tirto.id - Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan membantah kabar Kepala BIN Daerah (Kabinda) Papua Barat ikut berpolitik. Ia memastikan tidak ada kegiatan berpolitik yang dilakukan anggota-anggotanya.
Hal itu merespon beredarnya pakta integritas Kabinda Papua Barat TSP Silaban dengan Pj Bupati Sorong yang terjaring OTT Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Yan Piet Moso, agar mendukung capres Ganjar Pranowo.
"Enggak ada. Enggak ada," kata Budi Gunawan di Istana Negara, Jakarta, Rabu (22/11/2023).
Di saat yang sama, Budi enggan menjawab soal kabar pergantian posisi Kepala BIN. Ia mengaku tidak tahu soal hal tersebut.
"Wah enggak tau," kata Budi singkat.
Keterlibatan BIN dalam pemilu terungkap setelah beredar dokumen pakta integritas yang berisi tanda tangan Kabinda Papua Barat Brigjen TNI TSP Silaban dengan Pj Bupati Sorong Yan Piet Moso.
Dalam salah satu poin pakta integritas itu memuat persetujuan untuk mendukung peserta Pilpres 2024, Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
Hal itu diungkapkan oleh Anggota Komisi III DPR RI Benny K. Harman. Dalam isi pakta integritas yang diunggah Benny, ada klausul agar Yan memenangkan Ganjar.
"Siap mencari dukungan dan memberikan kontribusi suara pada Pilpres 2024 minimal sebesar 60 persen+1 untuk kemenangan Ganjar Pranowo Sebagai Presiden Republik Indonesia di Kabupaten Sorong," bunyi poin 4 dalam cuitan Benny K Harman. Tirto sudah mendapat izin untuk pengutipan dari Benny K Harman.
Dalam cuitan tersebut juga Benny menyoalkan isi dokumen tersebut berkaitan dengan Yan yang ditangkap KPK.
"Halo Republik. Apakah benar dokumen Pakta Integritas ini? Apakah benar pula orang ini yg kena OTT KPK itu? Mengapa pula ada tandatangan Kabinda Papua Barat dlm dokumen seperti ini? Ditunjuk jadi penjabat dgn tukar guling politik.?Oooh Domine, selamatkan negeri ini.#RakyatMonitor#" Kata Benny.
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Bayu Septianto
