tirto.id - Ketua Komisi I DPR RI, Meutya Hafid memandang seharusnya cawapres nomor I, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin memahami anggaran pertahanan karena menjabat sebagai DPR hingga jabatan menteri.
Hal itu disampaikan Meutya merespons kritikan Cak Imin mengenai kebijakan pemerintah yang lebih memprioritaskan impor alat utama sistem senjata (alutsista) dibandingkan memprioritaskan peningkatan anggaran pangan.
Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran itu menilai pernyataan Cak Imin itu bukan karena tak memahami anggaran pertahanan, tetapi memiliki motif politik. Sebab, saat ini, Cak Imin menjadi cawapres di Pilpres 2024.
"Saya menilai pernyataan beliau bukan karena tidak paham namun memiliki intensi lain terhadap Menhan yang saat ini menjadi calon Presiden," ucap Meutya.
Meutya menyinggung Cak Imin hampir 10 tahun menjabat Ketua Umum PKB, kemudian menjabat kursi DPR RI sejak 1999, serta pernah menduduki pimpinan parlemen.
"Jadi, saya yakin beliau paham, apalagi Cak Imin juga adalah anggota Komisi 1 yang membidangi luar negeri-geopolitik dan pertahanan termasuk ikut memberi persetujuan terhadap postur anggaran pertahanan," kata Meutya saat dikonfirmasi Tirto, Kamis (4/1/2024).
Meutya mengatakan, Cak imin tahu persis Indonesia membutuhkan alutsista. Oleh karena itu, ia memandang kritikan Cak Imin itu bentuk inkonsistensi sejak perhelatan pilpres, setelah mengkritik terhadap IKN.
"Mungkin ini adalah jalan politik yang harus ditempuh Cak Imin setelah mengusung perubahan di pilpres 2024. Masyarakat bisa menilai sendiri," tutur Meutya Hafid.
Sebelumnya, Cak Imin mengatakan pengadaan alutsista tidak dibutuhkan oleh masyarakat, terlebih anggaran yang dikucurkan nilainya mencapai triliunan.
Mengutip Kementerian Pertahanan, pagu alokasi pinjaman alutsista pada periode 2020-2024 mencapai 4,25 miliar dolar As atau sekitar Rp61,7 triliun.
"Buat apa kita utang ratusan triliun tapi tidak untuk sesuatu yang nyatanya tak dibutuhkan. Nyatanya yang kita butuh adalah pangan," kata Cak Imin di Kabupaten Bandung, Jawa Barat dalam siaran pers ditulis Kamis (4/1/2024).
Cak Imin mengatakan, dana pembelian alutsista tersebut lebih baik digunakan untuk pengadaan alat pertanian. Dia khawatir, apabila pemerintah terlalu banyak menganggarkan utang untuk alutsista, maka Indonesia akan ketergantungan terhadap impor pangan dan tak bisa melakukan swasembada.
Dia juga mengingatkan bahwa saat ini negara-negara di Eropa sebagai produsen senjata sudah memiliki tren untuk mengubah arah industri. Dari sebelumnya banyak membuat alutsista kini berubah ke produksi alat pertanian.
Penulis: Fransiskus Adryanto Pratama
Editor: Dwi Ayuningtyas
