tirto.id - Ko-koordinator Gerakan Solidaritas Pangan Jogja (SPJ) Ita Fatia Nadia akhirnya menulis surat kepada Presiden Joko Widodo menyusul kegiatan SPJ yang didatangi aparat kepolisian, Kamis lalu.
Dalam surat tertanggal 20 April 2020 itu, Ita menyatakan keresahannya karena merasa dicurigai dan diawasi berlebihan oleh aparat keamanan setempat. Kejadian bermula pada Kamis, 16 April 2020 dapur SPJ di Ngadiwinatan didatangi oleh aparat kepolisian Sektor Patuk, Yogyakarta.
“Mereka menginterogasi kami dengan pertanyaan siapa pendiri, sumber donasi, dan lokasi distribusi nasi bungkus,” kata Ita.
Ini bukan kali pertama SPJ didatangi polisi. Sebelumnya pada 27 Maret 2020, dapur darurat juga pernah didatangi aparat. Kemudian pada Sabtu, 18 April 2020 pukul 15.30 WIB, polisi kembali mendatangi dapur SPJ.
“Mereka memaksa mengambil foto saya. Saya tolak saya minta meninggalkan rumah. Pertama mereka minta foto-foto kegiatan distribusi nasi bungkus SPJ. Saya bilang buka saja medsos, semua ada fotonya,” kata Ita kepada Tirto.
SPJ merupakan kegiatan solidaritas dapur darurat yang diinisiasi Ita untuk membantu warga Yogyakarta yang kehilangan pendapatan sejak pandemi covid-19. Dapur darurat itu beroperasi sejak 22 Maret 2020.
“Awalnya dapur itu dari rumah saya di Ngadiwinatan. Tapi sekarang sudah ada 11 dapur,” imbuh Ita.
Sebelas dapur darurat tersebut digerakkan oleh relawan yang terdiri dari ibu rumah tangga, LSM, warga kampung hingga mahasiswa. Mereka juga mendapat bantuan pasokan beras, sayur mayur dan telur dari Paguyuban Petani Lahan Pantai di Kulon Progo dan kelompok peternak ayam di Sleman dan Bantul.
“Kami selalu memastikan relawan kami mengikuti protokol pencegahan penyebaran virus. Semua aktivitas di dapur juga dikerjakan maksimal 5 orang.”
Selain mendatangi dapur darurat di Ngadiwinatan, polisi juga membubarkan paksa kegiatan solidaritas warga di kantor Walhi Jogja pada Sabtu 18 April 2020. Tak hanya meminta bubar, polisi juga mengajak adu fisik peserta yang hadir di pertemuan tersebut.
Ita mengkhawatirkan tindakan-tindakan kekerasan dan pengawasan berlebihan yang dilakukan aparat akan menghambat tumbuhnya inisiatif baik dari masyarakat yang tengah bahu-membahu menanggulangi dampak sosial-ekonomi akibat COVID-19.
“Oleh karena itu, saya meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk menginstruksikan penghentian tindakan-tindakan represif aparat terhadap semua inisiatif warga,” pungkas Ita.
Editor: Restu Diantina Putri
