tirto.id - Enam Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta akhirnya mengusulkan penebalan anggaran dalam APBD-Perubahan 2018. Hal tersebut disampaikan dalam rapat bersama komisi D DPRD DKI yang berlangsung pagi tadi.
Ketua Komisi D DPRD DKI, Iman Satria, mengatakan bahwa dewan terus mendorong SKPD untuk mengajukan program baru atau penebalan anggaran di APBD 2018. Sebab, saat ini Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) DKI mencapai Rp13,17 triliun.
Jika tidak direalisasikan ke dalam program, kata Iman, anggaran tersebut berpotensi dijadikan sebagai Penyertaan Modal Daerah (PMD) yang dampaknya tidak bisa langsung dirasakan oleh masyarakat.
"Dan alhamdulilah mereka bisa terima walaupun menurut saya agak kurang maksimal tapi ini udah cukup yang terbaiklah," katanya usai Rapat di gedung DPRD, Selasa (4/9/2018).
Sebelum ada penambahan, menurut Iman, komisinya sempat mengancam tidak akan melanjutkan pembahasan anggaran. Sebab, menurut mereka, SKPD hanya ingin berada di zona nyaman dengan tidak menambah anggaran.
Padahal, penandatanganan kontrak sejauh ini sudah mencapai 70 hingga 80 persen. "Walaupun belum semuanya selesai. Tapikan tinggal bikin kontrak lagi sama lain. Kan dia tinggal monitoring, bukan dia yang kerja," tandasnya.
SKPD yang mengajukan penambahan anggaran antara lain Dinas Bina Marga sebesar Rp285 miliar, Dinas Sumber Daya Air sekitar Rp356 miliar, Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan sebesar Rp244 juta.
Selain itu ada pula Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp 300 miliar, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Rp40 miliar, serta Dinas Kehutanan, Pertamanan, dan Pemakaman Rp330 miliar.
Totalnya, kata politikus partai Gerindra tersebut, hampir "menyentuh Rp 1,4 triliun." Menurut Iman, program-program itu direncanakan secara terukur dan bisa direalisasikan pada triwulan akhir 2018.
Beberapa program di antaranya adalah penanggulangan banjir, perbaikan fasilitas jalan dan lain-lain. "Semuanya urgent lah. Kami melihat ini kan berkaitan dengan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Gubernur," imbuhnya.
Penulis: Hendra Friana
Editor: Alexander Haryanto
