tirto.id - Tokoh Muhammadiyah Buya Syafii Maarif menemui Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta membahas persoalan ketimpangan ekonomi dan peran beberapa konglomerat di dalamnya.
"Persoalan pertama adalah ketimpangan ekonomi. Ini perlu cepat pemerintah sudah bekerja, tapi harus dipercepat, sebab kalau tidak, ini timbul lagi nanti prahara sosial, Mei 1998. Itu kan hancur kita," kata Buya menjawab pertanyaan wartawan usai bertemu Presiden, Senin (17/7/2017).
Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah ini mengakui saat ini Presiden sudah banyak mencabut izin-izin penggunaan tanah oleh konglomerat.
"Tanah yang dimiliki konglomerat sudah banyak yang dicabut alhamdulillah," katanya.
Dia mengatakan bahwa UKM harus diberdayakan dan dirinya telah bicara dengan tiga konglomerat kelas hiu untuk memberdayakan masyarakat agar ketimpangan ekonomi hilang sehingga tidak menimbulkan gejolak sosial.
"Nggak saya sebut nama. Saya bilang ini kalau ketimpangan dibiarkan begini, ngamuk rakyat nanti. Mereka paham betul," ungkapnya.
Buya berharap para konglomerat ini turun untuk menjalankan ide yang dilontarkan, yakni di setiap kabupaten dan kota, ada pengusaha yang punya komitmen kerakyatan sehingga pertumbuhan yang berkeadilan itu menjadi pedoman kita semua.
"Presiden sama persis dengan saya. Ini cocok omongnya. Ini kan sisa masa lampau semua. Sejak zaman Soeharto dulu. Jadi ada dua kekuatan yang pertama ketimpangan ini. Seperti jalan rumput kering yang rentan sekali dan bisa memicu macam-macam, pakai agama segala macam itu," katanya.
Sedangkan hal kedua yang dibahas dengan Presiden, kata Buya, terkait paham radikalisme yang mengatasnamakan agama, seperti ISIS.
"Orang-orang Indonesia yang Muslim menganggap karena mereka mengerti bahasa Arab, itu disangka mewakili agama. Ndak bisa, ini rongsokan. Masa dibiarkan begini, ya merusak di Filipina, merusak di mana-mana," katanya, seperti dikutip Antara.
Buya mengatakan negara-negara Arab saat ini kewalahan menghadapi kelompok-kelompok ini dan itu kesalahan mereka semua karena tidak bisa mengantisipasi.
Ketika ditanya apakah pertemuan dengan Presiden membahas reshuffle kabinet, Buya mengatakan tidak membahas hal tersebut.
"Saya ndak tanya itu. Ndak penting soalnya. Ndak penting. Pokoknya komitmen ketimpangan ini yang perlu diperbaiki," katanya.
Penulis: Maya Saputri
Editor: Maya Saputri
