tirto.id - Pelaksana Tugas (Plt) Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta, Budi Awaluddin, mengatakan Disdik DKI Jakarta tengah menyusun naskah akademik tentang program sekolah gratis. Budi menargetkan pembuatan naskah akademik kebijakan tersebut bisa rampung pada akhir 2024.
"Kita sedang proses itu [pembuatan naskah akademik sekolah gratis], mudah-mudahan akhir tahun selesai," ucap Budi saat rapat bersama Komisi E DPRD DKI Jakarta di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Selasa (23/7/2024).
Gagasan ini tidak lepas dari niat pemerintah Jakarta dalam menyukseskan program wajib belajar 12 tahun. Mereka berupaya menggratiskan biaya agar warga Jakarta tidak pusing dengan biaya sekolah karena biaya sekolah akan berstatus gratis. Ia pun menambahkan, Disdik DKI Jakarta tengah membahas anggaran untuk program sekolah gratis.
"[Sekolah gratis] untuk jamin agar wajib belajar 12 tahun itu bisa [untuk] semua masyarakat Jakarta dan juga demi keadilan sosial dan tentunya dengan sekolah negeri kuotanya terbatas, dengan seperti itu, semua punya kesempatan yang sama bisa gratis," tutur Budi.
Akan tetapi, bukan mendapat dukungan, DPRD DKI Jakarta justru meminta Pemprov DKI Jakarta untuk memperbaiki pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, Sutikno, mengungkapkan temuannya sebagai Anggota DPRD DKI Jakarta tentang dugaan penyelewengan dana BOS oleh pihak sekolah.
Hal ini diketahui berdasar inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan Sutikno. Ia menemukan indikasi pihak sekolah yang menggunakan BOS untuk mendirikan gedung baru.
"Aturannya, dana BOS tidak diperbolehkan untuk membangun gedung, tetapi malah buat bangun gedung," ucapnya usai mendengar keterangan Disdik DKI Jakarta, Selasa (23/7/2024).
Menurut politikus PKB ini, dana BOS juga dipakai pihak sekolah untuk membuat kegiatan hidroponik. Anggaran pembuatan hidroponik itu pun disebut mencapai Rp 70 juta-Rp 80 juta. Sutikno beranggapan, nilai puluhan juta itu pun tak sebanding dengan hidroponik di sekolah tersebut.
"Seharusnya dana BOS untuk meningkatkan mutu pendidikan anak, malah dibuat bangun semacam tanaman hidroponik yang harganya Rp70 juta-Rp80 juta. Buat apa? Cuma ada selang-selang, pralon nganggur, kok," ucapnya.
Sutikno menyatakan, pembuatan hidroponik itu tak cuma menyalahi peraturan karena menggunakan anggaran dari dana BOS. Ia turut mencurigai adanya pihak sekolah yang bersekongkol dengan Suku Dinas (Sudin) Pendidikan untuk menyelewengkan dana BOS.
Menurut Sutikno, Disdik DKI harus segera mengecek langsung penyelewengan dana BOS tersebut ke sekolah-sekolah. Ia meminta penggunaan dana BOS yang tak sesuai prioritas agar ditindaklanjuti.
"Kalau ada pergeseran anggaran, turun langsung ke lapangan dong. Bener enggak ini prioritas. Jangan sampai nanti yang punya proyek orang sudin!" tegasnya.
"[Sudin] kongkalikong sama kepala sekolah. Ujung-ujungnya, yang mengerjakan orang-orangnya dia atau mau mendapatkan sesuatu," lanjut Sutikno.
Pihak Disdik DKI Jakarta tidak merespon keluhan Sutikno dalam rapat. Di sisi lain, Tirto berupaya mengonfirmasi lebih jauh pada Budi Awaluddin tentang penyelewengan dana BOS sebagaimana disampaikan Sutikno. Akan tetapi, Budi belum memberikan respons hingga berita ini diturunkan.
Penulis: Muhammad Naufal
Editor: Andrian Pratama Taher
