tirto.id - Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira mendorong, pemerintah agar menambah pasokan subsidi energi dari yang sebelumnya Rp134 triliun, menjadi Rp200 triliun. Penambahan ini penting untuk mengatasi disparitas harga energi dari non-subsidi ke subsidi.
"Jadi dalam kondisi disparitas harga energi non-subsidi dan subsidi terlalu jauh langkah terbaik adalah menambah pasokan subsidi energi," kata Bhima saat dihubungi Tirto, Senin (11/4/2022).
Menurut Bhima, realokasi anggaran menjadi senjata ampuh untuk dialihkan ke stabilitas harga energi. Apalagi ruang fiskal pemerintah masih ada untuk tahan kenaikan harga energi hingga akhir tahun.
"[Dibandingkan] subsidi tertutup yang dilakukan pada saat selisih harga barang subsidi dan non-subsidi terlalu lebar akan akibatkan permasalahan baru," katanya.
Bhima mencontohkan, sebelumnya Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Premium dikurangi signifikan pasokannya, bahkan SPBU di Jawa sudah tidak jual Premium. Kemudian masyarakat diminta bergeser ke Pertalite. Sementara sekarang SPBU yang jual Pertalite hanya satu lajur, sisanya BBM non subsidi.
"Apa yang terjadi kalau Pertalite ikut dibuat subsidi tertutup, misalnya isi Pertalite harus menunjukkan identitas PKH, atau bansos? Kan lucu," katanya.
Begitu juga dengan LPG3 kg, kebutuhannya, kata Bhima bukan hanya rumah tangga miskin, tapi juga pelaku usaha kecil dan mikro yang jumlahnya di atas 50 juta unit.
"Jangan sampai perubahan skema subsidi di waktu yang salah akan sebabkan tekanan biaya produksi pada UMKM," jelasnya.
Sebelumnya, Komisi VII DPR RI mendorong pemerintah untuk mengalihkan subsidi sektor energi dari skema terbuka menjadi tertutup. Ini menjadi penting mengingat pemberian subsidi di lapangan saat ini tidak tepat sasaran.
"Terkait pengalihan subsidi sektor energi dari skema terbuka menjadi tertutup [harus] dengan melakukan validasi data penerima subsidi terlebih dahulu, agar tepat sasaran," kata Wakil Ketua Komisi VII, Maman Abdurrahman saat membacakan poin kesimpulan rapat bersama dengan Pertamina, Rabu (6/4/2022).
Penulis: Dwi Aditya Putra
Editor: Restu Diantina Putri
