tirto.id - Depan Balai Kota DKI Jakarta lebih ramai dari biasanya, Kamis (12/12/2019) sore. Sejumlah orang yang mengaku berasal dari Gerakan Pemuda Islam (GPI) membakar ban sampai dua kali, menggedor-gedor gerbang, dan nyaris memblokir jalan jika tidak dihentikan polisi.
Musababnya adalah Pemprov DKI mengizinkan pentas musik EDM bernama Djakarta Warehouse Project (DWP) yang akan digelar pada 13-15 Desember 2019 di Kemayoran.
Ketua GPI Jakarta Rahmat Himran, mengatakan mereka menolak DWP karena itu adalah acara "maksiat yang dipenuhi dengan seks bebas dan minum-minuman beralkohol"--tanpa menjelaskan tahu dari mana dia dengan semua itu.
"Apakah Anies buta, tuli, sehingga dia tidak tahu ada DWP? Dengan adanya kemaksiatan yang terang-terangan di ibu kota ini?" katanya.
Gubernur DKI Anies Baswedan enggan menjawab apa pun soal pemberian izin ini saat ditanya juru warta, tapi Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Alberto Ali mengatakan pemprov memang mengizinkan tapi dengan catatan.
Panitia, katanya, harus menghormati nilai budaya setempat dan memastikan kegiatan tersebut bebas narkoba.
"Jika janji dari pihak pelaksana DWP 2019 dilanggar, maka Pemprov DKI Jakarta akan bertindak tegas termasuk di dalamnya bisa mencabut izin kegiatan," kata Alberto Ali.
Tapi toh GPI tak menerima apa pun alasan pemprov. Rahmat mengatakan Anies semestinya berpihak ke mereka karena dia adalah "gubernur yang diusung umat muslim."
Jika tidak, katanya, dia akan "melakukan evaluasi terhadap Gubernur DKI."
GPI adalah salah satu pendukung Anies dalam Pilkada DKI 2017. Saat itu mereka mendukung Anies--bersama Sandiaga Uno--"dengan sepenuh hati" dan "dengan mengharap rida Allah."
Selain GPI, Anies juga didemo Gerakan Pribumi Indonesia (Geprindo), Rabu kemarin. Geprindo bahkan meminta "Anies sebagai gubernur untuk meninggalkan jabatannya."
"Ini Jakarta"
Tampaknya tak ada niat Pemprov DKI membatalkan DWP. Sikap ini juga didukung DPRD.
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi bahkan merespons tuntutan demonstran dengan kalimat menyindir: "Ini kota, bos!"
Sementara Ketua Fraksi Nasdem DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino menegaskan ormas-ormas itu bukan polisi sehingga tak punya hak membubarkan acara, apa pun itu.
"Urusan maksiat atau tidak maksiat silakan introspeksi diri masing-masing. Tidak usah urus perilaku orang," kata Wibi kepada reporter Tirto, Kamis (12/12/2019).
Ia lantas menegaskan siapa pun boleh hadir pada acara tersebut.
"Selama tidak ada larangan hukum hadir DWP, maka silakan saja datang," tegasnya.
Penulis: Adi Briantika
Editor: Rio Apinino
