tirto.id - “Saya nyatakan PKB pada Pilpres 2019 mendatang akan mengusung pasangan Pak Jokowi dan Muhaimin Iskandar yang oleh sahabat Ancu (sapaan akrab Usman Sadikin) disebut pasangan 'JOIN'.”
Pernyataan tersebut diungkapkan Ketua Umum DPP PKB, Muhaimin Iskandar saat peresmian Posko Jokowi-Cak Imin atau JOIN, di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Selasa (10/4/2018). Saat itu, Cak Imin tidak hanya merestui pembuatan posko, tetapi juga memberikan pernyataan tegas bahwa dirinya siap mendampingi Jokowi pada Pilpres 2019.
Sontak deklarasi Cak Imin sebagai cawapres tersebut mendapat respons miring dari sejumlah partai pendukung Jokowi lainnya. Wakil Sekretaris Jenderal DPP Golkar, Sarmuji menyatakan, deklarasi JOIN sebagai sebuah bentuk intimidasi dari PKB kepada Jokowi agar memilih Cak Imin sebagai cawapres.
“PKB mengintimidasi Pak Jokowi seolah-olah beliau harus menuruti syarat yang diajukannya,” kata Sarmuji kepada Tirto, Kamis (14/3/2018).
Sarmuji menilai, deklarasi tersebut menunjukkan bahwa PKB belum sepenuhnya serius mendukung Jokowi karena masih mengajukan syarat yang intimidatif. “Jika syaratnya tidak terpenuhi, apakah PKB akan tetap mendukung Pak Jokowi?” kata Sarmuji menanyakan sikap PKB.
Keraguan yang sama juga disampaikan Sekretaris Jenderal DPP PPP, Arsul Sani. Anggota Komisi III DPR ini menilai, deklarasi JOIN tersebut sebagai bentuk permainan dua kaki yang dilakukan oleh PKB.
Alasannya, kata Arsul, sampai saat ini partai berlambang bola dunia tersebut belum pernah secara resmi kepartaian mendukung Jokowi sebagai capres, seperti halnya yang dilakukan PPP melalui keputusan Mukernas 2017.
“Jadi pertanyaannya bukan ke kami, tapi ke PKB,” kata Arsul di Kompleks DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (12/4/2018).
Hingga saat ini, PKB memang belum memberikan dukungan resmi kepada Jokowi sebagai capres. Sementara parpol lain, seperti Golkar, PPP, Nasdem, Hanura, dan PDIP secara resmi kepartaian telah menyatakan mengusung Jokowi di Pilpres 2019. Dua partai baru, yaitu PSI dan Perindo juga telah menyatakan mendukung mantan Gubernur DKI Jakarta itu.
Tidak hanya itu, kata Arsul, deklarasi tersebut berpotensi menciptakan riak kecil di antara sejumlah partai yang telah mendukung Jokowi sebagai capres. Karena, menurut dia, selama ini lima partai yang memiliki kursi di parlemen belum bersepakat memutuskan nama cawapres pendamping mantan Wali Kota Solo tersebut.
Akan tetapi, kata Arsul, PPP menghormati deklarasi JOIN sebagai hak politik PKB dan tetap pada sikap menyerahkan sepenuhnya terkait keputusan cawapres kepada Jokowi sebagai yang paling berwenang menentukan.
Namun demikian, baik Sarmuji maupun Arsul menyatakan partainya akan menerima siapapun yang akan dipilih Jokowi sebagai cawapres. Meskipun, keduanya sama-sama memberi catatan agar sebaiknya mantan Wali Kota Solo tersebut memilih cawapres yang satu visi dan misi dengan mereka.
Bantah Intimidasi ke Jokowi
Menanggapi hal ini, anggota Dewan Syuro DPP PKB, Maman Imanulhaq menyatakan, deklarasi JOIN bukan dimaksudkan untuk mengintimidasi Jokowi. Melainkan, kata dia, merupakan hak PKB untuk menawarkan komposisi terbaik pemimpin bangsa Indonesia.
“Jadi menurut saya sah-sah saja kalau PKB menganggap pasangan Jokowi-Cak Imin adalah pasangan yang paling ideal untuk melanjutkan periode kedua Pak Jokowi,” kata Maman kepada Tirto.
Meskipun begitu, Maman mengakui jika JOIN merupakan salah satu syarat yang diberikan PKB sebagai bentuk dukungan kepada Jokowi. Hal ini, menurutnya, sesuai dengan permintaan kiai dan ulama pendukung PKB.
“Dukungan riil dari masyarakat dan ulama itu semakin membesar [agar] Cak Imin mendampingi Jokowi," kata Maman.
Maman juga membantah PKB sedang memainkan politik dua kaki. Menurut dia, sejak awal partainya telah memantapkan dukungan kepada Jokowi sebagai capres, meskipun secara resmi dukungan tersebut baru akan diumumkan saat Muspimnas PKB, Juni mendatang.
“Jadi menurut saya, formalitas itu tidak terlalu penting, karena semakin kami kuat mendukung Pak Jokowi, semakin yakin kalau menawarkan Jokowi-Cak Imin adalah format menarik," kata Maman.
Deklarasi JOIN Bisa Rugikan Cak Imin
Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno menilai, deklarasi JOIN sebagai bentuk langkah yang kontroversial dari Cak Imin dan PKB. “Bisa-bisa Cak Imin justru tidak dipilih oleh Jokowi,” kata Adi kepada Tirto.
Karena, menurut Adi, secara pribadi Jokowi bukan sosok yang suka kegaduhan. Sementara, deklarasi JOIN telah terbukti menciptakan respons miring dari partai pendukung lainnya yang menurutnya sama-sama memiliki kepentingan.
“PPP kan juga mau memajukan Gus Romi [Muhammad Romahurmuzy], Golkar ingin majukan Airlangga [Hartarto], jadi langkah Cak Imin ini begitu mengagetkan mereka,” kata dosen politik dari UIN Jakarta ini.
Selain itu, kata Adi, deklarasi JOIN juga bisa berimbas kepada goyahnya koalisi Jokowi, terutama jika PKB tetap memaksakan syarat Cak Imin sebagai cawapres. “Jokowi saya pikir akan sangat mempertimbangkan kemungkinan ini,” kata Adi.
Maka, menurut Adi, tantangan utama PKB untuk bisa menjadikan Cak Imin sebagai cawapres adalah menjinakkan partai-partai pendukung Jokowi lainnya, seperti Golkar, PPP, Nasdem, Hanura, PDIP, hingga dua partai baru lainnya, yaitu PSI dan Perindo.
Penulis: M. Ahsan Ridhoi
Editor: Abdul Aziz
