tirto.id - Sejarah penyusunan Undang-Undang Dasar 1945 tak mengenal kata "perdana menteri". Menurut Pasal 4 ayat 1 UUD 45: “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar”. Ayat 2 di pasal yang sama berbunyi: “dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden.” Di bawah Presiden dan Wakil Presiden, dalam Pasal 17, terdapat para menteri yang diangkat Presiden dan bertugas membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.
Tapi, hanya tiga bulan setelah UUD 1945 menjadi konstitusi yang sah, pelanggaran konstitusional terhadap Pasal 4 ayat 1 terjadi. Semuanya bermula ketika Sekutu, yang diboncengi NICA, masuk ke Indonesia pada September 1945.
Petinggi militer Sekutu tampak sulit menerima pemimpin negara yang pernah bekerjasama dengan Jepang (kolaborator). Kebetulan, Presiden Sukarno dan Wakil Presiden Mohamad Hatta dianggap sebagai kolaborator. Tak peduli apapun alasannya, kolaborator tetap dianggap cacat.
Sjahrir, di mata banyak pihak, terutama pengikutnya, bukan sosok kolaborator. Di masa pendudukan Jepang, dia tidak bekerjasama dengan Dai Nippon. Dia lebih suka mendengar radio sambil berharap Jepang kalah ketimbang berurusan dengan pejabat fasis militer Jepang. Sjahrir boleh dibilang "bersih" dan akan mudah dihormati oleh tentara Sekutu ketimbang Sukarno-Hatta.
Menurut Sutan Sjahrir dalam pamflet berjudul Perdjoeangan Kita yang dirilis pada 10 November 1945, perjuangan menuju demokrasi sosial haruslah “dengan membersihkan diri dari noda-noda fasis Jepang […] orang-orang yang sudah menjual jiwanya dan kehormatannya kepada fasis Jepang disingkirkan dari pimpinan revolusi.”
Pada Agustus 1945, orang-orang yang dimaksud Sjahrir itu adalah orang-orang yang lazim disebut "Golongan Tua". Dalam perkembangannya, Golongan Tua, yang dicap kolaborator ini, sangat sulit disingkirkan dari perpolitikan nasional. Pengaruh mereka lebih besar melebih kaum “sosialis salon” macam Sjahrir. Namun, di mata tentara Sekutu, Golongan Tua itu hanya seonggok sampah yang tidak perlu.
Menurut Ben Anderson dalam Revoloesi Pemoeda (2018: 22), Perdjoeangan Kita membuat Sjahrir punya banyak musuh dan juga sahabat baru. Serangannya atas golongan tua itu sangat sulit dilupakan. Tapi pendapat Sjahrir soal eks kolaborator sulit dianggap oleh tentara Sekutu tidak sepenuhnya salah di mata Golongan Tua.
“Menurut Sutan Sjahrir, Sukarno dianggap oleh sekutu (dan olehnya sendiri) kolaborator Jepang sehingga tidak memudahkan adanya hubungan yang lancar antara Indonesia dengan sekutu Inggris Belanda,” tulis Ahmad Subardjo dalam autobiografinya, yang di zaman Jepang mengelola asrama yang disponsori Angkatan Laut Jepang.
Diplomasi adalah Kunci
Demi menghindari pertumpahan darah dan menghadapi peperangan melelahkan yang teramat sangat mustahil dimenangkan Indonesia, maka berdiplomasi adalah keharusan. Apalagi tahun 1945 adalah tahun bersejarah bagi banyak negara di dunia.
Diplomasi adalah kesempatan untuk merdeka juga. Ben Anderson menyebut: “penolong satu-satunya adalah diplomasi yang luwes dan pintar untuk menghindarkan Inggris dan Amerika memberikan dukungan penuh kepada Belanda” (hlm. 226). Mau tidak mau, Republik harus membuka diri pada negara kapitalis besar.
Makin hari tentara Sekutu makin bertambah banyak. Terutama setelah Oktober 1945, seusai Petisi 7 Oktober dari anggota Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) dicetuskan. Rudolf Mrazek dalam biografi Sjahrir, Sjahrir: Politik dan Pengasingan di Indonesia (1996: 487) menyebut Chaerul Saleh dan golongan muda berada di balik petisi tersebut. Isinya, agar KNIP tak hanya menjadi pembantu presiden tapi menjadi dewan legislatif. Di mana para menteri bertanggungjawab kepada dewan dan bukan kepada presiden. KNIP kemudian dipimpin oleh Adam Malik sejak 16 Oktober 1945.
