tirto.id - Ketua Asosiasi Petani Tembakau Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Sahminudin mengatakan kenaikan cukai tembakau seharusnya tak terlampau tinggi. Menurut dia, pemerintah perlu memperhatikan nasib petani tembakau di Indonesia yang saat ini mengkhawatirkan penurunan serapan panen mereka oleh perusahaan rokok.
“Idealnya kenaikan cukai itu ada di kisaran 5% saja,” ucap Sahminudin dalam keterangan tertulis, Rabu (9/12/2020).
Sahminudin mengatakan saat ini serapan tembakau sedang turun-turunnya. Produksi petani pun akhirnya landai karena harus mengikuti tren itu. Kondisi tentu semakin buruk jika kenaikan cukai terjadi lagi di tahun 2021.
Sahminudin mengatakan dampak kenaikan cukai dengan rata-rata 23 persen tahun 2020 sudah terasa. Perusahaan rokok mengalami penurunan penjualan hingga 52 miliar batang. Kenaikan 23-35 persen pada 2021 dipastikan bisa menyebabkan penurunan penjualan lagi hingga 63 miliar batang atau setara 63.000 ton tembakau.
“Ini menghempaskan pendapatan petani tembakau di Indonesia,” kata Sahminudin.
Sahminudin sempat meminta kesempatan audiensi dengan Komisi XI DPR RI untuk menyampaikan suara para petani. Namun rencana itu belum dapat terlaksana dan hanya bisa menemui satu orang anggota Komisi XI DPR RI, Senin (7/12/2020).
Sayangnya sebelum suara petani tembakau NTB didengar DPR, pemerintah sudah memutuskan kenaikan cukai tembakau dengan rata-rata 12,5 persen di tahun 2021.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengklaim pemerintah telah mempertimbangkan potensi serapan tembakau petani yang mungkin terdampak dari kebijakan ini.
“Kami juga terus menjaga dari sisi petani dan dalam hal ini 526.389 keluarga 2,6 juta orang yang masih tergantung pada pertanian tembakau,” ucap Sri Mulyani dalam konferensi pers virtual, Kamis (10/12/2020).
Penulis: Vincent Fabian Thomas
Editor: Abdul Aziz
