tirto.id - Presiden Direktur Ratu Prabu Group Burhanuddin Bur Maras mengaku optimistis dengan usulan proyek kereta ringan (light rail transit/LRT) yang telah disampaikannya kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Menurut Bur Maras, kereta ringan tersebut panjangnya hampir 500 kilometer dan meliputi wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).
Bur Maras mengatakan kalau usulannya diterima pemerintah, kereta ringan bakal dibangun secara bertahap melalui tiga fase. Di fase pertama, sekitar 230 stasiun rencananya dibangun di atas jalur sepanjang 220 kilometer.
“Jadi untuk fase pertama, kira-kira kita memerlukan 8 miliar dolar AS [setara dengan Rp108 triliun]. Totalnya nanti bisa mencapai 28-30 miliar dolar AS [Rp378-405 triliun],” kata Bur Maras saat ditemui di kantornya yang terletak di Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Selasa (9/1/2018).
Sebelum akhirnya menemui Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahuddin Uno pada Kamis (4/1/2018) lalu, Bur Maras mengaku telah melakukan kajian untuk proyek kereta ringan tersebut selama 1,5 tahun. Untuk itu, Bur Maras menggunakan jasa konsultan sekaliber Bechtel Internasional serta merogoh kocek sebesar Rp135 miliar.
Tak hanya itu, Bur Maras juga memastikan kalau pendanaan proyek bakal dilakukan dengan sokongan dana dari bank asal Cina, Exim Bank. “Sesudah studi selesai dan membuktikan bahwa bisa dilaksanakan, dana ada, baru aku bisa ngomong [ke pemerintah]. Kalau saya ngomong saja, nanti aku diketawain orang,” ucap Bur Maras.
Ratu Prabu sendiri saat ini tengah menunggu reaksi lanjutan dari pemerintah. Selain dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Bur Maras mengklaim kalau pihaknya turut menjalin komunikasi dengan Kementerian Perhubungan.
Adapun saat disinggung mengenai kemungkinan ditolaknya usulan proyek kereta ringan tersebut, Bur Maras mengaku tidak mempermasalahkannya. “Kalau pemerintah nggak setuju, ya kami batalkan semuanya. Kami memang rugi, tapi di bisnis itu kannggak selalu untung,” ungkap Bur Maras.
Apabila usulan diterima pun, Bur Maras mengatakan bahwa Ratu Prabu bakal melakukan sinergi dengan pemerintah, di antaranya untuk hal-hal terkait penyesuaian dengan proyek kereta ringan yang sedang digarap Adhi Karya dan Jakpro maupun tarifnya bagi masyarakat.
Masih dalam kesempatan yang sama, Bur Maras menjawab enteng saat ditanya mengenai jumlah aset salah satu perusahaan mereka, PT Ratu Prabu Energi Tbk, yang sangat kecil dibandingkan angka Rp400 triliun untuk pembangunan LRT. Sebagaimana diketahui, jumlah aset perseroan per akhir September 2017 hanya tercatat sebesar Rp2,5 triliun.
“Kalau tidak mengerti, belum pernah mengerjakan, itu [terlihat] tidak mungkin. Tapi kalau Anda sudah pernah mengerjakan, itu mungkin sekali,” ujar Bur Maras.
Dengan hanya mengandalkan utang dari Exim Bank, Bur Maras mengatakan kalau perusahaan berkode emiten ARTI itu belum akan memikirkan keuntungan. “Konsentrasi kita ke pengembalian utangnya. Kalau utang sudah selesai, baru enak,” kata Bur Maras lagi.
Penulis: Damianus Andreas
Editor: Yuliana Ratnasari