Di hari yang sama, karena Sukarno tidak ada di tempat, maka Hatta sebagai wakil presiden menandatangani Maklumat X, yang kemudian melahirkan banyak partai.
Mrazek (hlm. 488) mencatat, di bulan berikutnya pada 11 November 1945, selaku Ketua Badan Pekerja di KNIP, Sjahrir menjadi formatur kabinet baru. Dia dibantu Amir Sjarifuddin, yang menjabat Wakil ketua Badan Pekerja.
Akhirnya, demi revolusi yang mampu membebaskan Indonesia dari sengketa dengan Belanda, Sjahrir pun naik. Bukan sebagai Wakil Presiden juga Presiden, melainkan sebagai Perdana Menteri. Soal UUD 1945 yang tidak menyebut adanya jabatan Perdana Menteri dijadikan urusan lain. Di Indonesia, apapun bisa diterabas.
Tanggal 14 November 1945, tepat hari ini 73 tahun lalu, Sutan Sjahrir mengumumkan kabinet barunya. Dirinya adalah Perdana Menteri merangkap Menteri Luar Negeri merangkap juga Menteri Dalam Negeri. Amir yang sebelumnya menjadi Menteri Penerangan dijadikan Menteri Penerangan dan Keamanan Rakyat; Menteri Keuangan diisi oleh Sunario Kolopaking, Menteri Kehakiman oleh Suwandi, Menteri Pendidikan TGS Moelia, Menteri Sosial dr. Adjidarmo Tjokronegoro, Menteri Kesejahteraan dr. Darmawan Mangunkusumo, Menteri Kesehatan: dr. Darmasetiawan, Menteri Pekerjaan Umum Ir. Putuhena, Menteri Perhubungan Ir. Abdul Karim, dan Menteri Negara H. Rasjidi.
Ben Anderson juga mencatat 4 dari 11 orang yang duduk kabinet Sjahrir pertama itu adalah orang-orang Kristen. Di luar kualitasnya sebagai intelektual, Amir dan Moelia boleh dibilang masih sanak famili. Beberapa di antara para menteri itu, ada juga yang pernah bekerja sebagai pejabat penting di zaman Jepang. Seperti Darmawan, Sunario Kolopaking, Suwandi dan Moelia.
“Dengan naiknya Sjahrir sebagai Perdana Menteri yang dinilai oleh Belanda bebas dari cacat pernah jadi antek dan kolaborator Jepang, maka pemerintah Belanda melepaskan keberatannya untuk berunding dengan pimpinan pemerintah Republik Indonesia,” tulis Rosihan Anwar dalam Sutan Sjahrir: Negarawan Humanis, Demokrat Sejati yang Mendahului Zamannya (2011:59).
Kebetulan, di Belanda kelompok sosialis sedang berkuasa. Sjahrir digolongkan sebagai orang sosialis. Sjahrir kerap dianggap tokoh Sosial Demokrat Indonesia, yang belakangan memimpin Partai Sosialis Indonesia (PSI).
Di zaman Sjahrir jadi perdana menteri inilah Perundingan Linggarjati terlaksana. Tapi perundingan di bekas kediaman Nyonya Jasitem itu tidak berbuah manis bagi Indonesia. Dalam perundingan itu, kedaulatan Indonesia hanya diakui hanya di Sumatra, Jawa, dan Madura.
Masa damai pasca-perundingan berumur pendek. Karena kemudian dilanggar lewat Agresi Militer I pada 21 Juli 1947. Setelah perundingan itu ditandatangani pada Maret 1947, kabinet Sjahrir juga jatuh pada pertengahan 3 Juli 1947 dan Amir Sjarifuddin lalu naik menjadi Perdana Menteri.
Setelah Amir jatuh pada awal 1948, tak ada lagi kaum sosialis yang memimpin kabinet dalam sejarah politik Indonesia. PSI, yang dikenal sebagai partainya orang terpelajar, pun memble dalam Pemilu 1955. Setelah Sjahrir dan Amir, posisi perdana menteri yang tidak ada dalam UUD 1945 setidaknya bertahan hingga 1959, setelah bubarnya demokrasi liberal.
Editor: Ivan Aulia Ahsan
