tirto.id - Dewan Keamanan (DK) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyetujui tercapainya kesepakatan gencatan senjata di Gaza dalam konflik Israel-Palestina. AS mengambil sikap abstain.
Pada hari Senin, 25 Maret 2024, DK PBB akhirnya mengesahkan resolusi gencatan senjata selama bulan Ramadhan di Gaza. Mereka menuntut pembebasan para sandera tanpa syarat serta membuka akses bantuan ke Gaza.
Menurut laporan hasil sidang DK PBB, 14 suara setuju terhadap isi Resolusi 2728 (2024) dan tidak ada negara yang menentang. Di lain sisi, Amerika Serikat (AS) memilih abstain.
Selama ini, AS dinilai selalu memihak Israel. Sikap yang berbanding terbalik menimbulkan tanda tanya bagi sejumlah kalangan hingga menciptakan spekulasi terkait kerenggangan hubungan Washington-Tel Aviv.
Riyad Mansour sebagai Utusan Tetap Negara Palestina untuk PBB menyatakan setidaknya perlu waktu hingga 6 bulan guna mengakhiri tuntutan gencatan senjata via DK PBB. Menurutnya, lebih dari 100 ribu warga Palestina telah meninggal dunia dan mengalami luka-luka akibat konflik.
"Cobaan mereka harus berakhir, dan harus segera berakhir sekarang," ucap Riyad Mansour, di hadapan peserta sidang PBB.
Pada kesempatan yang sama, Gilad Erdan selaku Duta Besar dan Perwakilan Tetap Israel menilai DK PBB bersikap diskriminasi.
Alasannya, DK PBB mengutuk secara tegas terhadap serangan di Moskow, Rusia, Jumat, (22/3/2024). Namun, dianggap gagal mengutuk peristiwa pembantaian pada 7 Oktober 2023 di wilayah Israel, hingga memicu perang Israel-Hamas.
"Warga sipil, di mana pun mereka tinggal, berhak untuk menikmati musik dengan aman dan nyaman, dan Dewan Keamanan harus memiliki kejelasan moral untuk mengutuk tindakan teror semacam itu secara setara, tanpa diskriminasi," ujar Erdan.
Israel Batalkan Kunjungan Delegasi ke Washington
Pihak Israel dilaporkan marah terhadap keputusan AS yang memilih abstain selama proses pemungutan suara di DK PBB.
Sebagai sekutu dekat AS, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menuding Washington telah mengalami kemunduran dari prinsip awal. Alhasil, mengutip AP News, Israel akhirnya membatalkan sejumlah kunjungan delegasi tingkat tinggi ke Washington sebagai respons atas sikap AS.
John Kirby, juru bicara Gedung Putih mengungkapkan rasa bimbang terhadap sikap yang ditunjukkan Israel. Menurutnya, Tel Aviv seharusnya tidak perlu melakukan hal tersebut.
Kirby menjelaskan alasan kenapa negaranya memilih abstain daripada menggunakan hak veto. Resolusi DK PBB dianggap tidak secara tegas mengutuk Hamas.
"Proposal (resolusi) mencerminkan pandangan kami bahwa gencatan senjata dan pembebasan sandera harus dilakukan bersamaan," beber John Kirby.
"Kami sangat kecewa karena mereka tidak akan datang ke Washington untuk berdiskusi mengenai alternatif yang layak di lakukan di lapangan di Rafah," lanjut Kirby.
Sementara Duta Besar AS Linda Thomas-Greenfield menilai Hamas menjadi penyebab keterlambatan pengesahan resolusi gencatan senjata sembari menekankan mereka sebenarnya tidak menyetujui seluruh isi resolusi tersebut.
"Kami tidak setuju dengan semua hal dalam resolusi. Beberapa penyuntingan diabaikan, termasuk permintaan untuk menambahkan kecaman terhadap Hamas," beber Linda, via Al-Jazeera.
Penulis: Beni Jo
Editor: Dipna Videlia Putsanra
