

Darmaningtyas mengungkapkan, saat ini lebih dari 4 persen mahasiswa di perguruan tinggi negeri (PTN) kuliah di program studi yang tidak sejalan dengan mata pelajaran pilihan mereka semasa SMA.

"Ini menyiksa diri dan menyiksa dosen yang harus kerja ekstra untuk memahamkan si mahasiswa seperti itu," tutup Darma.