tirto.id - Kebocoran 279 juta data penduduk yang diperjualbelikan secara online dinilai akan merusak reputasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sampai mengancam keamanan negara. Pasalnya, karakteristik data yang bocor identik dengan data peserta Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang di dalamnya berisi data pribadi berupa nama, upah sampai sidik jari.
"Risiko terhadap keamanan nasional karena ini sebagian besar data kependudukan termasuk TNI Polri dan semuanya ada di sana. Kalau memang benar bahwa data itulah yang dimiliki [bocor] dan sesuai dengan kenyataan maka risiko keamanan nasional ini akan semakin terlihat. Kemudian yang kedua adalah risiko terhadap reputasi pelaksanaan jaminan kesehatan nasional," jelas Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Achmad Yurianto dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi IX DPR RI (25/5/2021).
Yuri menjelaskan, jika reputasi JKN di mata masyarakat turun hal tersebut maka keinginan pemerintah untuk memantapkan peran jaminan kesehatan nasional sebagai bagian dari pembangunan kesehatan akan sulit terealisasi.
Ia juga menyebut ada risiko lain yaitu munculnya intervensi sistem di internal BPJS Kesehatan. "Itu juga memiliki potensi yang rawan juga karena dari pengawasan dewas sistem ini tergelar mulai dari pusat sampai ke daerah sampai ke kantor cabang sampai ke Deputi ke wilayah," terang dia.
Untuk itu, pihaknya meminta agar kasus ini ditindaklanjuti agar kebocoran itu tidak berkelanjutan. Pasalnya, di dalam kerangka risiko sudah ada indikasi peretasan ke sistem BPJS Kesehatan.
"Kemudian segera melakukan langkah-langkah mitigasi apa yang bisa dilakukan untuk seluruh potensi risiko karena ini akan memiliki dampak yang besar terkait dengan reputasi JKN. Yang berikutnya adalah terkait dengan pengamanan IT ini menjadi penting bahwa kita harus menjadi satu bagian sistem yang besar yang dikoordinasikan oleh Kementerian terkait agar tidak menjadi unit yang seakan-akan berdiri sendiri tetapi menjadi satu sistem," terang dia.
Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) menyebut bocornya data pribadi dalam format tabel Excel dipastikan berasal dari Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
Hal tersebut didasarkan pada kode-kode dalam sistem pendataan BPJS Kesehatan. Antara lain nomor kartu (noka), kode kantor, data keluarga/data tanggungan, dan status pembayaran yang identik dengan data BPJS Kesehatan. "
Kominfo menemukan bahwa sampel data diduga kuat identik dengan data BPJS Kesehatan," kata Juru Bicara Kementerian Kominfo, Dedy Permadi, Jumat (21/5/2021).
Kominfo sejak kemarin disibukkan untuk menginvestigasi kebocoran data. Hasilnya data itu dijual oleh sebuah akun bernama Kotz yang bertindak sebagai pembeli sekaligus penjual data pribadi (reseller) di sebuah forum daring "Raid Forums". Penjual itu mengklaim punya salinan data hingga 279 juta identitas warga Indonesia, tetapi dalam sampel yang ditunjukkan sekitar 100 ribu saja.
Penulis: Selfie Miftahul Jannah
Editor: Restu Diantina Putri
