Daftar Negara yang Sediakan Pembalut Gratis dan Pangkas Pajak

tirto.id - Pembalut merupakan salah satu produk menstruasi yang menjadi kebutuhan dasar perempuan. Di beberapa negara, pemerintah memberikan subsidi, bahkan ada yang menggratiskan pembalut.

Di Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menegaskan bahwa pembalut yang diperdagangkan di Indonesia termasuk barang kena pajak (BKP), dengan beban PPN efektif sebesar 11 persen untuk barang nonmewah.

“Pada prinsipnya, pembalut yang diperdagangkan di Indonesia merupakan Barang Kena Pajak (BKP) yang dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN), sepanjang penyerahannya memenuhi ketentuan perpajakan yang berlaku,” kata Direktur P2Humas DJP, Inge Diana Rismawati, kepada Tirto, Rabu (28/10/2026).

Di sejumlah negara lain, pemerintah telah mengambil langkah untuk mengurangi beban biaya menstruasi atau period poverty, yakni kondisi ketika seseorang kesulitan memperoleh produk menstruasi karena keterbatasan ekonomi.

Kebijakan yang diterapkan beragam, mulai dari menyediakan pembalut dan tampon gratis di sekolah, universitas, serta fasilitas umum hingga menggratiskan produk menstruasi bagi siapa saja yang membutuhkannya.

Kebijakan Penyediaan Pembalut di Berbagai Negara

Menstruasi merupakan proses biologis yang dialami perempuan, tetapi biaya untuk memenuhi kebutuhan sanitasi setiap bulan dapat menjadi beban bagi mereka yang memiliki keterbatasan ekonomi.

Ketika pembalut atau tampon sulit dijangkau, sebagian orang terpaksa menggunakan bahan alternatif yang tidak semestinya, seperti tisu toilet, koran, atau kain bekas. Kondisi tersebut dapat memengaruhi kebersihan, kenyamanan, kesehatan, serta kepercayaan diri.

Dampaknya juga dapat meluas ke sektor pendidikan. Pelajar yang tidak memiliki persediaan pembalut mungkin memilih tidak masuk sekolah selama menstruasi.

Karena itu, pemerintah di sejumlah negara dan wilayah, menjadikan penyediaan produk menstruasi gratis sebagai salah satu upaya untuk mengurangi ketidakhadiran siswa, memperluas akses pendidikan, dan mengurangi ketimpangan ekonomi berbasis gender.

Berikut beberapa negara yang mempunyai kebijakan terkait pembalut:

1. Skotlandia

Skotlandia menjadi salah satu pelopor kebijakan penyediaan produk menstruasi gratis. Pada November 2020, parlemen negara tersebut menyetujui undang-undang yang memberikan akses gratis terhadap produk menstruasi. Kebijakan itu kemudian diatur melalui Period Products (Free Provision) (Scotland) Act 2021.

Undang-undang yang mulai berlaku pada 15 Agustus 2022 tersebut mewajibkan pemerintah daerah dan penyelenggara pendidikan menyediakan produk menstruasi secara gratis bagi siapa pun yang membutuhkannya.

Produk harus mudah diakses, tersedia saat diperlukan, dan diberikan dengan tetap menghormati martabat penerimanya. Penyedia juga diwajibkan menyediakan beragam pilihan produk.

Kebijakan ini memperluas program sukarela yang sebelumnya didanai pemerintah Skotlandia sejak 2018 di lingkungan pendidikan dan komunitas. Produk menstruasi dapat diperoleh melalui berbagai fasilitas, termasuk sekolah, pusat komunitas, klub pemuda, dan apotek yang berpartisipasi.

Dengan ketentuan tersebut, akses terhadap pembalut tidak hanya ditujukan kepada pelajar dari keluarga berpenghasilan rendah, tetapi juga kepada siapa saja yang membutuhkannya.

2. Selandia Baru

Selandia Baru menerapkan program penyediaan produk menstruasi gratis di sekolah untuk mengurangi beban menstruasi dan mencegah pelajar kehilangan waktu belajar. Kebijakan ini diumumkan Perdana Menteri Jacinda Ardern pada Februari 2021, setelah program percontohan dijalankan di wilayah Waikato.

Dalam program tersebut, sekolah-sekolah yang membutuhkan mendapat akses terhadap pembalut dan tampon tanpa biaya bagi siswa. Pemerintah kemudian memperluas program secara nasional pada 2021.

