tirto.id - Pelaksana Tugas (Plt) Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta, Budi Awaluddin, mengatakan akan ada 405 sekolah swasta yang biaya pendidikannya tidak digratiskan. Alasannya, siswa di ratusan sekolah swasta ini dianggap sebagai masyarakat mampu.
Selain itu, menurutnya, karena sekolah-sekolah itu tidak berstatus sebagai penerima bantuan operasional sekolah (BOS).
"Ada [sekolah swasta] yang tidak menerima dana BOS, itu ada sekitar 405 [sekolah]. Jadi, mereka memang sudah mandiri ya, tidak menerima dana BOS dari pemerintah pusat. Nah, yang akan kita hapuskan [biaya sekolahnya] adalah mereka (sekolah swasta) yang menerima dana BOS," sebut Budi di Gedung PKK Melati Jaya, Jakarta Selatan, Senin (5/8/2024).
Ia mencontohkan, salah satu sekolah swasta yang biaya pendidikannya tidak akan digratiskan adalah Yayasan Pendidikan Al-Azhar Indonesia mulai jenjang SD sampai SMA.
"Kalau misalkan Al-Azhar, ya tentu ini kan grade-nya tinggi ya. Jadi, mereka yang memang swasta yang sudah mungkin seperti itu, kita tidak akan masukkan [dalam rencana biaya sekolah gratis]," ujarnya.
Di sisi lain, ada sekolah swasta di DKI Jakarta yang biaya pendidikannya akan digratiskan. Namun Budi mengaku tak mengingat jumlah pastinya.
"Ada, cukup banyak [sekolah swasta yang biaya pendidikannya akan digratiskan], nanti kita cek datanya. Ada sampai seribu [sekolah swasta]," lanjutnya.
Ia menambahkan, Disdik DKI hingga kini masih menyusun naskah akademik program biaya sekolah gratis. Usai dirampungkan, naskah akademik itu nantinya akan dikonsultasikan ke sejumlah lembaga/instansi untuk mendapatkan persetujuan.
"Masih dalam tahap kajian naskah akademik. Setelah itu fix, baru nanti kita sosialisasikan, baik ke DPRD DKI dan juga Kemendikbud," sebut Budi.
Diberitakan sebelumnya, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, tengah meminta rekomendasi kepada Kemendikbudristek terkait rencana biaya sekolah swasta gratis.
Pemprov DKI Jakarta, kata Heru, juga sedang mendata sekolah swasta se-DKI untuk program tersebut.
"Nah, yang swasta ini sedang kita data dengan Dinas Pendidikan [DKI]. Kita minta rekomendasi dari Kementerian Pendidikan, [sekolah swasta] mana yang kita berikan gratis," ucapnya kepada awak media, Jumat (2/8/2024).
Eks Wali Kota Jakarta Utara ini memastikan biaya sekolah swasta gratis akan tepat sasaran. Dengan demikian, sekolah swasta yang dinilai mampu tidak akan diberikan bantuan untuk biaya sekolah gratis.
"Ini sedang kita bahas, tentunya tidak sekolah swasta yang mapan, kita akan mengendalikan masyarakat kurang mampu untuk mereka mendapatkan sekolah gratis," tutur Heru.
Penulis: Muhammad Naufal
Editor: Irfan Teguh Pribadi
