tirto.id - Menteri BUMN Erick Thohir menuturkan, dirinya sudah berdiskusi dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasti Luhut Pandjaitan, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Komisi IV DPR terkait impor KRL.
Erick mengatakan, pemerintah akan melihat kapasitas produksi PT INKA sebelum memutuskan impor. PT INKA adalah perusahaan BUMN yang memproduksi gerbong KRL.
Produk dari PT INKA memiliki dua kualitas yakni versi dalam negeri dan ada yang bekerja sama dengan perusahaan produsen gerbong terbaik di dunia yaitu Stadler.
“Tentu kita lihat, kapasitas produksinya berapa, transparan saja silahkan di audit. Misalnya PT INKA sanggupnya memproduksi sebanyak dua ribu dan mencukupi seluruh kebutuhan jangan impor,” tutur Erick di Kantor BUMN, Jakarta, Rabu (3/5/2023).
Erick menambahkan, terdapat catatan bahwa EBIDTA INKA saat ini masih negatif, maka diperlukannya sebuah dukungan cashflow kepada INKA. Namun, jika cashflow nya tidak ketemu maka tidak mungkin memproduksi jumlah yang dibutuhkan.
“Kita harus menghitung ulang kebutuhan gerbongnya berapa. Saya menolak impor jika terjadi mark up dan saya akan minta BPKP untuk audit ulang jika memang terjadi mark up. Namun, kalau kita membutuhkan impor maka kita terbuka, tetapi perlu duduk dengan data yang sama, dan kalau ada korupsi saya akan sikat,” ungkap Erick.
Menurut Erick hal yang sama juga berlaku kepada PT KCIC, jika memang impor dilakukan secara mark up, maka ia akan menentang keras impor tersebut.
“Sama, saya bikin statement keras kepada PT KCIC mengenai kereta cepat, saya bilang sekali lagi kalau ini terjadi mark up di proyek kita, kita sikat. Kita sudah terbukti kok seperti Garuda, ASABRI, Jiwasraya kita amankan,” katanya.
Masalah selanjutnya menurut Erick ialah, adanya perang antara Rusia dengan Ukraina. Hal tersebut membuat harga besi semakin mahal.
“Pembangunan sekarang lebih mahal, coba saja bangun rumah pasti lebih mahal sekarang, dan kalau kita lihat juga salah satu income terbesar Indonesia juga dari hilirisasi nikel untuk baja,” ungkapnya.
Maka dari itu, Erick meminta kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI untuk membuat proyeksi pertumbuhan penumpang ke depannya pasca COVID-19.
“Saya sudah minta KAI untuk membuat proyeksi pertumbuhan penumpang ke depannya pasca COVID-19, karena pada saat pandemi angka penumpangnya tidak sama dengan hari ini,” jelasnya.
Erick percaya bahwa salah satu solusi transportasi publik adalah kereta. Sebab, jika Indonesia mau menekan penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi ketergantungan pada impor BBM selain juga mendukung peralihan kepada kendaraan listrik.
“Karena itu kita bicara dengan Jepang, apalagi nanti ada G7, kita bicara bagaimana memetakan ulang kondisi perkeretaapian yang ada di Jawa, Sumatera, dan Madura,” ungkapnya.
“Pemerintah Belanda dulu menjajah dan pernah melakukan (Pembangunan lintasan) kereta api. Jangan-jangan masih ada titik-titiknya. Nah ini kita harus berfikir ulang kenapa? Karena saya rasa fasilitas kendaraan umum atau kendaraan publik ini menjadi prioritas negara,” tambahnya.
Erick mengungkapkan, transportasi publik akan menjadi prioritasnya ke depan, karena tidak mungkin pemerintah mendorong kendaraan pribadi.
Penulis: Hanif Reyhan Ghifari
Editor: Anggun P Situmorang
