Corona di RI: 686 Positif, 55 Meninggal & Jokowi Longgarkan Kredit

tirto.id - Total pasien positif virus COVID-19 di Indonesia per 24 Maret 2020 menjadi 686 kasus yang menyebar di 24 provinsi. 55 di antaranya meninggal dan 30 pasien dinyatakan sembuh. Sejumlah pejabat daerah pun sudah banyak yang terpapar.

"Ada penambahan kasus baru konfirmasi positif sebanyak 107 kasus sehingga total saat ini adalah 686 kasus positif," kata Juru Bicara Pemerintah tentang COVID-19 Achmad Yurianto di Kantor BNPB, Jakarta, Selasa (24/3/2020).

107 kasus baru ini terbagi di 14 provinsi, yaitu: Banten (9 kasus), DIY (1 kasus), DKI (70 kasus), Jawa Barat (1 kasus), Jawa Tengah (4 kasus), Jawa Timur (10 kasus), Kalimatan Barat (1 kasus), Kalimantan Tengah (1 kasus), Nusa Tenggara Barat (1 kasus), Sumatera Selatan (1 kasus), Sulawesi Utara (1 kasus), Sumatera Utara (5 kasus), Riau (1 kasus) dan Papua (1 kasus).

Dua provinsi tercatat merupakan daerah positif baru, yakni Nusa Tenggara Barat dan Sumatera Selatan. Jika ditotal, maka jumlah pasien positif COVID-19 tersebar di 24 provinsi.

Rinciannya: Bali (6 kasus), Banten (65 kasus), DIY (6 kasus), Jakarta (424 kasus), Jambi (1 kasus), Jawa Barat (60 kasus), Jawa Tengah (19 kasus), Jawa Timur (51 kasus), Kalimantan Barat (3 kasus), Kalimantan Timur (11 kasus), Kalimantan Tengah (3 kasus), Kepualauan Riau (5 kasus), Nusa Tenggara Barat (1 kasus), Sumatera Selatan (1 kasus), Sulawesi Utara (2 kasus), Sumatera Utara (7 kasus), Sulawesi Tenggara (3 kasus), Sulawesi Selatan (4 kasus), Lampung (4 kasus), Riau (2 kasus), Maluku Utara (1 kasus), Maluku (3 kasus), Papua 3 kasus) dan masih verifikasi 5 kasus.

Yuri mengatakan belum ada penambahan pasien sembuh per 24 Maret 2020. Namun jumlah pasien meninggal bertambah menjadi 55 orang.

Setidaknya ada 7 kasus baru meninggal per Selasa (24/3/2020) yakni: Banten (1 kasus), Yogyakarta (1 kasus), Jakarta (2 kasus), Jawa Barat (1 kasus), Kepulauan Riau (1 kasus) dan Sulawesi Selatan (1 kasus).

Jika ditotal, maka kasus pasien meninggal terdiri atas warga yang meninggal berada di Bali (2 kasus), Banten (4 kasus), Yogyakarta (1 kasus), DKI Jakarta (31 kasus), Jawa Barat (10 kasus), Jawa Tengah (3 kasus), Jawa Timur (1 kasus), Kepulauan Riau (1 kasus), Sumatera Utara (1 kasus) dan Sulawesi Selatan (1 kasus).

Pejabat Mulai Terserang COVID-19

Setelah pemerintah mengumumkan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi positif virus Corona, pada Sabtu (14/3/2020), sejumlah pejabat pusat dan daerah juga mulai mengumumkan kalau mereka positif COVID-19.

Dalam penelusuran Tirto hingga Kamis (24/3/2020), setidaknya sudah ada 3 petinggi daerah di Jawa Barat terpapar positif COVID-19, yakni Bupati Karawang Cellica Nurachadiana, Wali Kota Bogor Bima Arya, dan Wakil Wali Kota Bandung Yana Mulyana.

Cellica menyampaikan langsung via media sosial instagram pribadinya, Selasa (24/3/2020). Cellica mengetahui dirinya positif COVID-19 setelah menerima hasil swab.

“Baru saja tadi sekitar satu jam yang lalu saya mendapatkan hasil swab test bersama 14 orang kemarin secara mandiri-mandiri, dan 5 orang dinyatakan positif. Hal ini sudah saya sampaikan kepada Gubernur dan pihak-pihak terkait,” kata Cellica.

Cellica diketahui sempat berinteraksi dengan Wakil Wali Kota Bandung Yana Mulyana dalam Musyawarah Daerah Badan Pengurus Daerah Hipmi Jawa Barat, di Hotel Berlin Karawang, pada 9 Maret 2020 lalu. Yana dinyatakan positif COVID-19, Senin (23/3/2020).

