Menuju konten utama

Pemprov DKI Data Sekolah Swasta yang Layak Masuk Kategori Gratis

Heru Budi memastikan sekolah swasta di DKI yang dinilai mampu tidak akan masuk dalam kategori yang digratiskan biayanya.

Pemprov DKI Data Sekolah Swasta yang Layak Masuk Kategori Gratis
Konferensi pers Contact Signing Ceremony between PT MRT Jakarta (Persero) and Sojitz Corporation, Jakarta, Rabu (17/4/2024). (Tirto.id/Faesal Mubarok)

tirto.id - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono tengah meminta rekomendasi kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) terkait rencana biaya sekolah swasta gratis.

Pemprov DKI Jakarta, kata Heru, juga sedang mendata jumlah sekolah swasta se-DKI untuk program tersebut sambil menyeleksi sekolah mana yang masuk kategori gratis.

"Nah, yang swasta ini sedang kami data dengan Dinas Pendidikan [DKI]. Kami minta rekomendasi dari Kementerian Pendidikan [sekolah swasta] mana yang kami berikan gratis," ucap Heru di Pasar Pramuka, Jakarta Timur, Jumat (2/8/2024).

Eks Wali Kota Jakarta Utara ini memastikan, biaya sekolah swasta gratis akan tepat sasaran. Dengan demikian, sekolah swasta yang dinilai mampu tidak akan masuk dalam kategori sekolah yang digratiskan biayanya.

"Ini sedang kami bahas, tentunya tidak sekolah swasta yang mapan, kami akan mengendalikan masyarakat kurang mampu untuk mereka mendapatkan sekolah gratis," tutur Heru.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disdik DKI Jakarta, Budi Awaluddin, menyatakan pihaknya tengah membuat naskah akademik soal program sekolah gratis. Ia menargetkan pembuatan naskah akademik ini bisa rampung pada akhir 2024.

Adapun naskah akademik merupakan acuan pembuatan program yang bersifat akademis dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmu hukum dan politik hukum yang disesuaikam dengan kebutuhan masyarakat dan pemerintah.

"Kami sedang proses itu [pembuatan naskah akademik sekolah gratis], mudah-mudahan akhir tahun selesai," ucap Budi saat rapat bersama Komisi E DPRD DKI Jakarta di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Selasa (23/7/2024).

Ia menyatakan, pihaknya berencana menggratiskan biaya sekolah agar anak-anak di Jakarta bisa mengikuti wajib belajar 12 tahun. Di satu sisi, Disdik DKI kini masih membahas anggaran untuk program sekolah gratis.

"[Sekolah gratis] untuk jamin agar wajib belajar 12 tahun itu bisa [untuk] semua masyarakat Jakarta dan juga demi keadilan sosial dan tentunya dengan sekolah negeri kuotanya terbatas, dengan seperti itu, semua punya kesempatan yang sama bisa gratis," tuturnya.

Baca juga artikel terkait SEKOLAH GRATIS atau tulisan lainnya dari Muhammad Naufal

tirto.id - Sosial budaya
Reporter: Muhammad Naufal
Penulis: Muhammad Naufal
Editor: Bayu Septianto