“Menstruasi adalah bagian dari kehidupan bagi separuh populasi, dan akses terhadap produk-produk ini merupakan sebuah kebutuhan, bukan kemewahan,” ujar Menteri Urusan Perempuan Selandia Baru Julie Anne Genter dilansir The Guardian, 3 Juli 2020.

3. Australia: Victoria dan New South Wales

Di Australia, penyediaan pembalut dan tampon gratis di sekolah menjadi bagian dari upaya menciptakan lingkungan belajar yang lebih inklusif. Pada 2018, pemerintah Australia mengumumkan rencana penyediaan produk menstruasi gratis di sekolah-sekolah negeri.

Negara bagian Victoria menjadi yang pertama menerapkan program tersebut secara luas pada 2020. Pemerintah negara bagian menyediakan produk menstruasi gratis bagi siswa sekolah negeri agar mereka dapat mengakses kebutuhan sanitasi tanpa harus mengkhawatirkan biaya.

New South Wales kemudian menyusul dengan meluncurkan program percontohan pada Maret 2021. Uji coba itu bertujuan mengidentifikasi cara yang paling efektif untuk mendistribusikan produk menstruasi secara gratis di sekolah.

4. Amerika Serikat

Di Amerika Serikat, kebijakan penyediaan produk menstruasi gratis berkembang melalui peraturan di tingkat negara bagian dan pemerintah lokal. Sejumlah wilayah mewajibkan sekolah, perguruan tinggi, atau fasilitas tertentu menyediakan pembalut dan tampon tanpa biaya.

New York City menjadi salah satu wilayah awal yang mengesahkan aturan penyediaan produk menstruasi gratis di sekolah negeri pada 2016. Kebijakan tersebut kemudian diperluas di tingkat negara bagian pada 2018.

New Hampshire turut mengesahkan aturan terkait produk menstruasi pada 2019. Sementara itu, Virginia menetapkan ketentuan agar sekolah yang melayani siswa tingkat menengah hingga sekolah menengah atas menyediakan produk menstruasi gratis di toilet sekolah.

Washington juga mengesahkan kebijakan yang mewajibkan sekolah negeri, perguruan tinggi, dan universitas menyediakan produk menstruasi gratis mulai tahun ajaran 2022–2023.

Di Illinois, undang-undang yang disahkan pada Agustus 2021 memperluas penyediaan produk menstruasi gratis di toilet perguruan tinggi dan tempat penampungan bagi orang yang mengalami tunawisma.

5. Kenya

Kenya mengambil langkah untuk mengatasi kebutuhan menstruasi dengan menyediakan pembalut gratis bagi siswi sekolah. Kebijakan tersebut diperkuat melalui perubahan undang-undang pendidikan yang ditandatangani Presiden Uhuru Kenyatta.

Aturan itu mengharuskan pemerintah menyediakan pembalut yang cukup, berkualitas, dan gratis bagi setiap siswi yang terdaftar di sekolah. Ketentuan tersebut juga mencakup penyediaan mekanisme pembuangan pembalut yang aman dan ramah lingkungan.

6. Afrika Selatan

Afrika Selatan mengambil langkah untuk memperluas akses produk menstruasi melalui penghapusan pajak dan penyediaan pembalut gratis di sekolah. Pada Oktober 2018, Menteri Keuangan Tito Mboweni menghapus pajak atas produk menstruasi dan menyatakan dukungan terhadap penyediaan produk gratis bagi siswi.

7. Botswana

Botswana mulai memberikan akses pembalut gratis kepada anak perempuan usia sekolah pada Agustus 2017. Program tersebut muncul setelah kampanye Ensuring the Dignity of Women yang didirikan pada 2015 mendorong perhatian publik terhadap kebutuhan sanitasi menstruasi.

Melalui program tersebut, anak perempuan usia sekolah menjadi kelompok penerima bantuan pembalut gratis. Kebijakan ini bertujuan membantu mereka mengelola menstruasi dengan lebih layak sekaligus mengurangi hambatan ekonomi yang dapat mengganggu pendidikan.

8. Korea Selatan: Seoul

Pemerintah Kota Seoul, Korea Selatan, memulai program percontohan pembagian produk menstruasi gratis pada Oktober 2018. Program tersebut menguji penyediaan produk di 10 lokasi publik agar perempuan yang membutuhkan dapat memperoleh pembalut tanpa biaya.

Sebelumnya, Korea Selatan telah memberikan hak cuti menstruasi bagi pekerja perempuan sejak 2001. Namun, program penyediaan produk gratis di ruang publik baru diperkenalkan oleh pemerintah Seoul melalui uji coba tersebut.

