tirto.id - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (Demul), menegaskan akan menindak organisasi masyarakat (ormas) yang mengganggu investasi di daerahnya. Komitmen itu diucapkan Demul, usai resmi dilantik di Istana Negara, Jakarta Pusat.
Dia tak memungkiri bahwa permasalah Ormas menjadi salah satu keresahan di kalangan masyarakat Jawa Barat. Dedi mengungkap sejumlah cara telah disiapkan untuk melindungi pengusaha di Bumi Pasundan.
"Kami siapkan pembiayaan untuk melindungi para pengusaha, untuk siapkan biaya keamanan dengan istilah operasi Jabar Manunggal," kata Dedi, Kamis (20/2/2025).
Dedi mengemukakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat akan mendorong pendampingan bagi perusahaan-perusahaan investor agar tidak diganggu Ormas. Informasi yang diperoleh Dedi, sejauh ini bahwa Ormas-ormas itu kerap melakukan pungutan liar dan meminta jatah untuk pembebasan tanah, pembangunan, perekrutan tenaga kerja hingga produksi limbah kepada sejumlah perusahaan.
"Ini sering menjadi konflik di kawasan industri Jawa Barat," tutur Dedi.
Dedi Mulyadi usai dilantik sebagai Gubernur Jawa Barat, juga mencopot Kepala Sekolah (Kepsek) SMAN 6 Depok. Pencopotan itu dilakukan sesaat setelah Dedi dilantik pagi tadi.
"Hari ini juga langsung kerja. Hari ini sudah ada penonaktifan Kepala SMA Negeri 6 Depok karena dia melanggar surat edaran gubernur agar siswanya tidak boleh bepergian ke luar provinsi," kata Dedi.
Dedi mengatakan hari ini pihaknya juga menurunkan Inspektorat untuk memeriksa dan mendalami apakah ada pungutan liat di SMAN 6 Depok selama kepala sekolah itu menjabat.
"Nah, ini salah satu bagian yang yang akan kita benahi. [Dan] hari ini juga sudah dikerahkan inspektur untuk memeriksa apakah sekolah itu ada pungutan-pungutan di luar ketentuaan atau tidak," tukas Dedi.
Menurut dia, salah satu prioritasnya membenahi manajemen pendidikan di Provinsi Jawa Barat. Sebab, isu PIP, pungutan, dan study tour, menjadi yang paling banyak meresahkan masyarakat Jabar.
Penulis: Ayu Mumpuni
Editor: Fransiskus Adryanto Pratama
