tirto.id - Perum Bulog kembali menyalurkan bantuan pangan beras 10 kilogram yang akan menyasar 22 juta keluarga penerima manfaat (KPM) di seluruh Indonesia untuk mengendalikan inflasi.
"Mulai 1 Agustus 2024, Perum Bulog kembali melaksanakan penugasan pemerintah, menyalurkan bantuan pangan beras untuk 22 juta keluarga penerima manfaat atau penerima bantuan beras," kata Direktur Utama Perum Bulog, Bayu Krisnamurthi, dalam keterangan di Jakarta, Sabtu.
Menurut Bayu, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), beras adalah komponen pangan yang paling memengaruhi garis kemiskinan.
Berdasarkan data yang dilansir di laman resmi PBS, jumlah penduduk miskin pada Maret 2024 sebesar 25,22 juta orang, menurun 0,68 juta orang terhadap Maret 2023 dan menurun 1,14 juta orang terhadap September 2022.
Maka itu, lanjut Bayu, kenaikan harga beras sangat memengaruhi kelompok masyarakat rentan, juga secara tidak langsung dapat menyebabkan meningkatnya inflasi.
"Menyadari hal tersebut, Perum Bulog kembali melaksanakan penugasan pemerintah menyalurkan bantuan pangan beras ini," ujar Bayu pada saat kunjungan kerja ke Yogyakarta dalam rangka pelaksanaan Bantuan Pangan di Desa Argomulyo, Kabupaten Bantul.
Menurut Bayu, dengan bantuan pangan yang disalurkan oleh pemerintah melalui Perum Bulog, akan meringankan beban ekonomi masyarakat yang masuk daftar rentan di seluruh Indonesia, meski belum mencukupi kebutuhan secara menyeluruh.
"Mereka sudah tidak perlu sibuk lagi cari beras. Karena sudah disediakan 10 kg per dua bulan oleh pemerintah, mulai bulan Agustus ini," ujarnya.
Bantuan pangan sudah dimulai di provinsi-provinsi yg daerahnya telah melewati proses verifikasi dan validasi data penerima.
Saat ini terdapat sembilan provinsi dengan data penerima telah terverifikasi, yaitu Sumatra Utara, Sumatra Barat, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Maluku, DKI Jakarta, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Tengah, dan Riau. Provinsi-provinsi lainnya akan segera menyusul mendapatkan bantuan pangan dalam satu dua hari ke depan.
Selain itu, kata Bayu, BPS menyebutkan telah terjadi inflasi tahunan sebesar 2,84 persen pada Mei 2024 dan penyumbang utama inflasi terbesar adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau.
Mengacu data Mandiri Spending Index (MSI), lanjut Bayu, pada kalangan ekonomi kelas menengah pun pengeluaran untuk bahan makanan naik drastis dari 13,9 persen menjadi 27,4 persen dari total pengeluaran. Ini menurunkan daya beli masyarakat pada hal lainnya, memengaruhi inflasi, dan pada akhirnya dapat menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat.
Bayu menegaskan, sesuai visi transformasi Perum Bulog, pihaknya berkomitmen untuk terus berkontribusi bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia.
"Karenanya, bantuan pangan tidak hanya penting bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat berpendapatan rendah, tetapi juga akan berkontribusi pada pengendalian inflasi di tengah musim paceklik saat ini,” katanya.
Pakar Pangan Indonesia, Tito Pranolo, menuturkan bahwa terdapat dua manfaat dari distribusi bantuan pangan beras oleh Perum Bulog. Pertama, stabilisasi harga beras.
"Tidak terjadi volatilitas tinggi pada harga beras, seiring dengan adanya bantuan pangan. Hal ini sesuai dengan hukum supply demand," kata Tito.
Kedua, kelompok masyarakat yang paling membutuhkan bisa mendapatkan akses pangan untuk mencukupi kebutuhan hariannya.
Ketua Umum Perhimpunan Ekonomi Pertanian (Perhepi), Bustanul Arifin, menilai ketika bantuan pangan tiba tepat waktu, masyarakat dapat mengakses kebutuhan dasar mereka tanpa harus menghadapi ketidakpastian atau penundaan yang bisa mengganggu pola konsumsi.
"Dengan bantuan pangan yang konsisten, masyarakat dapat merencanakan konsumsi mereka dengan lebih baik," ujar Bustanul.
Penulis: Antara
Editor: Irfan Teguh Pribadi
