DPRD Curigai Rencana Penyertaan Modal BUMD DKI Sebesar Rp11 Triliun

Sejumlah anggota DPRD DKI Jakarta mencurigai niat terselubung di balik besarnya penyertaan modal daerah untuk delapan BUMD yang nilainya hampir mencapai Rp11 triliun.

Anggota komisi D fraksi Partai Nasdem, Bestari Barus menyampaikan, kecurigaan itu mencuat setelah dewan mengetahui adanya surat dari Sekretaris Daerah (Sekda) yang membatasi penambahan dan penebalan anggaran di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Keberadaan surat itu disampaikan oleh Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Yusmada Faizal, dalam rapat pembahasan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) di komisi D, Selasa kemarin (4/9).

"Kami enggak dikasih lihat suratnya, cuma disampaikan saja sama Pak Yusmada. Makannya kami akan tanyakan di rapat (Badan Anggaran) nanti siang," kata Bestari saat dihubungi Tirto, Rabu (5/9/2018).

Menurut Bestari, ada kesan bahwa surat tersebut dikeluarkan untuk memuluskan usulan penambahan yang besarannya hampir Rp11 triliun. "Belum lagi ada soal (pemberian) pinjaman daerah dan pembayaran hutang (pokok) semua totalnya jadi lebih Rp11 triliun," imbuh Bestari.

Padahal, kata Bestari, dengan jumlah Sisa Lebih Penggunaan Anggaran Tahun Berkenan (SILPA) yang mencapai Rp13 triliun, Pemprov harusnya bisa mengalokasikan banyak anggaran untuk program-program yang dampaknya bisa langsung dirasakan di masyarakat. Hal itu lebih baik ketimbang dialokasikan ke PMD yang orientasinya kerap diarahkan untuk bisnis dan sulit diawasi.

"Mau gimana sekarang, mau dibahas, minta ditambahkan anggarannya mereka (SKPD) tertutup. Didibilang agak tertutup karena ada surat itu," keluh Bestari.

Ketua Fraksi PDI-P DKI Jakarta, Gembong Warsono juga mencurigai hal serupa. Kecurigaannya mencuat sebab hampir semua usulan PMD tidak disertai perencanaan yang matang. Kajian yang tidak matang itu terlihat dari penolakan pemberian PMD dalam APBD 2018, lalu dimasukkan kembali dalam APBDP 2018 dengan anggaran yang sama persis.

"Karena kajiannya tidak matang, sangat riskan menempatkan dana yang begitu besar," ucapnya. Menurut Gembong, "semua fraksi pasti memiliki sikap yang sama. Ada kecurigaan dari usulan-usulan (PMD) itu."

Apalagi, dalam penyusunan KUPA-PPAS, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sudah mencoret 10 program pembangunan di dinas teknis yang dianggap penting seperti penanggulangan banjir untuk dialihkan ke PMD.

"Kelihatannya ada maksud terselubung yang kita belum tahu secara pasti, karena alokasi anggaran banyak tetapi kok malah begini? Seharusnya yang didorong program unggulan gubernur," imbuh Gembong.

Baca juga artikel terkait BUMD DKI JAKARTA atau tulisan lainnya dari Hendra Friana