Kebijakan itu menunjukkan bahwa dukungan terhadap kesehatan menstruasi tidak hanya dapat dilakukan melalui aturan di tempat kerja, tetapi juga dengan menyediakan produk yang dibutuhkan di fasilitas umum.

9. Uganda

Mengutip Global Citizen, Uganda pernah mengumumkan rencana untuk menyediakan pembalut gratis di sekolah-sekolah. Pada 2016, Presiden Yoweri Museveni berjanji mendukung penyediaan pembalut bagi siswi di seluruh negeri, tetapi rencana tersebut menuai kritik ketika pelaksanaannya tidak berjalan sesuai harapan.

Untuk membantu mengisi kekosongan tersebut, pemerintah Uganda kemudian bekerja sama dengan Palang Merah Uganda melalui program Keep a Girl in School Initiative serta produsen pembalut pakai ulang AFRIpads.

Program tersebut berfokus pada distribusi produk menstruasi di sekolah. Selain membantu siswi mendapatkan pembalut, penggunaan produk pakai ulang juga dapat menjadi alternatif bagi wilayah yang menghadapi keterbatasan akses terhadap produk sekali pakai.

10. Zambia

Zambia mengumumkan rencana pembagian pembalut gratis pada 2017, terutama bagi anak perempuan di wilayah pedesaan dan komunitas yang kurang terlayani. Program tersebut mulai dilaksanakan pada 2019.

Wilayah pedesaan menjadi perhatian karena akses terhadap produk sanitasi dan fasilitas pendukung dapat lebih terbatas dibandingkan dengan daerah perkotaan. Dengan menyediakan pembalut, pemerintah berupaya mengurangi hambatan yang dihadapi siswi saat menstruasi.

11. Prancis

Di Prancis, wilayah Île-de-France mulai membagikan produk menstruasi organik secara gratis di sekolah menengah pada September 2020. Inisiatif tersebut kemudian diikuti langkah pemerintah untuk memperluas akses produk menstruasi di lingkungan perguruan tinggi.

Pada Februari 2021, universitas-universitas diarahkan untuk menyediakan dispenser tampon dan pembalut gratis. Kebijakan itu sejalan dengan dukungan Presiden Emmanuel Macron terhadap upaya mengatasi kemiskinan menstruasi, yang kembali ditegaskan pada Desember 2020.

12. Republik Ceko

Republik Ceko mengambil langkah untuk memastikan produk menstruasi tersedia di lingkungan sekolah. Mulai Januari 2026, seluruh sekolah di negara tersebut diwajibkan menyediakan produk menstruasi di toilet perempuan, berdasarkan pengumuman Kementerian Kesehatan.

Menteri Kesehatan Vlastimil Valek mengatakan tidak seharusnya ada siswi yang harus meninggalkan sekolah atau menggunakan bahan seadanya ketika menstruasi datang. Kebijakan tersebut juga ditujukan untuk membantu siswi yang tidak mampu membeli pembalut serta mereka yang mengalami menstruasi secara tiba-tiba tanpa membawa persediaan.

13. Kanada

Di Kanada, sejumlah provinsi menerapkan kebijakan penyediaan produk menstruasi gratis di sekolah dan fasilitas tertentu. British Columbia menjadi provinsi pertama yang mewajibkan sekolah menyediakan produk menstruasi bagi seluruh siswa pada 2019.

Nova Scotia kemudian mengumumkan aturan serupa untuk sekolah negeri. Sejumlah dewan sekolah di Ontario, termasuk di Toronto dan Waterloo, juga telah memperkenalkan program pembagian produk menstruasi gratis, meskipun penerapannya belum merata di seluruh provinsi.

Di Prince Edward Island, kebijakan produk menstruasi gratis mulai dijalankan pada 2020. Cakupannya tidak hanya di sekolah, tetapi juga meliputi bank makanan dan tempat penampungan.

14. India

Melalui putusan yang dikeluarkan oleh majelis hakim Justice J.B. Pardiwala dan R. Mahadevan, pengadilan memerintahkan seluruh negara bagian dan wilayah persatuan di India untuk memastikan setiap sekolah menyediakan pembalut sanitasi yang dapat terurai secara hayati (biodegradable sanitary napkins) secara gratis bagi siswi remaja.

Selain pembalut gratis, Mahkamah Agung India memerintahkan sekolah menyediakan toilet yang berfungsi dengan baik, higienis, dan terpisah untuk siswa laki-laki dan perempuan.