Menuju konten utama

BNPB Sebut Buoy Pendeteksi Tsunami di Indonesia Rusak Sejak 2012

"Memasang peringatan dini dan sebagainya jadi terbatas karena anggarannya yang memang terus berkurang,” jelas Sutopo.

BNPB Sebut Buoy Pendeteksi Tsunami di Indonesia Rusak Sejak 2012
Suasana bibir pantai Taman Ria yang rata usai diterjang tsunami di wilayah Talise, Palu Barat, Sulawesi Tengah, Minggu (30/9/2018). ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja

tirto.id - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengklaim Indonesia tidak lagi memiliki buoy untuk mendeteksi tsunami sejak 2012. Padahal buoy dapat berguna untuk memberikan peringatan dini apabila muncul potensi terjadinya tsunami.

Buoy sendiri merupakan alat yang memiliki sensor untuk mendeteksi tingkat ketinggian muka air. Sehingga selama ini, buoy dapat digunakan sebagai alat untuk mengonfirmasi ketinggian gelombang laut saat potensi terjadinya tsunami muncul.

“Sehingga peringatan dini yang ada didasarkan pada permodelan. Detail dan sebagainya bisa ditanyakan ke BMKG, karena yang mengurusi semua terkait dengan sistem peringatan dini tsunami di Indonesia itu BMKG,” kata Kepala Pusat Data, Informasi, dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho di kantornya, Jakarta pada Minggu (30/9/2018).

Menurut Sutopo, tidak adanya alat pendeteksi tsunami yang memadai tersebut dikarenakan masalah anggaran. Di saat ancaman bencana meningkat, Sutopo menyebutkan bahwa anggaran untuk mitigasi bencana alam justru mengalami penurunan. Ia mengatakan bahwa besaran anggaran saat ini hanya berkisar Rp700 miliar dari yang sebelumnya bisa mencapai Rp2 triliun.

“Ini berpengaruh terhadap upaya navigasi kepada masyarakat, bagaimana kita bersosialisasi dan melakukan pengurangan risiko bencana. Memasang peringatan dini dan sebagainya jadi terbatas karena anggarannya yang memang terus berkurang,” jelas Sutopo.

Kendati demikian, Sutopo menyebutkan bahwa BNPB masih memiliki anggaran dana siap pakai sebesar Rp560 miliar. Dana tersebut bisa digunakan untuk penanganan darurat dampak gempa dan tsunami di Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah.

Meski tak menampik apabila dana tersebut relatif kecil untuk memulihkan kembali kondisi di daerah terdampak, namun Sutopo mengatakan bahwa BNPB masih bisa mengajukan tambahan dana ke Kementerian Keuangan.

“Di saat pendanaan untuk dampak gempa di Lombok belum selesai, ini muncul kebutuhan dana untuk di Sulawesi Tengah. Namun tentu akan kami atur dari segi teknis manajerialnya, bagaimana penerapan operasional dan dukungan logistiknya,” ucap Sutopo.

Baca juga artikel terkait GEMPA PALU DAN DONGGALA atau tulisan lainnya dari Damianus Andreas

tirto.id - Sosial budaya
Reporter: Damianus Andreas
Penulis: Damianus Andreas
Editor: Yulaika Ramadhani