Masuk tirto.id
tirto.id - Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Herman Khaeron, memastikan proses penggunaan hak menyatakan pendapat (HMP) terkait persoalan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di DPR tetap berjalan.
Hal ini merespons niat Gibran mengundurkan diri dari jabatannya, tetapi juga masih berupaya menempuh jalur hukum melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk membuktikan keabsahan ijazahnya. Kata Herman, langkah hukum Gibran tersebut tidak serta-merta menghentikan proses politik yang tengah bergulir di parlemen.
“Semua menjadi hak warga negara. Kalau untuk membela diri kan itu memang hak seluruh warga negara. Tapi saya kira pembicaraan di DPR sekarang memang fokus dalam proses politik,” kata Herman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Meski demikian, Herman menyebut usulan HMP belum masuk agenda resmi DPR. Hingga saat ini, menurutnya, belum ada rapat Badan Musyawarah (Bamus) yang menjadwalkan pembahasan usulan tersebut.
Ia menilai proses politik untuk menggunakan HMP memerlukan kesamaan pandangan dan kesepakatan antarfraksi, mengingat langkah tersebut memiliki konsekuensi konstitusional yang serius.
“Untuk hal yang seserius ini kan butuh satu kesamaan cara pandang, kesamaan pendapat. Dan tentu kita harus melihat langkah-langkah politik apa yang harus dilakukan bersama, karena memang ada syarat minimal yang harus kita lakukan,” ujarnya.
Terkait sikap Fraksi Demokrat, Herman belum bersedia mengungkapkan arah keputusan partainya. Ia mengatakan keputusan tersebut harus melalui pembicaraan bersama dan tidak bisa ditentukan secara sepihak.
“Pada saatnya nanti saya kira akan disampaikan. Karena ini kan ada proses-proses yang kita harus betul-betul bersama-sama. Tidak bisa sendiri-sendiri dalam hal mengusung sesuatu yang sangat serius dan sangat strategis bagi bangsa dan negara ke depan,” tuturnya.
Herman juga mengingatkan agar dinamika politik yang berkembang tidak mengganggu agenda pembangunan pemerintah. Menurutnya, polemik ijazah Gibran hingga dugaan penyadapan ilegal perlu segera dicarikan penyelesaian agar tidak memicu instabilitas.
“Proses pembangunan jangan terganggu dengan instabilitas dalam bidang apa pun, termasuk instabilitas dalam bidang politik. Oleh karenanya saya kira harus ada solusi yang cepat dan tepat,” kata Herman.
Ia menambahkan, Demokrat tetap berpegang pada prinsip supremasi hukum dalam menyikapi persoalan tersebut. Menurutnya, setiap keputusan hukum yang dinilai tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan harus disikapi melalui koridor hukum, sembari tetap menjaga stabilitas nasional.
“Kalau kemudian ada keputusan hukum yang dianggap bahwa itu keluar dari peraturan perundang-undangan, ya tentu kami menegakkan supremasi hukum. Jadi, kami berada di koridor itu. Namun tetap kita juga semua saya kira menjadi kewajiban kita bersama bahwa kita tetap menjaga stabilitas nasional,” ujarnya.
Di tempat yang sama, anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKB, Muhammad Khozin, mengatakan pihaknya menghormati apa pun keputusan Gibran terkait rencana pengunduran diri. Namun, ia menilai niat tersebut belum dapat ditanggapi lebih jauh karena belum disertai pernyataan pengunduran diri secara resmi.
“Yang pertama kita menghormati apa pun sikap yang diambil oleh Mas Wapres Gibran Rakabuming Raka. Kemudian yang kedua, saya tanya balik, kalau orang berniat, itu apanya yang mau dikomentari? Ini kan baru niat. Kita lebih baik fokus kepada hal-hal yang sudah pasti saja,” kata Khozin.
Menurutnya, pengunduran diri baru bisa ditindaklanjuti apabila telah disampaikan secara resmi. Meski begitu, ia memastikan dinamika politik di DPR terkait penggunaan HMP tidak akan berhenti.
“Kalau memang mengundurkan diri, ya ada pernyataannya. Apalagi ini masih niat. Jadi apa pun itu kita menghormati, tapi mekanisme politik insyaallah tetap berjalan,” ujarnya.
Khozin menegaskan langkah personal Gibran menempuh jalur hukum merupakan hak konstitusional yang harus dihormati. Namun, hal tersebut berbeda dengan mekanisme politik yang sedang dibangun anggota DPR lintas fraksi.
“Di sana lembaga eksekutif, di sini lembaga legislatif. Jadi apa pun sikap yang diambil secara personal oleh Pak Wapres, kita sangat menghormati karena itu hak konstitusional yang melekat. Tapi yang jelas mekanisme politik di DPR, hasil komunikasi secara intensif dari anggota yang terdiri dari delapan fraksi ini, terus bergerak, tetap berjalan,” katanya.
Penulis: Khizbulloh Huda
Editor: Bayu Septianto
