tirto.id - Anggota Komisi IV DPR Johan Rosihan, menyoroti buruknya kinerja pemerintah dalam mengkoordinasi data dan memastikan ketersediaan stok beras nasional. Bahkan ia mengaku belum menemukan alasan tepat terkait wacana pemerintah mengimpor beras yang dinilainya bisa mencederai kedaulatan pangan nasional.
“Ini membuka secara nyata dan terang kepada kita bahwa memang pemerintah ini enggak bisa urus beras enggak bisa berkoordinasi. Kita punya badan pangan nasional kita punya Bulog kita punya menteri pertanian, ini aja gak sinkron soal bagaimana urus beras gitu. Jadi mempertontonkan secara nyata kepada kita, bahwa mereka ini gagal ngurus beras,” Jelas Johan di Jakarta, Jumat (9/12/2022).
Wacana kebijakan impor beras ini menurutnya bertentangan dengan perkataan Presiden Joko Widodo yang mengatakan tidak akan impor beras dalam 3 tahun ke depan. Dalam rapat tersebut, menurut Johan, juga diperlihatkan bagaimana kondisi ketersediaan beras nasional yang sedang tidak baik-baik saja.
“Ada data BPS yang mengatakan bahwa kita surplus (beras) 1,7 juta ton, tetapi setelah dikonfirmasi, dicek di lapangan oleh Bulog ternyata barangnya tidak ada,” paparnya.
Johan mengatakan, pihaknya sedang mendalami validasi ketersediaan beras nasional, sehingga dapat dengan bijak menilai urgensi wacana impor beras tersebut.
“Kami ingin kemudian mendalami ini persoalannya, adalah barang yang tidak ada atau harga yang tidak cocok, kami masih masih mendalami ini secara serius di Komisi IV, belum ada kesimpulan,” jelasnya.
Sebelumnya, Kementerian Perdagangan (Kemendag) memberikan lampu hijau kepada Perum Bulog untuk melakukan impor beras sebanyak 500.000 ton. Hal ini dilakukan untuk memenuhi ketersediaan dalam negeri.
Berdasarkan data dari Perum Bulog, ketersediaan cadangan beras pemerintah (CBP) hingga Senin 5 Desember 2022 sudah menipis hingga 319.724 ton. Sementara minimal idealnya Bulog harus punya stok 1,5 juta ton atau 1,2 juta ton.
"Artinya kalau sudah memang perintahnya seperti itu (impor) tentu Kemendag tidak akan (menghalangi) importasinya. Sepanjang sudah perintahnya ya jalankan," kata Staf Ahli Bidang Iklim Usaha dan Hubungan Antar Lembaga, Syailendra saat dihubungi Tirto, Selasa (6/12/2022).
Dia menekankan, pada prinsipnya Kemendag memastikan bahwa semua kebutuhan rakyat harus tersedia termasuk beras. Jika memang beras dikuasai oleh Bulog tidak terpenuhi, maka Kemendag mendukung apapun kebijakan termasuk menerbitkan izin impor.
"Jadi sekali lagi kalau Kemendag itu mendukung apapun kebijakan dibutuhkan, apalagi dalam rangka menjaga ketersedian stabilisasi harga," jelasnya.
"Kalau misal kata Bulog saya sudah mendapatkan izin ya bisa jadi dapat izin. Karena Bulog sendiri nyari sudah susah di luar," sambungnya.
Penulis: Dwi Aditya Putra
Editor: Anggun P Situmorang
