tirto.id - Calon sekaligus Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat membantah tudingan kubu Anies-Sandiaga yang menuduhnya melakukan kampanye terselubung.
"Ya enggak. Masa kepemimpinan kita itu 2012-2017 dan kami berkomitmen untuk mewujudkan visi misi dan janji pasangan waktu itu Jokowi-Ahok, kami melanjutkan itu. Kok dianggap kampanye, ya enggak dong," kata Djarot di Balai Kartini, Selasa (28/2).
Sebelumnya Tim Sukses Anies-Sandiaga menggelar konferensi pers terkait dugaan kampanye terselubung yang dilakukan Djarot. Kampanye terselubung yang dimaksud, menurut mereka, terlihat dari foto Djarot yang mengenakan pakaian dinas bersama sekerumunan warga dan beberapa orang menggunakan baju kotak-kotak di depan kantor Kelurahan Utan Kayu Selatan, Senin (27/2), menurut M. Taufik, foto itu adalah bukti kampanye terselubung yang dilakukan Djarot.
Menanggapi hal tersebut, Djarot justru mengatakan bahwa pihaknya juga merasa dirugikan lantaran pasangannya Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) harus menghadapi sidang setiap minggunya terkait dugaan kasus penistaan agama. Menurut Djarot, hal tersebut juga melanggar aturan.
"Ini kan posisi sebenarnya tidak imbang, Pak Basuki [Ahok] terdakwa lho. Setiap minggu harus menghadapi sidang, yang satunya bebas. Ini saja sudah dianggap melanggar aturan menurut saya. Dulu zaman Kapolri nya Pak Badruddin, ketika masuk masa Pilkada, maka proses hukum untuk sementara harus dihentikan. Tapi kan ini enggak, tapi kita gak cengeng," lanjut Djarot.
Menurut dia, apa yang terjadi pada Ahok hanyalah sebuah politisasi yang selalu menggoreng-goreng isu sara. Apabila tidak dipolitisasi, kata dia, tidak mungkin Ahok di sidang saat Pilkada, sidangnya pasti setelah Pilkada.
"Ada gak di Indonesia sidang seperti itu sebelum Pilkada? Saya tanya? Ada gak? Cuma Jakarta aja. Makanya saya bilang gentle lah kita, kami fokus untuk mewujudkan janji- janji politik Pak Jokowi, Pak Basuki sampai dengan 2017," ujar Djarot.
Sementara itu, Russel Miracle, tim sukses Ahok-Djarot dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), juga membantah dugaan kampanye terselubung seperti yang dituduhkan Tim Anies-Sandiaga pada Djarot Saiful Hidayat.
"Itu merupakan sidak kelurahan yang memang dilakukan seperti biasanya, menanggapi laporan warga," kata dia saat dihubungi oleh Tirto.
Ia juga mengatakan, sebagai Wakil Gubernur, Djarot masih berkewajiban memenuhi hak warga untuk mendapatkan pelayanan.
"Bagaimanapun juga, saat ini bukan merupakan saat kampanye, dan warga DKI masih memiliki pemimpin secara konstitusional dan berhak mendapatkan pelayanan. Kita tidak bisa menganggap proses kerja sebagai bentuk kampanye," katanya.
Dugaan kampanye terselubung dilayangkan tim Anies-Sandiaga terkait dengan foto Djarot yang mengenakan pakaian dinas bersama sekumpulan warga yang mengacungkan dua jari dan beberapa warga berpakaian kotak-kotak, di depan kantor Kelurahan Utan Kayu Selatan, Jakarta Timur pada Senin (27/2).
M. Taufik dalam konferensi pers di Posko Anies-Sandiaga, Cicurug, Menteng, Jakarta Pusat (28/2/2017), menyatakan foto tersebut sebagai bukti adanya kampanye terselubung yang dilakukan oleh petahana, dan merupakan bagian dari penodaan terhadap demokrasi dan integrasi di Pilkada DKI Jakarta.
Taufik juga menyebut kampanye terselubung semacam itu sangat mungkin dilakukan selama petahana tidak melakukan cuti. "Undang-undang sudah mengatur cuti untuk menghindari hal demikian," kata dia
"Inilah karena petahana berat melepaskan jabatannya selama pilkada," sambung Taufik.
Untuk itu, Taufik meminta petahana, terutama Djarot untuk tidak melakukan kembali melakukan hal yang sama. Kendati demikian, dirinya pun tetap akan melaporkan kasus tersebut ke Bawaslu. "Kami akan meminta Bawaslu untuk memproses hal terkat hal ini," katanya.
Selain soal foto, Taufik juga menyinggung perihal adanya pembagian Kartu Jakarta Pintar (KJP) di kantor walikota Jakarta Selatan, pada Minggu (26/2) yang dilakukan oleh petahana sebagai bagian dari kampanye terselubung.
"Mana ada pembagian KJP di hari Minggu, di Kantor Walikota pula. Biasanya di sekolahan," kata Taufik.
Dia mengaku bahwa timnya juga akan melayangkan surat keberatan ke Bank DKI atas hal itu. "Kami akan kirim surat ke Bank DKI tembusan OJK [Otoritas Jasa Keuangan] dan Bank Indonesia. Supaya jangan ikut-ikut politik lah, Bank DKI itu," Tegas Taufik.
Penulis: Alexander Haryanto
Editor: Alexander Haryanto
