tirto.id - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, mengungkapkan pihaknya bakal menurunkan target realisasi investasi yang sebelumnya sekitar Rp1.850 triliun oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Suharso Monoarfa menjadi hanya Rp800 triliun.
Koreksi terhadap target investasi yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) ini lantaran pagu indikatif Kementerian Investasi/BKPM anjlok dari Rp1,23 triliun di 2024 menjadi Rp681,88 miliar.
Menurut Bahlil, dengan tingginya realisasi yang ditargetkan pemerintah, seharusnya anggaran untuk Kementerian Investasi/BKPM juga harus dipasang tinggi. Sebab, kata Bahlil, untuk menarik investasi besar dibutuhkan modal yang besar pula.
"Dengan basis anggaran yang ada, maka saya menurunkan RKP, saya koreksi menjadi Rp800 miliar. Jadi saya mau bilang dalam forum ini, RKP yang dibuat Bapenas dan Menkeu Rp1.800 triliun tidak inheren, bergaris lurus dengan anggaran yang diberikan," tegas Bahlil dalam Rapat Kerja Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Komisi VI dengan Menteri Investasi/Kepala BKPM, di Jakarta, Selasa (11/6/2024).
Selain mengoreksi target investasi dalam RKP, Bahlil juga meminta agar Komisi VI DPR memanggil Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas untuk menjelaskan alasan penurunan anggaran ini.
Menurutnya, dengan kecilnya anggaran yang diberikan, dirinya juga tidak ingin DPR mencerca kinerja para stafnya.
Ia menambahkan, dengan target realisasi investasi besar tanpa anggaran cukup sama halnya dengan memberikan beban yang sangat berat bagi para karyawan di Kementerian Investasi/BKPM.
"Dan saya minta kepada Pimpinan (Komisi VI DPR), tolong panggil Ibu Menkeu dan Menteri Bappenas untuk menjelaskan ini," ucap Bahlil dengan nada suara tinggi.
Menurut Bahlil, jika Indonesia ingin mencapai target pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen, salah satu yang harus didorong adalah investasi, bersama ekspor, impor dan daya beli masyarakat.
Apalagi, dalam kondisi ketidakpastian yang disebabkan oleh memanasnya kondisi geopolitik global dan perang dagang antara Amerika Serikat dan Cina yang semakin memanas, pemerintah tidak bisa hanya mendorong pertumbuhan dengan memaksimalkan konsumsi masyarakat.
"Artinya, hulunya ini adalah investasi. Oleh karena itu dalam berbagai kesempatan termasuk ketua umumnya Pak Ketua, Pak Sarmuji, yang tadinya Menko Perekonomian mengatakan bahwa esensi penting dalam rangka menjaga pertumbuhan ekonomi di 2025 di atas 5 persen itu harus investasi," jelas Bahlil.
Menanggapi ucapan Bahlil, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Sarmuji mengatakan seharusnya protes ditujukan langsung kepada Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Bappenas di dalam sidang kabinet, bukan Rapat Kerja bersama DPR. Pasalnya, DPR tidak bisa melakukan apapun selain menyetujui pagu indikatif yang telah diusulkan.
"Sebenarnya intonasi tinggi Pak Menteri ini salah kamar. Mestinya intonasi tinggi Pak Menteri di rapat kabinet itu baru cocok. Kalau di sini, kan kita mau apa juga selain menyetujui? Untuk melakukan pendalaman," tanggap Sarmuji.
Penulis: Qonita Azzahra
Editor: Irfan Teguh Pribadi