Sementara informasi Wali Kota Bogor Bima Arya positif COVID-19 pada Jumat (20/3/2020). Bima Arya sempat diisolasi di RS Bogor pada Selasa (17/3/2020) setelah ia sempat mengunjungi Turki dan Azerbaijan.

Selain itu, Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Zulkifli juga diumumkan positif COVID-19. Zulkifli merupakan orang kedua di Kementerian Perhubungan yang menderita COVID-19 setelah Menteri Perhubungan Budi Karya.

“Pada hari ini, Selasa, 24 Maret 2020 atas seizin dari yang bersangkutan, kami informasikan bahwa Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Bapak Zulkifri telah dinyatakan positif COVID-19,” kata Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati dalam keterangan tertulis, Selasa (24/3/2020).

Adira mengatakan Zulfikri bersama istri sempat melakukan tes swab untuk menilai status seseorang Corona atau tidak. Namun hasil tes istri Zulkifli negatif. Tes keduanya dilakukan pada 18 Maret 2020.

“Sejak dilakukannya tes dan berstatus ODP, beliau melakukan isolasi diri di rumah, menggunakan masker dan mencegah kontak dengan yang lainnya,” ucap Adita.

Jokowi Minta Tidak Ada Penagihan

Presiden Jokowi pun mengumumkan sejumlah langkah mitigasi yang diambil dalam menghadapi COVID-19 ini. Ia meminta seluruh kementerian/lembaga dan kepala daerah untuk mengalihkan anggaran mereka untuk penanganan Covid-19, terutama pada fokus isu kesehatan dan ekonomi.

Jokowi mengatakan, pemerintah sudah menerbitkan Inpres Nomor 4 tahun 2020 sebagai dasar penerapan percepatan pengadaan barang dan jasa untuk penanganan COVID-19.

Selain menangani isu kesehatan masyarakat, Jokowi juga meminta agar seluruh daerah menjamin ketersediaan bahan pokok dan mempertahankan daya beli masyarakat, terutama masyarakat lapisan bawah.

“Kita harus membantu para buruh, membantu para pekerja harian, membantu para petani, membantu para nelayan, membantu para pelaku usaha mikor dan kecil agar daya belinya tetap terjaga, agar terus beraktivitas dan berproduksi," kata Jokowi.

Jokowi juga meminta agar program karya tunai diberdayakan untuk diperbanyak. Pemerintah juga memberikan tambahan uang tambahan Rp50 ribu per keluarga. Kemudian, pemerintah mempercepat implementasi dana prakerja untuk mengantisipasi gejolak PHK, pekerja harian dan omset agar meningkatkan kompetensi SDM.

"Alokasi anggaran yang dsiediakan di dalam kartu pra kerja ini sebesar Rp. 10 triliun. Sehingga nanti setiap peserta kartu prakerja akan diberikan honor insentif Rp. 1 juta per bulan selama 3 smapai 4 bulan," kata Jokowi.

Jokowi juga membayar PPh pasal 21. Pemerintah mengalokasikan uang Rp8,6 tiriliun untuk pekerja industri pengolahan.

Selain itu, pemerintah lewat OJK memberikan relaksasi kredit UMKM untuk tujuan usaha baik perbankan maupun industri keuangan non-bank.

Jokowi mengatakan, pemerintah memberikan pengurangan bunga dan penundaan cicilan sampai 1 tahun demi memudahkan tukang ojek dan supir taksi yang sedang kredit kendaraan bermotor.

"Oleh karena itu kepada tukan ojek dan sopir taksi yang sedang kredit kendaraan bermotor dan kredit mobil, nelayan yang sedang kredit perahu tidak perlu khawatir, pembayaran bunga dan angsuran diberikan kelonggaran satu tahun," kata Jokowi.

Ia juga meminta agar tidak ada penagihan selama masa pandemi Covid-19.

“Pihak perbankan dan industri keuangan non-bank dilarang mengejar-ngejar angsuran, apalagi menggunakan jasa penagihan atau debt collector. Itu dilarang dan saya minta kepolisan mencatat hal ini," tegas Jokowi.

Jokowi mengatakan, pemerintah juga memberikan stimulus dalam subsidi selisih bunga selama satu tahun. Pemerintah membayarkan selisih jika bunga di atas 5 persen.

Kemudian, "Pemerintah juga memeberikan subisidi bantuan uang muka bagi yang mengambil kredit rumah bersubsidi. Anggaran yang disiapkan Rp1,5 triliun," kata Jokowi.