tirto.id - Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui permintaan penambahan anggaran Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menjadi sebesar Rp889,32 miliar. Nantinya, anggaran itu akan digunakan untuk Program Dukungan Manajemen dan Program Penanaman Modal.
“Komisi VI DPR RI menyetujui usulan penambahan anggaran dari Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal Indonesia sebesar Rp889.320.857.000 yang akan digunakan untuk Program Dukungan Manajemen dan Program Penanaman Modal,” kata Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Sarmuji, dalam Rapat Kerja Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Komisi VI dengan Menteri Investasi/Kepala BKPM, di Jakarta, Selasa (11/6/2024).
Selain penambahan anggaran, Komisi VI DPR juga menyetujui pagu indikatif Kementerian yang dipimpin Bahlil Lahadalia, yang sebesar Rp681,88 miliar. Dari anggaran itu, sebesar Rp322,39 miliar di antaranya bakal digunakan untuk Program Penanaman Modal, sedangkan Rp359,48 miliar sisanya untuk pelaksanaan Program Dukungan Manajemen.
“Komisi VI DPR RI menyetujui pagu indikatif Kementerian Investasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal Indonesia berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas Nomor S-346/MK.02/2024 dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor B.20001/D.8/PP.04,” ujar Sarmuji.
Sementara itu, penambahan anggaran ini dilakukan DPR setelah sebelumnya Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia sempat mengungkapkan protesnya lantaran anggaran untuk kementeriannya anjlok dari 2024 yang sebesar Rp1,23 triliun. Padahal, di tahun depan BKPM ditargetkan dapat meraup investasi hingga Rp1.850 triliun, lebih besar dari target tahun ini yang mencapai Rp1.650 triliun.
Meski cukup menantang, menurutnya BKPM dapat mencapai target tersebut, mengingat anggaran kerja yang diberikan untuk Kementerian Investasi terbilang memadai untuk mengeksekusi target yang ditetapkan.
"Saya ingin menyampaikan, dari target Rp1.650 triliun, padahal di RKP kita (Rencana Kerja Pemerintah) sebesar Rp1.239 triliun, tapi diberikan target oleh presiden Rp1.650 triliun, itu kita sudah mampu merealisasikan Rp401,5 triliun," tuturnya.
Menurut Bahlil, semua target investasi dapat dicapai asalkan didukung anggaran yang memadai. Karenanya, dia protes ketika melihat alokasi pagu indikatif Kementerian Investasi 2025 anjlok menjadi Rp681,88 miliar.
“Saya sampaikan bahwa semua target investasi itu terjadi karena didukung oleh anggaran yang memadai," imbuh Bahlil Lahadalia.
Penulis: Qonita Azzahra
Editor: Anggun P Situmorang
