Dituduh Mau Rebut Kursi Ketum PDIP, Jokowi: Jangan Seperti Itu!

tirto.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyayangkan pernyataan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto yang menuding dirinya hendak merebut kursi ketua umum (Ketum) PDIP. Dirinya menegaskan pada Hasto untuk tidak memberikan tudingan secara sembarangan.

"Jangan seperti itu!" kata Jokowi di Landasan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Rabu (3/4/2024).

Dia kembali mempertanyakan hal itu kepada Hasto, mengapa saat ini tudingan yang mengarah kepadanya adalah perebutan kursi ketua umum PDIP, padahal sebelumnya dia dituding hendak merebut Golkar.

"Bukannya Golkar," kata dia.

Jokowi mengatakan, tudingan seperti itu bukanlah yang pertama kali dialami. Ada sejumlah tuduhan serupa yang sempat dialamatkan padanya.

"Katanya mau merebut Golkar, katanya mau merebut, masa semua mau direbut, semuanya? Jangan seperti itu!" kata dia.

Sebelumnya, Hasto menyebut Jokowi ingin mempertahankan kekuatan politik dengan menguasai parpol, yakni Golkar dan PDIP.

"Rencana pengambilalihan Partai Golkar dan PDI Perjuangan. Jadi, jauh sebelum pemilu, beberapa bulan, antara lima-enam bulan. Ada seorang menteri powerfull," kata Hasto dalam keterangan pers di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (2/4/2024).

Hasto mengatakan dalam kabinet Jokowi, ada menteri powerfull dan menteri superpower full. Sekjen PDIP tersebut menyebut, sosok yang mendapat tugas untuk menjembatani pengambilalihan kursi yang saat ini diduduki Megawati di PDIP adalah menteri powerfull.

"Supaya enggak salah, ini ditugaskan untuk bertemu Ryaas Rasyid oleh Presiden Jokowi. Pak Ryaas Rasyid ditugaskan untuk membujuk Bu Mega, agar kepemimpinan PDI Perjuangan diserahkan kepada Pak Jokowi. Jadi, dalam rangka kendaraan politik. Untuk 21 tahun ke depan," kata Hasto.

Menurutnya, apa yang dilakukan oleh Jokowi tersebut serupa dengan apa yang pernah terjadi pada era Soeharto yang ingin mempertahankan kekuasaan lewat Pemilu 1971.

"Nah, ini harus kita lihat, mewaspadai bahwa ketika berbagai saripati kecurangan Pemilu 71, yang menurut saya 71 saja enggak cukup, ditambah 2009, menghasilkan 2024, kendaraan politiknya sama," kata Hasto.